Jumat, Mei 29, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 706

Pangkas Biaya, Volkswagen Pertimbangkan PHK Ribuan Pekerja

Gerak News, Berlin- Perusahaan otomotif asal Jerman Volkswagen dikabarkan tengah merencanakan serangkaian langkah drastis untuk memangkas biaya termasuk potensi PHK puluhan ribu pekerja dan pemotongan gaji minimal 10 persen.

Ditulis laman Arena EV, Kamis (31/10), rencana ini untuk menghindari penutupan hingga tiga pabrik di Jerman dan merupakan bagian dari strategi Volkswagen untuk menghadapi tantangan ekonomi.

Rencana Volkswagen untuk membekukan upah pada tahun 2025 dan 2026 telah memicu kemarahan di kalangan karyawan dan serikat pekerja.

IG Metall, serikat pekerja industri yang kuat di Jerman, telah mengancam akan melakukan pemogokan jika perusahaan melanjutkan tindakan “distopia” ini.

Tujuan dari tindakan drastis ini adalah untuk menghindari kemungkinan penutupan pabrik, yang akan menjadi peristiwa bersejarah bagi Volkswagen, karena sebelumnya mereka belum pernah menutup pabrik di negara asalnya. Meskipun lokasi spesifiknya masih dirahasiakan, tindakan ini jelas menunjukkan betapa seriusnya situasi tersebut

Perusahaan mengklaim bahwa kenaikan biaya energi dan tenaga kerja telah memberikan tekanan besar pada profitabilitasnya. Meskipun Volkswagen mencoba menyalahkan dominasi produsen kendaraan listrik China yang semakin meningkat atas masalah-masalahnya, hal itu dapat dengan mudah dikesampingkan karena penelitian Komisi Eropa sendiri menunjukkan bahwa mereka hanya menguasai pangsa pasar sebesar 14,1 persen.

Hal ini karena pada awal era EV, perusahaan memutuskan untuk memasarkan mobil listriknya ke pasar yang lebih tinggi.

Idenya adalah menjual mobil mahal terlebih dahulu dan di masa mendatang, menjual sisa-sisanya ke pasar massal. Ini adalah pilihan yang salah, menunjukkan betapa jauhnya dewan direksi Volkswagen dari kenyataan.

Masalah Volkswagen mencerminkan tren yang lebih luas di industri otomotif Jerman, yang tengah berjuang untuk beradaptasi dengan era listrik. Harga energi yang tinggi, permintaan yang lesu di Eropa dan Cina, serta lambatnya adopsi kendaraan listrik telah menciptakan badai yang dahsyat bagi produsen lokal.

Redaksi Gerak News

Kepala WHO Kecam Serangan Israel Ke RS Di Gaza

Gerak News, Gaza- Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengecam serangan Israel terhadap sebuah rumah sakit di Jalur Gaza bagian utara pada Kamis (31/10).

“@WHO mengutuk serangan pagi ini terhadap Rumah Sakit Kamal Adwan, yang menyebabkan beberapa staf rumah sakit terluka dan mengenai gudang yang berisi pasokan WHO untuk penyelamatan nyawa yang dibawa melalui misi kompleks, serta stasiun desalinasi dan tangki air di atas rumah sakit,” tulis Ghebreyesus di X.

Ia menyatakan bahwa rumah sakit tersebut “hampir tidak berfungsi sejak serangan terbaru,” dan menambahkan bahwa “situasi kesehatan di Gaza utara sangat memprihatinkan. Kami meminta semua pihak untuk melindungi rumah sakit dan sepenuhnya mematuhi hukum kemanusiaan internasional.”

Direktur rumah sakit, Hossam Abu Safiya, mengatakan bahwa empat petugas medis mengalami luka bakar akibat serangan tentara Zionis tersebut.

“Kami terpaksa menyaksikan pasien meninggal dunia karena penghentian operasi bedah,” ujarnya, serta menyebut situasinya sebagai “bencana.”

Pasukan Israel terus melancarkan serangan dahsyat di Gaza sejak serangan tahun lalu oleh kelompok perlawanan Palestina, Hamas, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera.

