Gerak News, Beirut- Kelompok pergerakan Lebanon Hizbullah pada Sabtu 28 September secara resmi mengumumkan kematian pemimpin mereka selama tiga dekade, Hassan Nasrallah.

Dalam sebuah pernyataan, Hizbullah menyatakan, “Sayyed Hassan Nasrallah, Sekretaris Jenderal Hizbullah, telah bergabung dengan rekan-rekannya yang mati syahid dan abadi, yang jalannya ia pimpin selama sekitar tiga puluh tahun, menjadi seorang martir dalam perjalanan menuju Yerusalem dan Palestina.”

Pernyataan tersebut menekankan kepemimpinan Nasrallah selama puluhan tahun dalam perlawanan terhadap Israel, dan mencatat bahwa dedikasinya terhadap perjuangan pembebasan Palestina menentukan kehidupannya dan sekarang “kemartirannya.”

Nasrallah, yang menjabat sekretaris jenderal Hizbullah sejak tahun 1992, memainkan peran penting dalam gerakan perlawanan Lebanon, khususnya dalam konfrontasinya dengan pasukan Israel.
Kematiannya menandai momen penting dalam konflik yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel.

Pernyataan Hizbullah diakhiri dengan menegaskan kembali komitmen kelompok tersebut terhadap misi Nasrallah, dengan mengatakan, “Kemartirannya hanya akan memperkuat tekad perlawanan untuk melanjutkan perjuangan melawan musuh Zionis dan membebaskan Palestina.”

Beberapa jam sebelumnya, militer Israel mengklaim telah membunuh Nasrallah dalam serangan udara di markas pusat kelompok tersebut di pinggiran selatan Beirut, Lebanon, sehari sebelumnya.

Kementerian luar negeri Prancis kemudian mengiyakan informasi itu.

Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan dalam pernyataannya bahwa menurut informasinya Nasrallah memang telah meninggal dunia.

Kementerian mengatakan pihaknya telah melakukan kontak dengan pihak berwenang Lebanon dan mitra Perancis di wilayah tersebut untuk mencegah eskalasi.

“Keamanan dan perlindungan warga sipil harus dijamin, termasuk warga Prancis di kawasan, yang juga merupakan prioritas kami,” tambahnya.

Hassan Nasrallah memmpin kelompok Hizbullah Lebanon sejak 1992 dan membentuk strategi kelompok tersebut melawan Israel.

Nasrallah dilaporkan tewas dalam serangan udara yang “intens dan belum pernah terjadi sebelumnya” pada Jumat malam oleh jet F-35 Israel yang menargetkan sasaran di lingkungan Haret Hreik, benteng utama Hizbullah di Beirut selatan.

Tak lama setelah serangan tersebut, juru bicara militer Israel Daniel Hagari mengatakan serangan itu menargetkan markas utama Hizbullah, yang menurutnya dibangun di bawah bangunan sipil.

Nasrallah telah lama menjadi target yang sangat berharga bagi Israel karena kepemimpinannya di Hizbullah, salah satu musuh militer utama Tel Aviv.

Israel melakukan beberapa upaya untuk membunuhnya dalam konflik bersenjata sebelumnya, namun semuanya gagal.

Pemimpin Hizbullah itu telah terdaftar sebagai teroris internasional sejak 1995 oleh Departemen Luar Negeri AS, yang menawarkan hadiah hingga US$10 juta bagi informasi yang mengarah pada penangkapan atau lokasinya.

Redaksi Gerak News

Gerak News, New York- Albert Einstein merupakan ilmuwan genius Yahudi yang terkenal karena penemuannya dalam fisika teoretis. Namun, dia sebenarnya berpeluang terjun ke dunia politik karena pernah ditawari untuk menjadi presiden Israel.

Menyusul kematian presiden pertama Israel, Chaim Weizmann, pada tahun 1952, pemerintah Israel, yang saat itu dipimpin oleh Perdana Menteri David Ben-Gurion, menawarkan jabatan presiden kepada Einstein.

Presiden Israel kebanyakan melakukan tugas-tugas seremonial, sehingga peran tersebut lebih merupakan suatu kehormatan daripada posisi kekuasaan.

Baik Einstein maupun Ben-Gurion tidak menunjukkan antusiasme yang besar terhadap prospek Einstein menjadi presiden.

Einstein menganggap tawaran itu janggal, dan Ben-Gurion bercanda kepada asistennya; “Saya harus menawarkan jabatan itu kepadanya karena mustahil untuk tidak melakukannya. Namun jika dia menerimanya, kita berada dalam masalah.”

Sepanjang hidupnya, Einstein secara konsisten menunjukkan dukungannya terhadap negara Israel. “Saya menjadikan tujuan Zionisme sebagai tujuan saya karena melaluinya saya melihat cara untuk memperbaiki kesalahan yang mencolok,” tulisnya dalam surat tahun 1947 kepada Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru.

Namun ketika ditawari kursi kepresidenan, Einstein langsung menolaknya, menolak pertemuan resmi dengan perwakilan kedutaan Israel. Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat saat itu, Abba Eban, bersikeras mengiriminya surat atas nama Ben-Gurion.

Surat Eban itu juga berisi tawaran kursi presiden Israel untuk Einstein.

Tawaran Eban menegaskan kekaguman masyarakat Israel terhadap Einstein dan mendesaknya untuk mempertimbangkan potensi intelektual dan spiritual bangsa.

