Selasa, Mei 26, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 773

Kepada Pertamina Dan PLN, Pemerintah Punya Tagihan Sebesar Ini

Gerak News, Jakarta- Pemerintah punya tagihan yang belum dibayarkan ke PT Pertamina dan PT PLN. Jumlahnya cukup besar, mencapai Rp 53,8 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menjelaskan tagihan itu merupakan jumlah kompensasi harga energi untuk kuartal I 2024. Pemerintah meminta Pertamina dan PLN menahan harga BBM dan listrik di luar subsidi. Karena menahan harga energi di bawah keekonomian maka pemerintah memberikan kompensasi kepada Pertamina dan PLN.

Isa mengaku sampai saat ini pemerintah bukan mau menahan diri untuk membayar tagihan itu, menurutnya tagihan itu justru sedang diproses. Angka tagihan yang diberikan Pertamina dan PLN saat ini sedang diaudit terlebih dahulu, bila sudah diaudit maka tagihan itu akan dibayarkan.

“Kompensasi kita bayar 3 bulan sekali dengan audit BPKP atau aparat pengawasan intern pemerintah. Tagihan triwulan I 2024, kompensasi totalnya dari PLN dan Pertamina Rp 53,8 triliun, ini masih perlu diaudit diperkirakan bisa diselesaikan beberapa Minggu ke depan,” papar Isa dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (27/6/2024).

“Jadi untuk yang Triwulan I ini, belum dibayar, karena prosesnya memang sedang berlangsung,” sebutnya.

Pemerintah sendiri sudah mencairkan anggaran untuk subsidi energi, di luar kompensasi, ke Pertamina dan PLN sebesar Rp 56,9 triliun. Terdiri dari subsidi BBM sebesar Rp 6,6 triliun, subsidi LPG 3 kilogram sebesar Rp 26,8 triliun, dan subsidi listrik sebesar Rp 23,5 triliun.

“Untuk subsidi yang Rp 56,9 triliun itu sudah dibayar,” lanjut Isa.

Isa melanjutkan untuk tagihan tahun 2023, pemerintah sudah melunasi subsidi dan kompensasi ke Pertamina dan PLN. Jumlahnya, Rp 201 triliun untuk Pertamina dan PLN.

Redaksi Gerak News

Usung Ansy Lema Di NTT, Ini Keuntungan PDI Perjuangan

Gerak News, Jakarta- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan resmi menunjuk Yohanis Fransiskus Lema atau Ansy Lema untuk maju sebagai bakal calon gubernur (bacagub) Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Pilkada 2024.

Pengamat politik yang merupakan Founder sekaligus Direktur Ranaka Institute dan The Indonesian Agora Research Center, Ferdi Jehalut, menilai ada beberapa keuntungan yang didapat PDI Perjuangan setelah mengusung Ansy Lema sebagai calon gubernur NTT.

Keuntungan yang pertama,  perolehan suara Ansy Lema berpotensi mengungguli Emanuel Melkiades Laka Lena atau Melki Laka Lena.

Berdasarkan survei Charta Politika pada 2-11 Mei 2024 lalu, elektabilitas Melki Laka Lena dengan 18,6 persen suara hanya unggul tipis dari Ansy Lema yang mendapat 16,9 persen suara.

Ferdi sendiri menilai elektabilitas keduanya seimbang karena masih masuk dalam margin of error survei 3,46 persen.

Keuntungan kedua, kepastian pencalonan Ansy Lema juga dapat menarik pengalihan suara kandidat lain dari PDI Perjuangan yakni Emilia Julia Nomleni atau Emi Nomleni yang mendapat 10,1 persen suara dari survei tersebut.

Tak hanya itu, menurut Ferdi, bahkan Ansy Lema dapat mengambil ceruk elektoral Andreas Hugo Pareira, kader PDI Perjuangan yang berhasil mendapatkan satu kursi di DPR RI saat Pemilihan Legislatif (Pileg) 14 Februari 2024 lalu daerah pemilihan NTT 1.

