Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Agresi Israel di Gaza telah memantik gelombang solidaritas global, termasuk di Indonesia. Salah satu bentuk solidaritas yang paling menonjol adalah seruan boikot terhadap berbagai produk yang dianggap berafiliasi dengan Israel.
Namun, Menteri Agama Nasaruddin Umar baru-baru ini mengingatkan bahwa aksi boikot tersebut bukanlah solusi efektif untuk menghentikan agresi Israel di Gaza. Bahkan, menurutnya, dampak yang muncul justru lebih banyak dirasakan oleh dunia usaha dan tenaga kerja di Indonesia sendiri.
Pernyataan tersebut layak menjadi bahan refleksi publik. Solidaritas terhadap Palestina tentu merupakan sikap moral yang penting. Akan tetapi, bentuk solidaritas yang tidak tepat sasaran berpotensi menimbulkan konsekuensi sosial-ekonomi yang justru merugikan masyarakat domestik.
Solidaritas Moral dan Rasionalitas Kebijakan
Dalam kajian hubungan internasional, solidaritas lintas negara sering kali diekspresikan melalui tekanan ekonomi, termasuk boikot konsumen. Dalam teori political consumerism, misalnya, konsumen menggunakan keputusan membeli atau tidak membeli produk sebagai alat tekanan politik.
Namun para ilmuwan seperti Michele Micheletti menunjukkan bahwa efektivitas strategi ini sangat bergantung pada dua hal: ketepatan target dan keterkaitan langsung antara perusahaan yang diboikot dengan kebijakan yang ingin diubah.
Jika kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka aksi boikot cenderung menghasilkan apa yang disebut sebagai misdirected economic pressure—tekanan ekonomi yang salah sasaran.
Dalam situasi seperti itu, dampaknya lebih banyak dirasakan oleh pekerja dan pelaku usaha lokal daripada aktor politik yang menjadi target protes.
Konteks Indonesia tampaknya mencerminkan fenomena tersebut.
Dampak Nyata bagi Pekerja Indonesia
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa aksi boikot yang terjadi belakangan ini telah berdampak pada sektor usaha tertentu. Bahkan, menurutnya, sekitar 3.000 karyawan di Indonesia mengalami pemutusan hubungan kerja dari salah satu jaringan restoran cepat saji akibat penurunan drastis penjualan.
Data ini menunjukkan bahwa aksi boikot yang tidak terarah dapat memicu efek domino pada perekonomian domestik. Dalam ekonomi politik global, fenomena semacam ini dikenal sebagai spillover effect, yakni ketika tekanan politik terhadap suatu entitas justru menimbulkan dampak tak terduga pada pihak lain yang tidak terkait langsung.
Dalam konteks industri waralaba internasional, sebagian besar gerai di Indonesia sebenarnya dimiliki oleh perusahaan lokal yang mempekerjakan tenaga kerja domestik. Artinya, ketika konsumen menghentikan pembelian secara masif, dampak pertama yang dirasakan bukanlah pemerintah Israel, melainkan pekerja Indonesia.
Masalah Ketepatan Target
Masalah lain dari aksi boikot di Indonesia adalah persoalan akurasi informasi. Banyak produk yang menjadi sasaran boikot publik sebenarnya tidak memiliki hubungan langsung dengan konflik Israel–Palestina.
Hal ini tampak dari laporan yang dirilis pada 2025 oleh Pelapor Khusus PBB untuk HAM di wilayah Palestina yang diduduki, Francesca Albanese. Dalam laporannya, ia mengidentifikasi 48 perusahaan global yang diduga terlibat atau mendapatkan keuntungan dari sistem pendudukan Israel di Palestina.
Menariknya, dari daftar tersebut tidak ditemukan nama-nama perusahaan makanan cepat saji yang selama ini kerap menjadi target boikot publik di Indonesia, termasuk jaringan seperti KFC.
Fakta ini menunjukkan bahwa sebagian aksi boikot di Indonesia berjalan berdasarkan persepsi yang belum tentu didukung oleh data faktual. Ketika boikot dilakukan tanpa basis informasi yang akurat, maka yang terjadi adalah pengalihan tekanan dari aktor yang seharusnya menjadi target kepada pihak yang tidak relevan.
Solidaritas yang Lebih Efektif
Dukungan terhadap Palestina tetap penting. Namun dukungan tersebut perlu diwujudkan dalam strategi yang lebih efektif dan berbasis informasi.
Dalam perspektif kebijakan publik, solidaritas dapat diarahkan melalui diplomasi internasional, bantuan kemanusiaan, serta resistensi terhadap perusahaan atau institusi yang benar-benar terlibat dalam pelanggaran HAM.
Pendekatan ini lebih selaras dengan prinsip evidence-based activism, yaitu aktivisme yang didasarkan pada data dan analisis yang jelas.
Indonesia sendiri memiliki rekam jejak panjang dalam diplomasi Palestina. Negara ini secara konsisten mendukung solusi dua negara dan aktif dalam forum internasional untuk mendorong penghentian kekerasan.
Karena itu, pesan yang disampaikan Menteri Agama seharusnya tidak dipahami sebagai penolakan terhadap solidaritas, melainkan sebagai ajakan untuk menyalurkan solidaritas secara lebih tepat sasaran.
Menimbang Kembali Strategi Boikot
Solidaritas emosional sering kali memunculkan tindakan spontan. Namun dalam isu geopolitik yang kompleks, tindakan tersebut perlu ditimbang secara rasional.
Boikot yang tidak tepat sasaran berpotensi menciptakan korban baru—yakni pekerja dan pelaku usaha di dalam negeri.
Dalam situasi seperti ini, masyarakat perlu mengedepankan sikap kritis terhadap informasi yang beredar serta memahami bahwa tidak semua simbol ekonomi global memiliki keterkaitan langsung dengan konflik di Gaza.
Dengan demikian, refleksi yang disampaikan oleh Nasaruddin Umar penting untuk dijadikan bahan evaluasi bersama: bagaimana solidaritas terhadap Palestina dapat diwujudkan secara efektif, tanpa harus mengorbankan kesejahteraan masyarakat Indonesia sendiri.
Redaksi Energi Juang News
