Esteria Tamba
(Aktivis, Penulis)
Rencana Pemerintah Indonesia untuk mengadopsi kebijakan Work From Home (WFH) sebagai instrumen penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) memicu diskursus krusial. Di satu sisi, langkah ini tampak sebagai solusi pragmatis menghadapi gejolak harga energi global.
Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran besar: apakah kebijakan ini sudah dikaji secara mendalam, atau sekadar reaktif sehingga berisiko mengorbankan kualitas pelayanan publik yang saat ini pun belum mencapai titik maksimal?
Belajar dari Global: Efisiensi vs Produktivitas
Melihat tren di negara maju seperti Jepang, Jerman, dan Perancis, pengurangan jam kerja justru berjalan beriringan dengan inovasi dan produktivitas tinggi. Namun, perlu dicatat bahwa keberhasilan mereka disokong oleh etos kerja yang kuat dan infrastruktur digital yang mapan. Sementara itu, kebijakan di Pakistan, Thailand, dan Vietnam lebih mirip dengan konteks Indonesia sebuah langkah darurat untuk menekan konsumsi energi di tengah krisis.
Baca juga : Hemat BBM, Pemerintah Susun Kebijakan WFH
Persoalannya, WFH di Indonesia tidak bisa hanya meniru “bungkus” luar dari kebijakan negara lain. Efektivitas WFH sangat bergantung pada kesiapan birokrasi dan integritas sistem pengawasan. Tanpa Standard Operating Procedure (SOP) yang ketat, WFH berisiko menjadi “libur terselubung” bagi sebagian oknum, yang pada akhirnya memperpanjang antrean layanan publik yang seharusnya bisa selesai dalam hitungan jam.
Pemetaan Jabatan: Syarat Mutlak Keberhasilan
Sangat tepat jika pemerintah mulai memetakan sektor dan level jabatan. Pejabat struktural eselon I hingga III serta posisi analis memang memiliki karakteristik pekerjaan konseptual yang fleksibel. Begitu pula dengan profesi spesifik seperti IT dan industri kreatif. Namun, bagi sektor operasional dan administrasi dasar, kehadiran fisik tetaplah harga mati.
Ketimpangan akan terjadi jika pemerintah tidak mampu menyusun Pedoman Nasional yang jelas. Tanpa klasifikasi yang presisi, akan muncul kecemburuan antarpegawai dan kebingungan masyarakat saat membutuhkan layanan langsung. Pemerintah harus menjamin bahwa WFH bukan berarti “tutup kantor”, melainkan pengalihan ruang kerja tanpa mengurangi jam operasional layanan.
Tantangan Pengawasan dan Infrastruktur
Kekhawatiran masyarakat mengenai layanan publik sangat beralasan. Indikator kinerja (KPI) berbasis output harus menjadi panglima. Penggunaan teknologi seperti timesheet digital, tangkapan layar aktivitas, hingga rapat daring berkala harus diimplementasikan secara transparan. Jika pemerintah belum siap dengan infrastruktur pengawasan digital ini, maka kebijakan WFH sebaiknya dilakukan melalui uji coba terbatas (pilot project) terlebih dahulu, bukan langsung diterapkan secara masif.
Ide WFH untuk penghematan BBM memiliki potensi besar secara makroekonomi, namun memiliki risiko besar secara sosial-birokrasi. Kebijakan ini akan efektif hanya jika pemerintah mampu membuktikan bahwa efisiensi energi tidak dibayar dengan kemerosotan layanan publik.
Pemerintah tidak boleh sekadar mengejar angka penghematan subsidi BBM, tetapi juga harus memastikan transformasi digital di tubuh birokrasi berjalan nyata. Jangan sampai niat menghemat bensin di jalan justru mengakibatkan “pemborosan” waktu dan energi masyarakat akibat birokrasi yang semakin sulit dijangkau.
Redaksi Energi Juang News
