Pendidikan adalah pilar utama pembangunan bangsa, dan perdebatan mengenai kualitas antara sekolah negeri dan swasta selalu menjadi topik hangat. Namun, di tengah hingar-bingar perbandingan kualitas, kita justru dihadapkan pada fakta memprihatinkan: sekolah swasta, yang merupakan mitra strategis negara, kian meredup. Di awal tahun ajaran baru, kabar tentang sekolah swasta yang gulung tikar karena kekurangan murid bukan lagi hal asing. Jika sekolah swasta runtuh, bukankah itu berarti kita kehilangan salah satu fondasi penting dalam sistem pendidikan nasional?
Sekolah negeri dan swasta memang memiliki ciri khas masing-masing. Dalam aspek pembelajaran, sekolah negeri mengikuti kurikulum yang lebih terstandar dan seringkali menghadapi tantangan ukuran kelas yang besar. Hal ini dapat mengurangi perhatian individual kepada siswa. Sementara itu, sekolah swasta memiliki fleksibilitas lebih dalam metode pengajaran dan ukuran kelas yang cenderung lebih kecil, memungkinkan perhatian lebih pada setiap anak. Penelitian Iskandar (2022) bahkan menunjukkan implementasi kurikulum di SD swasta lebih efektif dibandingkan SD negeri. Namun, keunggulan ini seringkali tidak mampu menahan derasnya arus peminat yang beralih ke sekolah negeri.
Lantas, mengapa sekolah swasta kian terpuruk? Salah satu penyebab utamanya adalah kebijakan zonasi dan ekspansi agresif sekolah negeri dalam penerimaan murid baru. Dengan dukungan APBN, APBD, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sekolah negeri digratiskan, sementara sekolah swasta yang menggantungkan biaya operasional dari uang sekolah harus berjuang keras mencari murid. Banyak orang tua, terutama dari kalangan menengah ke bawah, tentu akan memilih sekolah gratis dengan fasilitas memadai. Persyaratan BOS yang mensyaratkan 60 siswa selama tiga tahun berturut-turut pun dinilai diskriminatif, membuat sekolah swasta kecil semakin tercekik.
Kondisi ini berujung pada lingkaran setan. Sekolah swasta yang kekurangan murid akan kekurangan dana. Dana yang terbatas memaksa guru merangkap jabatan, mulai dari pemasar hingga penjaga malam, yang tentu saja mengganggu fokus utama mereka dalam mengajar. Guru-guru terbaik pun banyak yang hengkang untuk mengejar status ASN atau P3K, meninggalkan sekolah swasta dengan tenaga pengajar yang kurang kompeten atau berusia lanjut. Akibatnya, kualitas pendidikan di sekolah swasta menurun, dan minat masyarakat pun semakin surut. Padahal, penelitian Kulsum (2020) menunjukkan disparitas mutu antara sekolah negeri dan swasta sangat dipengaruhi oleh tata kelola dan kualitas guru.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, kesenjangan kualitas pendidikan akan semakin lebar. Persaingan yang sehat antara sekolah negeri dan swasta seharusnya menjadi motor penggerak peningkatan mutu, bukan ajang saling mematikan. Kebijakan pemerintah harusnya berpihak pada pemerataan yang adil, bukan justru membuat salah satu pihak terpinggirkan. Sudah saatnya sekolah swasta diberi ruang bernapas, baik melalui kemudahan akses dana BOS, pelatihan guru, maupun dukungan infrastruktur.
Sekolah swasta adalah bagian tak terpisahkan dari ekosistem pendidikan bangsa. Kita tidak bisa membiarkan mereka mati perlahan. Menyelamatkan sekolah swasta bukan hanya tentang menyelamatkan sebuah institusi, tetapi juga tentang memastikan bahwa semua anak Indonesia, dari berbagai latar belakang, mendapat akses pendidikan yang berkualitas. Mari kita jadikan kolaborasi, bukan kompetisi, sebagai jalan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini.
Oleh: Esteria Tamba
(Mahasiswa, Penulis)
