Energi Juang News– Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Kamis (20/3) menandatangani perintah eksekutif yang secara resmi memulai langkah pembubaran Departemen Pendidikan AS.
Dalam pidatonya di Gedung Putih, Trump menegaskan bahwa pemerintahannya berkomitmen mengembalikan kewenangan pendidikan kepada masing-masing negara bagian.
“Di luar kebutuhan inti, pemerintahan saya akan melakukan segala upaya yang sah untuk menutup departemen ini,” ujarnya dengan tegas.
“Kami akan menutupnya, dan kami akan melakukannya secepat mungkin,” tambahnya, menekankan komitmennya untuk mempercepat proses tersebut.
Menyatakan Departemen Pendidikan “tidak memberikan manfaat bagi kita,” Trump mengatakan pemerintahannya mengembalikan pendidikan kepada negara bagian.
Ia menyebut pula soal rendahnya kemampuan membaca dan matematika di kalangan siswa sekolah dasar, menengah, dan atas di AS.
Presiden AS itu mengungkapkan beberapa fungsi departemen tersebut, seperti Pell Grant, Title I, dan sumber pendanaan untuk anak-anak penyandang disabilitas dan kebutuhan khusus, akan “dipertahankan sepenuhnya” dan “didistribusikan kembali ke berbagai lembaga dan departemen lain.”
Pell Grant adalah bentuk bantuan keuangan federal yang membantu mahasiswa strata satu (S1) berpenghasilan rendah untuk membayar biaya kuliah.
Title I memberikan pendanaan federal kepada distrik sekolah dan sekolah yang melayani sebagian besar siswa dari keluarga berpenghasilan rendah, dengan fokus untuk meningkatkan kesempatan pendidikan bagi siswa yang kurang mampu.
“Pemerintahan Trump sedang menghalangi generasi berikutnya mendapatkan sumber daya yang mereka butuhkan untuk meraih kesuksesan, demi memberikan keringanan pajak bagi para miliarder. Ini adalah pengkhianatan terhadap siswa, orang tua, dan pendidik,” kata Perwakilan Ketua Kaukus Kongres Asia Pasifik Amerika (Congressional Asian Pacific American Caucus/CAPAC) Grace Meng dan Perwakilan Ketua Gugus Tugas Pendidikan Mark Takano dalam sebuah pernyataan bersama.
“Ini adalah keputusan yang tidak sah dan Kongres tidak boleh menyerahkan wewenangnya dalam menghadapi perintah ini,” dikutip dari pernyataan tersebut.
Pendirian dan pembubaran lembaga-lembaga federal umumnya memerlukan persetujuan Kongres melalui legislasi. Jika Trump ingin menutup Departemen Pendidikan, hal itu harus melalui proses legislatif di Kongres. Masih belum jelas bagaimana dirinya akan melanjutkan perintah eksekutif ini.
Trump sudah lama mengkritik Departemen Pendidikan, berargumen bahwa meskipun ada investasi federal yang signifikan dalam pendidikan, kualitas pendidikan tidak memenuhi harapan, menyebut kekurangan keterampilan siswa AS dalam membaca, matematika, dan bidang lainnya.
Pada saat yang sama, Trump menuding departemen tersebut diisi dengan individu-individu yang memiliki ideologi kiri, bahkan menyebutnya sebagai sarang “kaum radikal, fanatik, dan Marxis,” meyakini individu-individu ini telah memperluas kekuasaan mereka melalui bimbingan dan regulasi yang berlebihan.
Trump menganjurkan mengembalikan otoritas pendidikan kepada negara bagian untuk menghindari intervensi federal yang berlebihan.
Departemen Pendidikan AS sebelumnya sudah memulai pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran. Menurut laporan media AS sebelumnya, departemen yang awalnya memiliki 4.000 karyawan ini akan mengurangi hampir separuh dari jumlah tenaga kerjanya.
Trump pada Kamis mengatakan “pengurangan jumlah tenaga kerja” tersebut berhasil. Kami telah memangkas jumlah birokrat hingga setengahnya, 50 persen,” ujarnya.
Redaksi Energi Juang News
