Oleh : Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)
Pemerintah telah merilis Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025–2060, yang secara resmi menyatakan bahwa PLTU batu bara masih akan menjadi pemain kunci dalam sistem kelistrikan nasional.
Alih-alih berani memutus ketergantungan pada fosil, kebijakan ini malah memperpanjang umur batubara melalui mekanisme co-firing, gas, dan teknologi penangkapan karbon (CCS).
Koalisi masyarakat sipil Bersihkan Indonesia telah menggugat RUKN itu ke PTUN dengan tuduhan bahwa rencana tersebut adalah “cara paling boros” untuk mencapai net zero emisi 2060. Mereka menyoroti fakta bahwa RUKN memaksakan perpanjangan era batu bara, alih-alih melakukan pensiun dini PLTU secara tegas. Nyatanya, pemerintah sendiri tampak tidak memasukkan rencana pensiun dini PLTU batu bara dengan tegas dalam RUKN baru ini.
Padahal jika dunia benar-benar ingin menurunkan jejak karbonnya, PLTU fosil harus dipensiunkan lebih awal, bukan diperpanjang lewat trik-trik teknologi mahal dan tak pasti seperti CCS.
Kontradiksi ini semakin tajam ketika kita membaca bahwa sebagian besar investasi dalam rencana listrik ke depan tetap diarahkan ke infrastruktur batubara dan pemanfaatan solusi “campuran fosil + terbarukan”, padahal data dan analisis dari lembaga riset menegaskan bahwa porsi EBT (energi baru dan terbarukan) yang sesungguhnya harus dipercepat.
Bahkan IESR dan lembaga lain menunjukkan bahwa penghapusan gas dan CCS serta memperkuat energi terbarukan bisa menghemat biaya hingga sepertiga dibanding strategi yang mengandalkan batu bara.
Dengan skenario RUKN sekarang, Indonesia justru berisiko “dikurung” dalam sistem listrik ber-emisi tinggi. Ketergantungan jangka panjang pada PLTU batubara membawa dampak nyata: polusi udara, kerusakan lingkungan di area tambang, tantangan kesehatan masyarakat, serta tekanan pada subsidi energi dan harga listrik masyarakat.
Apa perspektif baru yang perlu dibangkitkan kepada publik?
Pertama, kita harus berhenti percaya bahwa “transisi” bisa dilakukan setengah hati. Energi terbarukan bukan sekadar pilihan usang ia adalah kunci untuk keberlanjutan hidup. Jika pemerintah tidak berani melepas batu bara, maka kita tidak sedang menuju masa depan bersih, melainkan hanya mengganti jubah lama dengan sedikit cat hijau.
Kedua, kebijakan energi bukan urusan teknis semata, tetapi soal keadilan antar generasi dan keadilan sosial. Orang miskin, wilayah terpencil, komunitas pesisir mereka akan paling merasakan dampak buruk dari polusi dan kerusakan alam.
Maka arah pembangunan listrik harus memperhitungkan sisi manusiawi, bukan hanya angka gigawatt.
Ketiga, kita perlu menuntut transparansi penuh dan partisipasi publik dalam penyusunan RUKN dan RUPTL PLN. Kebijakan yang dibuat di ruang tertutup tanpa akuntabilitas mudah menjadi alat bagi kepentingan elit dan sektor fosil.
Akhirnya, keputusan Norwegia mencoret perusahaan tambang karena risiko lingkungan mengajarkan satu hal penting: modal global tidak lagi semata-mata mencari laba, tetapi juga menjaga reputasi terhadap iklim. Jika investor besar bisa mundur karena kebijakan yang merusak, Indonesia harus berani lebih jauh: hentikan rencana yang menyulut karbon, dan fokus nyata pada pembangunan energi terbarukan surya, angin, hidro, panas bumi bukan sekadar wacana.
Dalam era krisis iklim, memilih batubara berarti memilih kegagalan masa depan. Pemerintah harus didesak: cabut strategi lama, jalankan peta jalan energi baru yang radikal, dan hentikan membakar alam ketika dunia sedang meredup karena suhu panas.
Redaksi Energi Juang News
