Energi Juang News, Jakarta- Hujan deras yang mengguyur Jabodetabek dalam beberapa hari terakhir menyebabkan banjir di berbagai wilayah. Namun, curah hujan tinggi bukan satu-satunya faktor pemicu. Menyadari hal ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) pun bergerak cepat dengan meluncurkan berbagai langkah strategis untuk mencegah banjir.
Banjir melanda sejumlah kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Selain hujan, tata kelola DAS (daerah aliran sungai) yang kurang tepat dan lahan hijau yang minim juga dinilai berkontribusi pada banjir.
Baru-baru ini KDM bergerak dengan mengumpulkan empat kepala daerah di Jawa Barat untuk membahas penanganan banjir.
“Kita lakukan bersama sesuai dengan daerah masing masing, apa permasalahannya dipaparkan satu satu untuk langkah solusinya,” kata Dedi dalam keterangan tertulis, Jumat (7/3).
Sementara itu, berikut sejumlah langkah yang dilakukan Dedi guna mencegah banjir di masa mendatang.
- Pembongkaran Hibisc Fantasy
Dedi menginstruksikan agar tempat rekreasi Hibisc Fantasy di Puncak, Bogor dibongkar. Dia menemukan ketidaksesuaian antara izin yang diajukan dan luas lahan yang digunakan.
PT Jaswita, pihak pengelola tempat rekreasi, mengajukan izin pembangunan area seluas 4.800 meter persegi. Namun pada kenyataannya, perusahaan di bawah BUMD Jabar ini mengembangkan sampai 15 ribu meter persegi.
Lewat Pemkab Bogor, Dedi sudah memperingatkan PT Jaswita hingga diminta membongkar sendiri tapi tidak ada respons.
“Karena tak dibongkar sendiri, perintah saya bongkar mulai hari ini. Bantu pak Wabup, Pimpinan DPRD bogor. Dukung kita bongkar,” kata Dedi.
Selain Hibisc Fantasy, dia juga menyegel lokasi lain yang dianggap berkontribusi terhadap banjir seperti, bangunan milik PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi, lokasi milik PTPN I regional 2 Gunung Mas dan Eiger Adventure Land.
- Audit pengembang perumahan yang klaim bebas banjir
Dedi berkata banjir di beberapa titik di Jawa Barat terjadi di perumahan-perumahan yang mengklaim bebas banjir. Dia pun bakal mengaudit para pengembang yang menjual hunian dengan klaim serupa agar banjir tidak terulang.
“Saya juga akan mengaudit dari sisi aspek lingkungan seluruh perumahan di Jabar yang banjir. Faktornya oleh apa, kesalahan tata ruang atau kesalahan pengembang?” ucapnya.
- Cabut Perda Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022
Pembangunan sejumlah lokasi wisata ditengarai berkontribusi terhadap banjir Jabodetabek. Dedi mengaku akan mencabut Perda Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022. Menurut dia, Perda tersebut membuat tata ruang di Puncak berubah.
Perda berisi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024. Perda ditandatangani Ridwan Kamil dan menggantikan Perda Nomor 5 Tahun 2019 dan Perda Nomor 22 Tahun 2010.
“Yang pertama kita akan mencabut perda itu. Kemudian dikembalikan alam Jawa Barat seperti kondisi semula. Sesuai dengan aspek-aspek penata ruangan yang memadai yang memberikan keselamatan bagi warga,” ujarnya.
- Melarang warga Jakarta bangun villa di Bogor
Dedi melarang warga Jakarta membangun vila dan bangunan sejenis di kawasan Puncak, Bogor. Banjir Jakarta, Bekasi hingga Depok merupakan imbas kerusakan lanskap di hulu Sungai Ciliwung.
“Jangan lagi bangun-bangunan villa dan sejenisnya di Puncak. Kenapa? Kalau kemudian sekarang airnya ke Jakarta ya karena mereka cari tempat untuk tidur,” kata Dedi di Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/3).
- Seruan untuk hentikan alih fungsi lahan
Dedi menyerukan larangan alih fungsi lahan di kawasan Puncak, Bogor. Hal ini perlu dilakukan, lanjutnya, untuk mencegah bencana lebih lanjut dan menjaga keseimbangan ekosistem.
“Berdasarkan data yang kami miliki, lebih dari seribu hektare lahan perkebunan teh di Puncak telah beralih fungsi. Ini menjadi perhatian serius karena berpotensi memperburuk kondisi lingkungan,” tegasnya.
Dia pun mengaku akan berkoordinasi dengan beberapa pihak termasuk PTPN dan Perhutani Jabar untuk mengembalikan fungsi konservasi lahan yang berubah.
Redaksi Energi Juang News