Tambahan ini akan menguatkan elektabilitas Ansy yang kemarin juga terpilih Kembali menjadi anggota DPR RI dari Dapil NTT 2.

“Jika Ansy Lema mendapatkan tiket dari DPP PDI Perjuangan, elektabiitasnya berpotensi menyalib Melki Laka Lena karena ia pasti mendapatkan ceruk elektoral dari para pendukung Emi Nomleni dan Andreas Hugo Pareira,” kata Ferdi Jehalut, baru-baru ini.

Ferdi menjelaskan, kedua keunggulan itu dapat terjadi karena Melki Laka Lena adalah Kader tunggal dari Partai Golkar yang masuk dalam nominasi teratas survei tersebut.

Sementara Ansy Lema harus bersaing dengan kader PDI Perjuangan lainnya, seperti Emi Nomleni yang merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan NTT sekaligus Ketua DPRD NTT.

Dia mengandaikan ceruk elektoral Emi dan Andreas Hugo Pareira akan berpindah ke Ansy Lema karena memiliki segmen pemilih ideologis yang sama sebagai kader PDI Perjuangan.

Namun Ferdi mengakui, secara elektoral sebenarnya segmen pemilih Ansy Lema dan Melki Laka Lena beririsan.

Keduanya sama-sama orang Flores yang lahir di Kupang dan terpilih sebagai anggota DPR RI dari Dapil NTT 2, yakni Pulau Timor dan Sumba.

“Artinya, secara geopolitik basis mereka sama. Selain itu, kedua figur ini juga sama-sama berpotensi menarik simpati pemilih generasi milenial dan generasi Z,” ungkap Ferdi.

Tapi Ferdi juga mengakui, Ansy Lema punya modal sosial yang berpotensi membawa keuntungan elektoral dibanding Melki yang saat ini diuntungkan karena duduk di posisi Ketua DPD Partai Golkar NTT, sehingga dinilai lebih mudah mengorganisasi struktural partai dalam memobilisasi dukungan publik.

“Selama lima tahun berkarya sebagai DPR RI, Ansy Lema mampu memberikan pembeda di Senayan. Ia termasuk anggota DPR RI yang dinilai berprestasi. Suaranya kritis dan tajam di Senayan. Ia berani menyuarakan kepentingan para petani, nelayan, dan padagang di NTT. Prestasi ini berpotensi menarik simpati pemilih generasi Y dan Z serta mayoritas petani, pedagang, dan nelayan di NTT,” jelas Ferdi.

Lebih jauh, Ferdi menilai, kunci kemenangan Ansy Lema akan sangat dipengaruhi pada ketepatan memilih bakal calon wakil gubernur yang akan mendampinginya sebagai pasangan calon nanti.

“Akan lebih bagus jika Ansy Lema memilih pasangan orang Timor yang beragama Kristen, tetapi bukan dari partai yang sama dengan Pak Ansy,” saran Ferdi.

Walau pun Ferdi mengakui, pemilihan calon wakil gubernur yang demikian dapat menimbulkan kesan politik identitas.

Tapi itu harus tetap dilakukan karena menurutnya demikianlah tipologi pemilih di NTT.

“Meskipun ini kesannya berbau politik identitas, tetapi kita harus realistis bahwa tipologi pemilih di NTT masih cukup kuat dipengaruhi oleh isu identitas semacam itu. Dalam perhitungan victory point, ini patut dipertimbangkan,” tegasnya.

Redaksi Gerak News

Hingga Mei, Pemerintah Salurkan Subisidi Energi Sebesar Ini

Gerak News, Jakarta- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan subsidi energi senilai Rp56,9 triliun hingga 31 Mei 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis, menjelaskan subsidi itu disalurkan untuk bahan bakar minyak (BBM), LPG 3 kilogram, dan listrik bersubsidi.

Realisasi subsidi BBM tercatat mencapai 5,57 juta kiloliter (kl), turun 1 persen bila dibandingkan realisasi tahun lalu yang sebesar 5,63 juta kl. Anggaran yang digunakan untuk subsidi BBM mencapai Rp6,6 triliun.