“Israel adalah negara kecil dalam dimensi fisiknya, namun bisa mencapai tingkat kebesaran,” tulis Eban.

Surat itu meyakinkan Einstein bahwa dia akan mempertahankan kebebasan untuk terlibat dalam penelitian ilmiah selama menjadi presiden.

Ditetapkan juga bahwa untuk menerima posisi tersebut, Einstein yang tinggal di Princeton, New Jersey, harus pindah ke Israel.

Jawaban Einstein singkat dan ramah, menyampaikan penghargaan atas tawaran tersebut dan menyoroti hubungan emosional yang kuat dengan orang-orang Yahudi.

Dia menyalahkan penolakannya atas kekurangan pribadi, seperti kurangnya keterampilan yang relevan dan usianya yang semakin lanjut.

“Saya tidak memiliki bakat alami dan pengalaman untuk berurusan dengan orang lain dengan baik,” tulis Einstein dalam suratnya, seperti dikutip dari Britannica, Sabtu (14/10/2023).

Sebagai pengganti Einstein, pemimpin Zionis Itzhak Ben-Zvi mengambil alih kursi kepresidenan Israel pada akhir tahun itu.

Redaksi Gerak News

Gerak News, Bangkok- Raja Vajiralongkorn dari Thailand menandatangani rancangan undang-undang (RUU) kesetaraan pernikahan menjadi undang-undang, menjadikan Thailand sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang mengakui pernikahan sesama jenis.

RUU tersebut lolos di senat Thailand pada Juni silam, namun memerlukan dukungan kerajaan agar menjadi undang-undang. Dengan restu dari Raja Vajiralongkorn, undang-undang itu mulai berlaku pada 22 Januari tahun depan.

Undang-undang baru tersebut menggunakan istilah yang netral secara gender untuk menggantikan sebutan “suami”, “istri”, “laki-laki”, dan “perempuan”.

Undang-undang tersebut juga memberikan hak adopsi dan warisan kepada pasangan sesama jenis.

Para aktivis memuji langkah ini sebagai suatu yang bersejarah menandai puncak kampanye kesetaraan pernikahan selama bertahun-tahun terakhir.

“Hari ini, kita tidak hanya dapat menuliskan nama kita di surat nikah, tetapi kita juga menulis sejarah,” kata Ann Chumaporn, aktivis LGBTQ+ dan salah satu pendiri gerakan Bangkok Pride, kepada BBC.

“Ini adalah kemenangan kesetaraan dan martabat manusia.”

Ann mengatakan ia berencana untuk menyelenggarakan pernikahan massal untuk lebih dari 1.000 pasangan LGBTQ+ pada tanggal 22 Januari mendatang.

“[Pengakuan hukum ini] berarti kami diterima sepenuhnya dan dapat menjalani hidup tanpa syarat atau kompromi,” kata ahli strategi periklanan Kwankaow Koosakulnirund.

“Komunitas LGBTQ+ Thailand kini dapat menatap masa depan, merangkul rasa bangga yang dihadirkan oleh undang-undang ini,” katanya.

“Kami semua bahagia dan gembira. Kami telah memperjuangkan hak-hak kami selama lebih dari 10 tahun, dan kini hal itu akhirnya terwujud,” kata aktivis lainnya, Siritata Ninlapruek, kepada kantor berita AFP.

Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra mengunggah di X: “Selamat atas cinta semua orang. #LoveWins.”

Mantan Perdana Menteri Srettha Thavisin, yang secara vokal mendukung undang-undang tersebut, juga memuji perkembangan tersebut sebagai “langkah penting” bagi Thailand.

“Keadilan dan kesetaraan telah menjadi kenyataan di masyarakat Thailand. Keberagaman gender pada akhirnya akan diterima sepenuhnya. Selamat,” tulisnya di X.

Undang-undang ini sekaligus akan memperkuat reputasi Thailand sebagai tempat aman bagi pasangan LGBTQ+ di kawasan yang cenderung bersikap sebaliknya.

Thailand sudah punya undang-undang yang melarang diskriminasi berdasarkan identitas gender dan orientasi seksual. Undang-undang ini membuat Thailand dipandang sebagai salah satu negara paling ramah LGBTQ+ di Asia.

‘Awal dari kesetaraan’
Sebelumnya, ketua komite kesetaraan pernikahan di Majelis Rendah Parlemen Thailand, Danuphorn Punnakanta, mengatakan bahwa diloloskannya RUU pernikahan sesama jenis adalah “awal dari kesetaraan”.

“Meski bukan solusi universal untuk setiap masalah, tetapi ini adalah langkah pertama menuju kesetaraan,” jelas Danuphorn, saat mempresentasikan RUU tersebut.

“Undang-undang ini dimaksudkan untuk mengembalikan hak-hak kepada kelompok ini, bukannya memberikan hak kepada mereka.”

Undang-undang baru tersebut disahkan oleh 400 dari 415 anggota parlemen yang hadir. Di dalamnya, pernikahan akan didefinisikan sebagai ikatan antara dua individu, alih-alih antara laki-laki dan perempuan.

Undang-undang ini akan memberikan hak yang sama kepada pasangan LGBTQ+ untuk mendapatkan penghematan pajak perkawinan, mewarisi harta benda, dan memberikan persetujuan perawatan medis untuk pasangan yang tidak mampu.

Redaksi Gerak News