Energi Juang News, Jakarta – Gontor sebagai institusi pendidikan telah memilih jalan sunyi, jalan kesatria. Menolak diintervensi oleh siapapun, apapun, bagaimanapun, dengan cara apapun. Di puncak kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, Pak Hasan, begitu para santri dan alumni menyebut kiainya, beliau berpidato lepas seperti biasanya. Bak pidato di acara Kamisan guru-guru yang rutin diselenggarakan setiap minggu. Pidato seperti biasa, tanpa ragu tanpa tekanan, di depan Presiden Prabowo yang sebelumnya menyebut para pakar yang mengkritik kebijakannya dengan istilah tidak pantas di HUT Partai Amanat Nasional.
Kebebasan Gontor menentukan kurikulum, memilih buku dan kitab, referensi bahan ajar, membuat aturan, dan lain sebagainya tanpa intervensi dari pihak luar pesantren, telah teruji 100 tahun. Jelas, Gontor bukan pesantren ‘omon-omon’, antara yang ditulis, dikatakan dan dikerjakan, selalu selaras. Hingga urusan nilai rapot pun, nilai 2 tetap ditulis 2. Anak pengasuh pesantren jika melanggar, mendapatkan hukuman yang sama seperti anak-anak lainnya. Tidak ada privilis, egaliter dan egalitarian,
Gontor Pilih Pendidikan dan Kemandirian yang tak mudah Diintervensi
Pak Kiai Hasan nampak tidak sedang berpidato, beliau sedang mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Di depan Presiden Prabowo, Seskab Teddy, Menteri Agama, Gubernur Jawa Timur, dan pejabat-pejabat lainnya.
Mengapa Gontor bisa seperti itu? Karena Gontor memilih pendidikan, memilih kemandirian, berdiri di atas kaki sendiri, maka tidak mudah diintervensi. Sebelumnya, diceritakan oleh Kiai Hasan, Gontor mendapatkan penghargaan terbaik oleh Kementerian Keuangan terkait kepatuhan pajak, di saat yang sama Gontor tidak mau menerima program MBG. Taat kewajiban dalam bernegara, tak menuntut hak sebagai warga negara. Itulah karakter Gontor, berdikari. Bagi Gontor pula, politik tertinggi adalah pendidikan. Termasuk mendidik presiden yang diundang.
Kemandirian Gontor membentuk karakter dan ciri khas keislaman pesantren yang berdiri tahun 1926 ini. Gontor bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan pula Wahabi seperti yang sering dituduhkan. Memang pesantren bukan-bukan.
Banyak putra-putri Kiai NU dipondokkan ke Gontor, setelah tamat, tetap menjadi NU. Begitu juga putra-putri tokoh Muhammadiyah, setelah lulus, tetap menjadi Muhammadiyah. Hingga anak-anak tokoh politik, setelah selesai dari Gontor, bebas memilih partai di kehidupan bernegara dan berbangsa mereka masing-masing.
Saya malah khawatir, jalan sunyi Gontor mencerahkan banyak orang, merekatkan perbedaan golongan, moderatnya moderat, tidak berormas, tidak berpartai, tidak beraliansi dengan poros manapun, bebas dan aktif. Saya khawatir, ada madzhab baru paling ideal, relevan, dan diterima semua kelompok dan golongan, “Islam ala Gontor”.