Lebih dari 43.160 orang telah tewas, kebanyakan perempuan dan anak-anak, serta lebih dari 101.500 orang terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Serangan tersebut telah menyebabkan hampir seluruh penduduk wilayah tersebut mengungsi di tengah blokade yang berkelanjutan, yang menyebabkan kekurangan parah makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang brutalnya di Gaza.

Redaksi Gerak News

PHR Berupaya Entaskan Kemiskinan Di Rokan, Rumah Energi Adakan FGD

Gerak News- Yayasan Rumah Energi berinisiatif mengadakan Focus Group Discussion (FGD) pada Kamis, 31 Oktober bertempat di hotel Premier Pekanbaru Riau yang mengangkat tema “Model Collaboratif Governance Plus Multi Helix Untuk Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Kerja PT. Pertamina Hulu Rokan” Provinsi Riau.

Ketua Yayasan Rumah Energi, Rusman, 
menyatakan daerah yang kaya sumberdaya migas seperti Provinsi Riau masih dijumpai kemiskinan yang cukup signifikan.

Provinsi Riau menjadi daerah ke keempat di Sumatera dengan tingkat kemiskinan terendah sebesar 6,67 persen setelah kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Sumatera Barat. Kemiskinan Provinsi Riau menunjukkan trend penurunan dari 2019 – 2024 sebesar 0,41 persen.

Ada tiga instrumen yang menjadi fokus pengentasan kemiskinan di wilayah kerja Blok Rokan yakni pertumbuhan ekonomi khususnya share Migas terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau,dana bagi hasil migas apakah dialokasikan untuk belanja Publik,” ungkap Rusman.

Dan, sambung Rusman, apakah program dan alokasi anggaran untuk tanggungjawab sosial dan lingkunhan perseroan (TJSL) PT. Pertamina Hulu Rokan apakah sudah tepat sasaran atau belum secara identitas nama, alamat dan titik koordinat.

Untuk itulah FGD ini diselenggarakan. Bertindak selalu narasumber pemantik diskusi adalah Ir. Purnama Irawansyah (sekretaris Bappedalitbang Provinsi Riau) dan Dr. Lukman Malanuang (Direktur Institute Energi Pertambangan dan Industri Strategis)

“Kedua narasumber sepakat kemiskinan ekstrem di Provinsi Riau perlu dientaskan dengan pendekatan baru yakni keterlibatan seluruh pemangku kepentingan bukan hanya pentahelix dan multi helix yang melibatkan 12 unsur helix pemangku kepentingan yang juga hadir pada FGD tersebut,” pungkas Rusman.

Redaksi Gerak News

UU Cipta Kerja Inskonstitusionalitas Bersyarat

Gerak News, Jakarta – Untuk pertama kalinya sejak berdiri, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan uji formil. Majelis Hakim Konstitusi menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat secara formil. Untuk itu, Mahkamah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat.

Dalam Amar Putusan nomor 91/ PUU-XVII/ 2020 yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman, Mahkamah mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Migrant CARE, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minangkabau, serta Muchtar Said.

Dalam putusan yang berjumlah 448 halaman tersebut, Mahkamah juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU tersebut dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

Doc. GerakNews TV @2024

Erdogan Sebut Israel Sandera Semua Lembaga HAM

Gerak News, Ankara- Israel telah menyandera semua lembaga yang bertugas melindungi prinsip-prinsip internasional seperti perdamaian, hak asasi manusia, dan demokrasi, kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Rabu (31/10).

“Pemerintah Israel, yang dibutakan oleh ilusi Zionis, tidak hanya merebut Dewan Keamanan PBB tetapi juga semua lembaga yang bertugas melindungi perdamaian, hak asasi manusia, kebebasan pers, dan demokrasi,” ujar  Erdogan dalam sebuah acara di ibu kota Ankara.

“Genosida di Gaza telah menyingkap semua topeng dunia. Pengabaian hukum oleh Pemerintahan Israel sekali lagi mengingatkan kita bahwa nilai-nilai yang diklaim Barat telah dibelanya selama beberapa dekade ternyata tidak berarti apa-apa. Kita semua melihat bahwa apa yang mereka sebut peradaban hanyalah monster tanpa taring.”

