Energi Juang News, Jakarta– Pemerintah sedang menyusun kebijakan work from home (WFH). Hal itu demi menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi seretnya pasokan minyak imbas perang di Timur Tengah.
WFH Sehari dalam Sepekan untuk ASN dan Swasta
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan WFH ini akan diberlakukan satu hari dalam seminggu untuk ASN (aparatur sipil negara) dan bagi karyawan swasta.
“ASN maupun imbauan untuk swasta. Tetapi yang tidak, bukan pelayanan publik,” ujar Airlangga di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
Baca juga : Menimbang Urgensi WFH
Pembahasan WFH ini akan melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri, setelah libur Lebaran.
Detail Pembahasan Kebijakan WFH lintas Kementerian
“WFH akan didetailkan, tetapi sesudah Lebaran kita akan melakukan,” tegas Airlangga.
Sebelumnya, usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana, Kamis (19/3) Airlangga menyampaikan WFH diterapkan satu hari dalam lima hari kerja, dan waktunya akan diputuskan lebih lanjut setelah konsep teknis rampung.
“Dengan tingginya harga minyak, perlu efisiensi waktu kerja. Ini diharapkan tidak hanya untuk ASN, tetapi juga swasta dan Pemda,” ujar Airlangga.
Airlangga menambahkan, kebijakan ini bertujuan untuk menekan konsumsi bahan bakar dan mobilitas pekerja. Presiden juga menilai efisiensi dari WFH cukup signifikan, bisa mengurangi sekitar seperlima penggunaan energi yang biasa dikeluarkan.
“Baik karena itu ada penghematan, dari segi penggunaan mobilitas dari bensin. penghematannya cukup signifikan 1/5 dari apa yang biasa kita keluarkan,” terang Airlangga.
Redaksi Energi Juang News