Sementara subsidi LPG 3 kilogram digelontorkan sebesar Rp26,8 triliun dan disalurkan sebanyak 2,7 juta metrik ton, tumbuh 1,9 persen dibandingkan tahun lalu sebanyak 2,6 juta metrik ton.

Adapun realisasi subsidi listrik mencapai Rp23,5 triliun dan diterima oleh 40,4 juta pelanggan, lebih tinggi 3,1 persen dari realisasi tahun lalu yang sebanyak 39,2 juta pelanggan.

Menurut Sri Mulyani, penyaluran subsidi energi pada 2024 memang lebih tinggi bila dibandingkan tahun 2021 sebelum harga minyak mentah melonjak. Di samping itu, juga ada pengaruh dari pergerakan kurs rupiah dan volume penyaluran.

Kendati begitu, Kemenkeu menyatakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) masih masuk dalam rentang prediksi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Kita belum terlalu mendapat tekanan dari sisi ICP, tapi dari sisi kurs kita mulai menampakkan tekanan untuk subsidi ini,” ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata.

Isa mengatakan Kemenkeu masih terus memantau pergerakan harga minyak untuk menentukan penyaluran subsidi energi. Pemerintah terus berkoordinasi dengan DPR dalam menentukan subsidi agar dapat fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan.

Adapun untuk BBM, Isa mengatakan belum ada pembahasan lebih lanjut terkait kemungkinan kenaikan harga BBM dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Redaksi Gerak News

PBNU: Menajiskan Batu Bara Tak Sesuai Pandangan Islam

Gerak News, Jakarta- Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Abshar Abdalla mengatakan bahwa menajiskan batu bara maupun energi fosil tidak sesuai dengan pandangan Islam, karena batu bara merupakan anugerah.

“Menajiskan batu bara itu tidak sesuai dengan pandangan Islam, karena ini anugerah Allah,” ujar Ulil dalam acara bertajuk, Polemik Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Kepada Ormas Keagamaan di Jakarta, Rabu.

Ulil menggunakan kesempatan tersebut untuk menjawab berbagai kritik yang dilayangkan kepada PBNU terkait dengan keinginan organisasi tersebut mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) batu bara melalui badan usaha.

Menurut dia, kritik tersebut dilatarbelakangi oleh kampanye yang digencarkan oleh lembaga-lembaga internasional terkait perubahan iklim.

Ulil menilai bahwa kampanye besar-besaran tersebut menyudutkan komoditas batu bara. Dalam kampanye perubahan iklim, kata dia, batu bara dianggap najis karena komoditas tersebut merupakan bagian dari energi fosil yang ada.

“Mungkin, (batu bara) dalam pandangan aktivis kehidupan, merupakan yang paling najis,” kata Ulil.

Padahal, kata Ulil, isu mengenai perubahan iklim belum selesai secara ilmiah. Isu terkait perubahan iklim masih akan terus berkembang, sehingga Ulil berpandangan tidaklah boleh menetapkan komoditas batu bara sebagai komoditas yang ‘najis’.

“Kita tidak boleh menyatakan seolah-olah terjun dalam bidang ini (tambang batu bara) adalah kejahatan. Bagi saya, tambang itu anugerah dari Allah untuk bangsa ini,” kata Ulil.

Oleh karena itu, ia kembali menegaskan bahwa batu bara dan energi fosil tidaklah seharusnya dinajiskan.

“Saya gak setuju menajiskan batu bara, menajiskan energi fosil,” ucap dia menegaskan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (30/5) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 tentang Perubahan Atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Dalam Pasal 83A PP 25/2024 menyebutkan bahwa regulasi baru itu mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, seperti NU dan Muhammadiyah, mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK).

Hingga Rabu (26/6), badan usaha ormas keagamaan yang sudah mengajukan permohonan izin untuk mengelola WIUPK adalah badan usaha yang dikelola oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Redaksi Gerak News

Gus Falah Apresiasi Indika Energy Lakukan Gasifikasi Batu Bara

Gerak News, Jakarta- Anggota Komisi VII DPR-RI Nasyirul Falah Amru atau Gus Falah mengapresiasi keseriusan PT Indika Energy Tbk melalui anak usahanya, PT Kideco Jaya Agung, dalam melakukan gasifikasi batubara.

