Energi Juang News, Jakarta- Ketegangan antara Kamboja dan Thailand kembali memuncak. Masih terkait perbatasan, pembicaraan bilateral pun berujung buntu dan bentrokan bersenjata terjadi.
Pasca bentrokan yang menewaskan seorang prajurit, Kamboja pun berangkat ke jalur hukum internasional dan menggugat Thailand ke Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag.
Phnom Penh secara resmi mengajukan permintaan kepada Mahkamah Internasional (ICJ) untuk menyelesaikan sengketa perbatasan dengan Thailand. Langkah ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan di sepanjang perbatasan sepanjang 820 km tidak kunjung menemukan titik terang.
“Kamboja memilih resolusi damai berdasarkan hukum internasional melalui mekanisme ICJ untuk menyelesaikan sengketa perbatasan,” kata Perdana Menteri Hun Manet melalui unggahan di Facebook pada Minggu (15/6/2025), seperti dikutip Reuters.
Dalam unggahan tersebut, Hun Manet turut menampilkan foto Wakil Perdana Menteri Prak Sokhonn yang memegang surat resmi untuk ICJ. Surat itu diklaim berisi permintaan resmi Kamboja kepada pengadilan internasional yang berbasis di Den Haag.
Konflik terbaru terjadi pada 28 Mei lalu dan menewaskan satu tentara Kamboja dalam bentrokan singkat di wilayah yang diklaim kedua negara. Insiden itu mempertegas potensi eskalasi di empat titik perbatasan yang masih menjadi sengketa.
Menurut Hun Manet, keempat wilayah tersebut “rumit dan berisiko tinggi memicu bentrokan bersenjata dan tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme bilateral.” Oleh karena itu, Kamboja juga telah mengusulkan agar Thailand bersama-sama membawa kasus tersebut ke ICJ, namun akan tetap melanjutkan proses hukum secara sepihak bila Bangkok menolak.
Sementara itu, Thailand belum memberikan tanggapan resmi. Kementerian Luar Negeri Thailand menolak berkomentar ketika dimintai pernyataan. Sebelumnya, Bangkok telah menyatakan tidak mengakui yurisdiksi ICJ dalam persoalan ini dan lebih memilih penyelesaian lewat jalur bilateral.
Pembicaraan demarkasi perbatasan terakhir pada akhir pekan lalu kembali menemui jalan buntu. Meskipun kedua pihak berjanji meredakan ketegangan, hasil konkret belum tercapai. Thailand hanya menyebut akan “melanjutkan diskusi dan implementasi bersama,” serta dijadwalkan menjadi tuan rumah pembicaraan berikutnya pada September mendatang.
Dalam pernyataan terpisah, Kamboja juga mengumumkan langkah tegas sebagai bentuk protes terhadap sikap Thailand. Phnom Penh menyatakan akan menghentikan pembelian listrik, bandwidth internet, dan produk Thailand lainnya. Pemerintah juga telah memerintahkan stasiun televisi lokal untuk menghentikan penayangan film Thailand.
ICJ bukan hal baru bagi Kamboja. Negara ini pernah menang dalam sengketa kuil Preah Vihear pada 1962 dan meminta klarifikasi atas wilayah sekitarnya pada 2013.
Redaksi Energi Juang News
