Energi Juang News, Jakarta– Seluruh saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), akan diambil alih Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Langkah ini merupakan bagian dari upaya restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau dikenal dengan Whoosh.
Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa usai bertemu dengan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria. Proses tersebut ditargetkan akan rampung pada pertengahan September mendatang.
“Jadi, pembahasan yang pertama adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Ini kan diserahkan dari Danantara kasih ke Kementerian Keuangan. Prosesnya kita percepat, mungkin pertengahan September ya sudah akan clear,” ujar Purbaya usai bertemu COO Danantara Dony Oskaria di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Dengan demikian, kepemilikan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) nantinya tidak lagi berada di bawah PT Kereta Api Indonesia (KAI), melainkan di bawah Kementerian Keuangan.
Sebagai informasi, PT KCIC merupakan perusahaan patungan milik konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dan konsorsium perusahaan China.Sebelumnya, 60% saham dipegang pihak Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), dan 40% oleh konsorsium China. Setelah pengambilalihan pada September nanti, Kementerian Keuangan memegang 60% saham KCIC.”(Kepemilikan KCIC) di saya, bukan (di bawah KAI). 60% (saham) kasih ke kita, 40% ada yang lain, masih ada China di situ kan. Kita tanya ke China juga sepertinya mereka masih mau melanjutkan proyek ini dan mungkin kalau disuruh kita akan perpanjang ke Jawa Timur sana,” beber Purbaya.
Purbaya memastikan penyelesaian restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak akan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sebab, penyelesaian utang tersebut akan dilakukan melalui dua lembaga Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu.
“Tapi nanti akan kita pakai salah satu tangan SMV fiskal kita untuk mengelola itu. Kita kan punya banyak juga, ada SMI, ada ini dan lain-lain. Jadi enggak langsung jadi tanggung jawab APBN. Jadi walaupun oleh pemerintah, tidak akan membebani APBN,” terang Purbaya.
Dana untuk pembayaran utang kereta cepat nantinya bisa bersumber dari keuntungan SMV. Purbaya memastikan anggaran yang dimiliki pada dua SMV tersebut cukup.
“Ada dua (SMV). SMV kan punya untung juga kan, sebagian dialihkan ke situ keuntungan, kira-kira begitu gambaran kasarnya,” jelas Purbaya.
Redaksi Energi Juang News