“Saya harus mengungkapkan kebenaran berikut meskipun sangat menyakitkan: Dunia Islam kita, yang populasinya hampir dua miliar, sayangnya gagal dalam ujian di Gaza dan Lebanon. Kita tidak mampu mencegah 50.000 saudara-saudari kita dari terkoyak oleh mesin pembunuh rezim Zionis.”

Erdogan mengutuk sikap diam global terhadap krisis Gaza, menyebutnya “memalukan” bagi kemanusiaan ketika warga sipil menghadapi serangan bom yang terus menerus dan kondisi yang memburuk di wilayah Palestina itu.

“Kita sedang menjalani hari-hari yang memalukan bagi kemanusiaan dan peradaban, di mana 50.000 orang tak bersalah, sebagian besar anak-anak dan perempuan, telah dibunuh secara brutal, dan dua juta orang dipenjara di sebidang tanah kecil yang terus dibom,” ujar Erdogan.

Tidak ada langkah pencegahan yang diambil untuk menghentikan “musuh kemanusiaan, (Presiden Israel) Netanyahu,” tambahnya, menyebut situasi ini sebagai “kehancuran kemanusiaan.”

Selain dari beberapa negara, tidak ada reaksi kuat dari dunia Islam mengenai Gaza, kata presiden Turki tersebut, menambahkan bahwa sikap diam ini akan “dicatat dalam sejarah.”

“Kita memiliki tanggung jawab terhadap saudara-saudari kita di Gaza yang dibakar hidup-hidup, menjadi martir oleh bom-bom para kriminal Zionis di tenda-tenda tempat mereka tinggal,” ujar Erdogan.

Erdogan juga memperingatkan bahwa Israel akan membuat dua juta orang mengalami penderitaan “seperti di kamp Nazi” pada musim dingin ini, menyerukan tindakan untuk “mencegah kemanusiaan mencapai titik terendah.”

Tentara Israel terus melakukan serangan dahsyat terhadap Jalur Gaza sejak serangan lintas batas oleh Hamas Oktober lalu, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera.

Dalam lebih dari setahun, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 43.000 orang, kebanyakan perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 101.000 orang, menurut otoritas kesehatan setempat.

Serangan Israel telah menyebabkan hampir seluruh penduduk wilayah tersebut terlantar di tengah blokade yang sedang berlangsung, yang telah menyebabkan kekurangan parah makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional atas tindakannya di Gaza.

Redaksi Gerak News

Hari Halloween, Bagaimana Sejarahnya?

Gerak News, Jakarta- Setiap tanggal 31 Oktober diperingati sebagai Hari Halloween (Halloween Day). Hari ini dirayakan sebagai tradisi oleh banyak orang terutama di negara-negara Amerika hingga Eropa dengan mengenakan kostum atau hiasan bertema hantu.

Mengutip dari History, asal-usul Halloween berawal dari festival Celtic kuno, Samhain.

Kala itu bangsa Celtic kuno yang hidup 2.000 tahun yang lalu merayakan tahun baru mereka setiap tanggal 1 November. Hari itu menandai berakhirnya musim panas dan panen serta dimulainya musim dingin.

Bangsa Celtic kuno percaya bahwa pada malam sebelum tahun baru, batas antara dunia manusia yang masih hidup dan yang sudah mati menjadi kabur. Pada malam tanggal 31 Oktober mereka merayakan Samhain, yang mereka percayai sebagai waktu arwah-arwah orang mati kembali ke bumi.

Perkembangan Perayaan Halloween
Pada tahun 43 Masehi, Kekaisaran Romawi telah menaklukkan sebagian besar wilayah Celtic. Selama 400 tahun mereka memerintah wilayah Celtic, ada dua festival dari bangsa Romawi yang kemudian digabungkan dengan perayaan tradisional Celtic, Samhain. Pertama adalah Feralia, sebuah hari di akhir bulan Oktober saat bangsa Romawi secara tradisional memperingati meninggalnya orang mati. Kedua adalah hari untuk menghormati Pomona, dewi buah dan pohon Romawi.

Pada 13 Mei 609 Masehi, Paus Bonifasius IV mendedikasikan Pantheon di Roma untuk menghormati semua martir Kristen, dan hari raya Katolik Hari Raya Semua Orang Kudus (All Saints’ Day) ditetapkan di gereja Barat. Paus Gregorius III kemudian memperluas perayaan ini untuk mencakup semua orang kudus dan juga semua martir, dan memindahkan perayaannya dari 13 Mei menjadi 1 November.

