Gerak News, Jakarta- Putra pertama Presiden RI Soekarno, Guntur Soekarnoputra memberikan klarifikasi mengenai pemahaman yang salah tentang ‘Istana Batutulis’ di Bogor. 

Dalam peluncuran buku berjudul ‘Sangsaka Melilit Perut Megawati: Humaniora, Sejarah dan Budaya Nasionalisme Internasionalisme’ di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Minggu (3/11/2024), Guntur menjelaskan ihwal bangunan yang sering disebut sebagai ‘Istana Batutulis’ bukanlah istana negara, melainkan rumah pribadi yang dibangun untuk Soekarno.

Guntur menegaskan, semasa hidupnya, Bung Karno tidak memiliki rumah pribadi. 

“Bung Karno itu dari dulu sampai meninggal itu, gak punya rumah,” ujar Guntur. 

Melihat kondisi tersebut, Sultan Hamengkubuwono IX berinisiatif menggalang dana untuk membangun rumah bagi presiden pertama Indonesia tersebut.

Rumah yang kini dikenal sebagai Rumah Batutulis itu akhirnya terwujud melalui sumbangan yang dikumpulkan oleh para pengusaha kala itu. 

Sayangnya, banyak orang yang salah kaprah dengan menyebut Rumah Batutulis sebagai Istana Batutulis. 

“Celakanya, orang-orang awam kita ini, apalagi yang pengamat sosial politik itu, menganggap rumah Batutulis itu istana,” lanjutnya.

Guntur menegaskan bangunan tersebut tidak pernah menjadi bagian dari istana kepresidenan atau Sekretariat Negara. 

Ketika ditanya kembali apakah bangunan tersebut merupakan istana, ia menjawab tegas.

“Bukan, rumah Batutulis.” pungkasnya.

Redaksi Gerak News

Gerak News, Jakarta- Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan tidak memiliki program 100 hari, tetapi memiliki program lima tahun yang ditetapkan sebagai kondisi darurat untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara.

“Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency condition (keadaan darurat) untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan,” ujar Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Padahal, pada Rabu (23/10), Pigai mengatakan bahwa dirinya akan fokus pada pemantapan struktur dan penataan sistem di Kementerian HAM dalam 100 hari bekerja di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Berikutnya, Pigai akan melakukan penempatan personel di Kementerian HAM.

“Andaikan saya menyatakan program 100 hari adalah tata laksana, revitalisasi organisasi, dan pembangunan organisasi dan pengisian staf maka saya sudah selesai (dalam) tujuh hari,” katanya.

Pigai menceritakan bahwa rapat perdana yang ia pimpin saat baru dilantik menjadi Menteri HAM adalah menyusun organisasi, bukan mendengarkan masukan dari staf.

“Saya langsung pimpin, langsung bikin. Rancangan yang mereka (Kementerian HAM) siapkan, langsung saya susun, coret ini masukan, coret ini masukan, saya susun lagi, masukan ke atas,” kata Pigai.

Ia juga mengungkapkan bahwa sebelum dirinya berangkat ke Magelang, Jawa Tengah, untuk mengikuti pembekalan Kabinet Merah Putih, Kementerian HAM sudah mengadakan pertemuan lebih kurang 6–7 kali.

“Hampir 90 persen struktur organisasi kami, tugas pokok dan fungsi sudah selesai,” tambahnya.

Ia memperkirakan pada Senin (4/11) atau Selasa (5/11) pekan depan, Kementerian HAM akan melaksanakan pelantikan untuk struktur baru.

Oleh karena itu, Pigai menyatakan Kementerian HAM tidak memiliki program 100 hari dan menempatkan lima tahun sebagai kondisi darurat sehingga seluruh pegawai Kementerian HAM harus dalam kondisi siap untuk melayani kebutuhan publik.

Selama lima tahun ke depan, Pigai menegaskan Kementerian HAM berkomitmen untuk berada di garis terdepan dalam rangka memastikan kebijakan-kebijakan HAM sampai kepada orang-orang yang membutuhkan, yang layak mendapatkan, serta orang-orang yang berada di ujung pembangunan.

Doc. GerakNews TV @2024

Redaksi Gerak News