Energi Juang News, Jakarta- Babak baru diplomasi global dimulai ketika Indonesia resmi memegang tampuk kepemimpinan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk periode 2026. Penetapan ini berlangsung dalam sidang organisasi pertama Dewan HAM di Jenewa pada (08/01/2026), bersamaan dengan peringatan dua puluh tahun berdirinya lembaga tersebut.
Dukungan Kawasan Asia Pasifik
Sebelum penetapan resmi, negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) lebih dulu menyepakati pencalonan Indonesia melalui pemilihan kawasan, sebagaimana diumumkan Kementerian Luar Negeri RI pada (23/12/2025). Kesepakatan ini menegaskan kepercayaan kawasan terhadap kiprah diplomasi Indonesia di bidang hak asasi manusia.
Strategi Diplomasi dan Dukungan Global
Di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri, pemerintah Indonesia menggerakkan seluruh perwakilan diplomatik di luar negeri dan menjalin komunikasi intensif dengan negara-negara sahabat di Jakarta. Langkah ini dijalankan sebagai bagian dari strategi memperkuat posisi Indonesia di forum multilateral.
Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa memegang peran utama dalam proses ini, dengan dukungan PTRI New York serta misi diplomatik RI lainnya. Upaya kolektif ini menjadi pondasi kuat bagi Indonesia dalam menjalankan mandat globalnya.
Sidharto Reza Pimpin Presidensi
Tanggung jawab sebagai Presiden Dewan HAM PBB diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sebelumnya, ia berpengalaman panjang di ranah diplomasi, termasuk sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.
Sepanjang 2026, Indonesia akan memimpin berbagai sidang dan agenda kerja Dewan sesuai dengan jadwal tahunan lembaga tersebut.
Komitmen Pada Prinsip Objektif dan Inklusif
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia akan menjalankan presidensi secara objektif, inklusif, dan berimbang. “Kita berkomitmen mengedepankan prinsip imparsialitas, objektivitas, dan transparansi,” ujarnya (08/01/2026). Pemerintah menempatkan dialog lintas kawasan serta partisipasi konstruktif sebagai inti dari kepemimpinan ini.
Tema Presidensi: “A Presidency for All”
Dengan mengusung tema “A Presidency for All”, Indonesia berupaya memperkuat konsensus global, meningkatkan efektivitas kerja Dewan, dan menjaga kredibilitasnya sebagai lembaga utama HAM dunia. Tema ini mencerminkan tekad untuk menjadikan Dewan HAM wadah yang inklusif bagi seluruh negara anggota.
Jejak Panjang Indonesia di Dewan HAM PBB
Presidensi tahun 2026 menandai kali pertama Indonesia memimpin sejak Dewan HAM dibentuk pada 2006. Sebelumnya, Indonesia enam kali menjadi anggota dan dua kali menjabat sebagai Wakil Presiden, masing-masing pada 2009 melalui Duta Besar Dian Triansyah Djani dan pada 2024 oleh Duta Besar Febrian A. Ruddyard.
Lebih jauh ke belakang, Indonesia juga pernah memimpin Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada 2005 lewat Duta Besar Makarim Wibisono, sebelum lembaga itu bertransformasi menjadi Dewan HAM.
Redaksi Energi Juang News