Perayaan All Saints’ Day kemudian digabungkan dengan beberapa tradisi Samhain. Pada malam sebelumnya, tepatnya pada malam tanggal 31 Oktober dirayakan sebagai All Hallows’ Eve yang kini lebih dikenal sebagai Halloween. Kemudian pada tanggal 1 November dirayakan All Saints’ Day. Setelah itu, pada tanggal 2 November dirayakan All Souls’ Day (Hari Raya Semua Orang Berjiwa).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa alasan mengapa 31 Oktober dirayakan sebagai Hari Halloween adalah berasal tanggal perayaan festival Samhain yang merupakan tradisi bangsa Celtic kuno, yang kemudian dalam perkembangannya juga bergabung dengan perayaan festival Kristen.

Redaksi Gerak News

Mobile Legends Akan Kembali Dipertandingkan Di SEA Games 2025

Gerak News, Jakarta- Game Mobile Legends: Bang-Bang (MLBB) akan kembali dipertandingkan pada SEA Games Thailand 2025.

Hal itu diumumkan oleh akun resmi sosial media MLBB Esports yang diunggah pada Rabu.

“Dengan bangga kami umumkan bahwa Mobile Legends: Bang Bang telah resmi diumumkan sebagai cabang olahraga utama di SEA Games ke-33 di Thailand,” tulis @mlbbesports_official.

Sebagai game esports seluler terpopuler di dunia, kami akan menyelenggarakan kompetisi bermedali untuk divisi pria dan wanita di SEA Games ke-33.

Mobile Legends untuk pertama kali dipertandingkan dalam pesta olahraga Asia Tenggara pada SEA Games Filipina 2019. Game tersebut kembali masuk dalam salah satu nomor di cabang olahraga esports pada SEA Games Vietnam 2022 dan SEA Games Kamboja 2023.

“Ini menandai momen penting karena ini adalah keempat kalinya berturut-turut MLBB menjadi cabang olahraga bermedali di ajang olahraga dua tahunan tersebut,” tulis @mlbbesports_official.

Pengumuman tersebut dibenarkan oleh manajer tim nasional esports Indonesia Richard Permana.

“Sudah saatnya MLBB Indonesia Emas nanti di Thailand,” ujar Richard di Jakarta, Rabu.

Timnas esport Indonesia untuk nomor Mobile Legends meraih perak pada SEA Games Filipina. Tim Merah Putih kembali membawa pulang medali perak pada SEA Games Vietnam.

Saat nomor putri Mobile Legends untuk pertama kali dipertandingkan di SEA Games Kamboja, timnas putri MLBB Indonesia berhasil mencetak sejarah dengan mendapatkan medali emas perdana. Sayangnya, kesuksesan tersebut tidak diikuti oleh tim putra.

SEA Games Thailand 2025 akan digelar di tiga kota besar di Thailand, yakni Bangkok, Chonburi, dan Songkhla pada Desember tahun depan. Ini akan menjadi SEA Games ketujuh yang digelar di Thailand, setelah penantian selama 18 tahun.

Bangkok menjadi tuan rumah utama pada SEAP Games 1959, SEAP Games 1967, SEAP Games 1975, dan SEA Games 1985. Lalu Chiang Mai menjadi tuan rumah utama pada 1995, dan Nakhon Ratchasima pada 2007.

Redaksi Gerak News

China Sebut Tarif Tinggi Dari Uni Eropa Wujud Proteksionisme

Gerak News, Beijing- Pemerintah China menyebut penerapan tarif tinggi oleh Uni Eropa (EU) untuk kendaraan listrik asal Tiongkok merupakan bentuk proteksionisme murni.

“Penyelidikan antisubsidi EU dan penerapan tarif tinggi untuk kendaraan listrik China yang sebenarnya tidak dituntut oleh industri (di Uni Eropa) adalah proteksionisme murni yang merugikan kerja sama industri dan rantai pasokan China-EU, konsumen Eropa, transisi hijau di Eropa serta respons atas perubahan iklim global,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian di Beijing, Rabu.

