Energi Juang News, Jakarta– Isu pajak untuk kalangan superkaya kembali mencuat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan para “crazy rich” agar taat aturan pajak. Peringatan ini dianggap wajar, namun masih dinilai belum cukup efektif.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai orang-orang kaya memiliki cara canggih untuk menghindari kewajiban pajak. Karena itu, ia mengusulkan pemerintah mengkaji penerapan wealth tax atau pajak kekayaan sebesar 2 persen dari aset bersih.
Menurut Bhima, angka 2 persen bukan tanpa alasan. Angka tersebut sudah menjadi konsensus yang didorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan forum G20. Ia menegaskan, pajak kekayaan dapat menjadi terobosan berani dalam menutup celah penghindaran pajak.
Saat ini, Indonesia hanya mengenakan pajak terbatas melalui PBB, PPnBM, dan PPh final atas dividen. Sistem tersebut dinilai belum menyasar keseluruhan aset bersih. “Administrasi perpajakan masih lemah dalam audit forensik dan pengungkapan aset aktual,” kata Bhima.
Wealth tax, lanjutnya, akan berfungsi ganda: menambah penerimaan negara sekaligus menekan dominasi kelompok superkaya dalam ekonomi. Ia juga mengingatkan pemerintah sudah memiliki banyak data aset dari tax amnesty, program pengungkapan sukarela, SPT tahunan, hingga skema AEoI.
“Data itu tinggal ditindaklanjuti. Pemerintah sudah memberi berbagai insentif, kini saatnya menagih,” ujarnya.
Kajian CELIOS mencatat, potensi penerimaan negara dari 50 orang terkaya Indonesia bisa mencapai Rp81,56 triliun per tahun jika tarif 2 persen diterapkan. Rata-rata kekayaan mereka tercatat Rp159 triliun dengan batas terendah Rp15 triliun.
Bhima menekankan, pajak kekayaan bukan semata urusan angka, melainkan wujud keadilan sosial. Pajak ini, katanya, bisa menjadi penyeimbang di tengah ketimpangan ekonomi yang semakin tajam.
Redaksi Energi Juang News
