Energi Juang News, Jakarta- Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melayangkan surat resmi kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan seluruh anggota Dewan Keamanan. Langkah itu diambil setelah wafatnya pemimpin tertinggi Iran dalam serangan yang dituduhkan kepada Amerika Serikat dan Israel. Teheran menyebut serangan tersebut akan memicu dampak besar di tingkat internasional.
Iran Kirim Surat Resmi ke PBB
Dalam surat yang dikirim pada hari Senin (2/3), Araghchi menyoroti posisi strategis pemimpin tertinggi dalam struktur negara Iran serta dampak luas dari serangan tersebut.
“Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran, bukan hanya otoritas resmi tertinggi negara, tetapi juga tokoh agama yang dihormati oleh puluhan juta umat Muslim di seluruh kawasan dan dunia,” tulis Araghchi dalam surat tersebut, dilansir media Iran, Press TV, Senin (2/3/2026).
Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak bisa dianggap sebagai serangan biasa. Menurutnya, dunia internasional harus melihatnya sebagai agresi terhadap kedaulatan sebuah negara anggota PBB.
Ancam Konsekuensi Mendalam dan Luas
Araghchi menyampaikan peringatan keras kepada pihak yang dianggap bertanggung jawab.
“Serangan seperti itu akan memiliki konsekuensi yang mendalam dan luas, yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pelakunya,” tegasnya.
Pernyataan itu memperlihatkan sikap tegas Teheran. Iran menilai serangan tersebut bukan hanya pelanggaran terhadap negaranya, tetapi juga ancaman terhadap stabilitas global.
Tuduhan Pelanggaran Piagam PBB
Dalam suratnya, Araghchi menyebut serangan itu sebagai tindakan yang melanggar hukum internasional. Ia menilai aksi tersebut bertentangan dengan Pasal 2(4) Piagam PBB yang melarang penggunaan kekuatan terhadap kedaulatan negara lain.
Ia menyebut tindakan tersebut sebagai “tindakan teroris pengecut” dan menyatakan bahwa serangan itu dilakukan “dengan pelanggaran terang-terangan terhadap Pasal 2(4) Piagam PBB dan merupakan serangan langsung terhadap prinsip-prinsip paling mendasar dari hukum internasional, termasuk larangan penggunaan kekerasan, prinsip kesetaraan kedaulatan negara, dan kekebalan kepala negara.”
Menurut Araghchi, langkah tersebut menciptakan preseden berbahaya. Ia menilai tindakan itu bisa merusak norma dasar yang selama ini mengatur hubungan antarnegara.
Soroti Kekebalan Kepala Negara
Araghchi juga menekankan pentingnya prinsip kekebalan kepala negara dalam hukum internasional.
“Kepala negara, tegas Araghchi, ‘tidak dapat diganggu gugat, harus dihormati, dan kebal, sebuah prinsip yang penting untuk pelaksanaan tugas resmi mereka secara independen.'”
Ia menambahkan bahwa serangan terhadap pejabat tertinggi sebuah negara anggota PBB merupakan pelanggaran serius yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam konteks hubungan internasional modern.
Iran kini menunggu respons resmi dari komunitas internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, atas surat yang telah dikirim tersebut.
Redaksi Energi Juang News