Uni Eropa pada Selasa (29/10) malam mengumumkan penetapan tarif untuk kendaraan listrik dari China hingga 45,3 persen. Tarif itu berlaku sejak Rabu (30/10) untuk waktu lima tahun.

Komisi Eropa menetapkan tarif tambahan yang berbeda-beda mulai dari 7,8 persen untuk Tesla yang merupakan perusahaan asing tapi dibuat di China, produsen besar China dikenai tarif tambahan sebesar 18,85 persen hingga 35,3 persen untuk mobil dari SAIC Motor Corp perusahaan otomotif milik pemerintah Tiongkok. Bea tersebut di luar bea masuk mobil standar EU sebesar 10 persen.

Keputusan ini dibuat setelah lebih dari setahun meluncurkan penyelidikan anti-subsidi dilakukan dengan hasil “banyak aspek yang tidak masuk akal dan tidak sesuai” dan mencerminkan praktik proteksionis yang merugikan pasar global.

“Dialog dan kerja sama adalah ciri dasar hubungan China-EU, dan kerja sama perdagangan dan ekonomi China-EU pada dasarnya saling menguntungkan. Gesekan perdagangan harus ditangani dengan baik melalui dialog dan konsultasi berdasarkan rasa saling menghormati kepentingan China dan EU, dan apa yang diharapkan oleh komunitas bisnis maupun masyarakat luas,” ungkap Lin Jian.

Lin Jian meminta agar EU dapat melanjutkan konsultasi dengan China, bekerja secara konstruktif dan menunjukkan ketulusan dan fleksibilitas untuk menemukan solusi dan menghindari meningkatnya ketegangan perdagangan.

“Kami mendesak EU untuk melanjutkan konsultasi dengan China, bekerja secara konstruktif dan menunjukkan ketulusan dan fleksibilitas untuk menemukan solusi dan menghindari meningkatnya ketegangan perdagangan,” tambah Lin Jian.

Komisi Eropa yang bertugas untuk mengawasi kebijakan perdagangan EU, mengatakan tarif diperlukan untuk melawan apa yang disebut sebagai subsidi yang tidak adil termasuk pembiayaan dan hibah istimewa serta tanah, baterai, dan bahan baku dengan harga di bawah harga pasar dari pemerintah China.

Pangsa pasar kendaraan dari China di EU telah meningkat menjadi 8 persen dari tadinya di bawah 1 persen pada 2019 dan dapat diperkirakan mencapai 15 persen pada tahun 2025.

Harga kendaraan listrik asal China biasanya 20 persen di bawah harga buatan EU.

Beijing juga sudah meluncurkan penyelidikannya sendiri sejak tahun ini terhadap impor brendi, susu dan produk daging babi EU sebagai balasan yang jelas.

Jerman, ekonomi terbesar Uni Eropa dan produsen mobil utama, menentang penetapan tarif tersebut, tapi dalam pemungutan suara terdapat 10 anggota EU mendukung kebijakan tarif tinggi itu, lima negara menentang dan 12 abstain.

Kementerian ekonomi Jerman mengatakan bahwa Berlin mendukung negosiasi EU yang sedang berlangsung dengan China dan berharap adanya penyelesaian diplomatik untuk meredakan ketegangan perdagangan sambil melindungi industri Uni Eropa.

Produsen mobil Jerman mengkritik keras tindakan EU karena mengetahui kemungkinan penerapan bea masuk impor oleh China yang lebih tinggi atas kendaraan berbahan bakar bensin bermesin besar akan sangat memukul mereka.

Sedangkan asosiasi mobil PFA Prancis menyambut baik kebijakan bea masuk, dan menambahkan bahwa pihaknya mendukung perdagangan bebas selama itu adil.

Selain pasar Eropa, Amerika Serikat dan Kanada juga sudah menaikkan bea empat kali lipat menjadi 100 persen pada tahun ini atas kendaraan listrik buatan China karena menuduh pemerintah China memberikan subsidi besar ke industri kendaraan listrik di negara tersebut.

Juru bicara Kementerian Perdagangan China menegaskan pihaknya tidak menyetujui atau menerima putusan ini dan telah mengajukan keluhan melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO.

Redaksi Gerak News

Soal Kekerasan Pada Guru, Ini Kata Mendikdasmen

Gerak News, Jakarta- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan pihaknya akan menggandeng multipihak guna menekan angka kasus kekerasan pada guru. 

Menurut Mu’ti, kasus kekerasan seperti yang dialami oleh Supriyani, guru asal Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, juga ditemui di wilayah lain sehingga penyelesaian kasus tersebut haruslah dimulai dari hulu dengan menggandeng multipihak.

“Kasus seperti Supriyani itu bukan hanya beliau saja. Kasus seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu. Kalau diselesaikan secara kasuistik terus, itu kan mesti akan terus menerus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama,” kata Mu’ti di Jakarta Pusat pada Rabu.

Mu’ti usai pertemuan dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf di Kantor PBNU Pusat, menyebutkan salah satu pihak yang akan digandeng ialah lembaga Polri yang diharapkan kerja sama di antara keduanya tidak hanya seputar penyelesaian persoalan kekerasan di kalangan pelajar, namun juga pembinaan karakter peserta didik.

“Kami sudah komunikasi non-formal dengan Pak Kapolri terkait dengan persoalan ini dan Insya Allah dalam pekan-pekan ini, kalau waktunya cocok kami akan bertemu dengan Pak Kapolri membicarakan persoalan-persoalan tersebut,” ucapnya.

Selain menggandeng Polri, ia pun mengatakan tidak menutup kemungkinan akan menekan angka kasus kekerasan pada guru melalui pendekatan pendidikan berbasis komunitas, termasuk dengan menggandeng NU.

Pasalnya, ia menyebutkan NU telah mengembangkan program Gerakan Keluarga Maslahat PBNU yang salah satu segmennya ialah terkait pendidikan di lingkungan komunitas.

“Tadi juga Gus Yahya menyampaikan bahwa penguatan pendidikan karakter dan penanganan masalah serupa juga bisa dilakukan dengan pendidikan berbasis komunitas. Jadi Kalau di sekolah diajari baik-baik, ya, di masyarakatnya harus mendukung juga,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Gus Yahya menerangkan program Gerakan Keluarga Maslahat PBNU tersebut memungkinkan masalah serupa diantisipasi dengan pendekatan dari dalam komunitas, berupa pemberian pendampingan, penguatan serta pelatihan agar meningkatkan keterlibatan anggota untuk pengembangan pendidikan anak yang lebih produktif.

Redaksi Gerak News

AS Terganggu Dengan Pelarangan UNRWA Oleh Israel

Gerak News, Jakarta- Amerika Serikat (AS) sangat terganggu dengan pengesahan undang-undang (UU) di Israel yang akan melarang Badan Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pengungsi Palestina di Kawasan Timur Dekat (UNRWA) beroperasi, kata Juru Bicara (Jubir) Departemen Luar Negeri (Deplu) AS Matthew Miller pada Selasa (29/10).

Miller menyampaikan bahwa UU yang disahkan pada Senin (28/10) namun belum diimplementasikan tersebut berpotensi menimbulkan risiko bagi jutaan warga Palestina yang sangat bergantung pada UNRWA untuk mendapatkan layanan-layanan penting, seperti layanan kesehatan dan pendidikan.

Miller menjelaskan bahwa peran UNRWA, yang sangat penting tidak hanya di Gaza tetapi juga di Tepi Barat dan kawasan lainnya di Timur Tengah,

“Tidak dapat digantikan oleh siapa pun saat ini dalam hal”menyalurkan makanan, air, dan bantuan kemanusiaan lainnya kepada warga sipil di Gaza,” katanya.

Menegaskan kembali poin yang disampaikan oleh menteri luar negeri (menlu) dan menteri pertahanan (menhan) AS di dalam sebuah surat baru-baru ini yang ditujukan kepada menlu dan menhan Israel, Miller berkata jika Israel mengimplementasikan UU tersebut,”kemungkinan akan ada konsekuensi di bawah hukum dan kebijakan AS.

“Kami akan menghubungi pemerintah Israel dalam beberapa hari ke depan untuk mengetahui rencana mereka mengimplementasikan UU tersebut. Kami akan mengamati dan melihat apakah ada tantangan hukum terhadap UU tersebut dan apakah ada dampak dari tantangan hukum tersebut. Kemudian, kami akan mengambil keputusan setelah meninjau semua faktor itu,” papar Miller.

Redaksi Gerak News