Keseriusan itu tampak dari kebijakan perusahaan menganggarkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar US$ 257,4 juta, yang fokusnya adalah gasifikasi batu bara.

“Gasifikasi batu bara ini khan merupakan peningkatan nilai tambah yang diamanatkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba (Mineral dan Batu bara), jadi bisa dikatakan Indika serius menjalankan Undang-Undang Minerba,” ujar Gus Falah, Kamis 27 Juni 2024.

Politisi PDI Perjuangan itu melanjutkan, UU No 3 Tahun 2020 telah mengatur kebijakan pemanfaatan batu bara nasional. Berdasarkan UU Minerba,  kegiatan pengembangan dan pemanfaatan batu bara termanifestasi dalam peningkatan nilai tambah batu bara.

Gus Falah mengungkapkan, dalam peta jalan pengembangan dan pemanfaatan batu bara, seluruh produk hilirisasi batu bara diharapkan sudah dapat berproduksi penuh pada pasca 2030 sampai 2045.

Nah hasil gasifikasi yang dilakukan Indika melalui Kideco ini nantinya khan salah satunya untuk bahan bakar PLTMG, ini merupakan contoh bagus peningkatan nilai tambah batu bara,” ujar Gus Falah.

Sebelumnya, Kideco telah mengajukan rencana pengembangan batubara sebagai syarat perpanjangan izin dari PKP2B menjadi IUPK dan telah mendapat persetujuan Rencana Pengembangan Batubara PT Kideco Jaya Agung melalui teknologi UCG pada bulan Januari 2022.

Nantinya, nilai tambah produk yang dihasilkan dari pengembangan ini berupa listrik PLTMG yang direncanakan beroperasi pada 2029 dan memiliki daya 6 MW. Selain PLTMG, produk lain yaitu ammonia urea direncanakan mulai beroperasi tahun 2031.

Redaksi Gerak News

PBNU: ‘Ali-Baba’ Tak Akan Terjadi Dalam Pengelolaan Tambang Oleh Ormas

Gerak News, Jakarta- Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Abshar Abdalla menyatakan fenomena pengusaha Ali Baba yang terjadi pada tahun 1950-an tak akan terulang dalam pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan. Dia mengatakan, pihaknya telah mendirikan perseroan terbatas (PT) yang secara khusus mengelola tambang.

Ulil menjelaskan, seperti pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, pihaknya siap menerima konsesi tambang dan melaksanakan sesuai dengan aturan main yang dimiliki negara. Diakuinya, ada keraguan di masyarakat terkait kebangkitan pengusaha Ali Baba.

“Ali Baba itu dulu fenomena bisnis pada tahun 50-an. Jadi pemerintah memberikan konsesi kepada orang Islam namanya Ali, tapi yang mengharap konsesi itu adalah China-china namanya Baba, Ali Baba,” ujar Ulil dalam Diskusi Publik Fraksi PAN DPR RI ‘Polemik Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Untuk Ormas Keagamaan’ di DPR Jakarta, Rabu (26/6/2024).

Dia mengatakan, regulasi di sektor tambang sangat ketat. Menurutnya, fenomena bisnis Ali Baba yakni memberikan konsesi ke pihak lain tidak akan terjadi mengingat NU mendirikan PT.

“Tidak akan terjadi apa namanya, fenomena pengusaha Ali Baba itu, artinya NU hanya terima konsesi saja, kemudian konsesi itu dijual kepada pengusaha lain, itu tidak akan terjadi. Sudah kami pastikan, karena NU sekarang sudah mendirikan PT khusus yang diberikan tugas untuk mengelola pertambangan ini,” papar Ulil.

Bicara soal profesionalitas, dia mengatakan, pihaknya memiliki tenaga yang cukup. Sebab, kader-kader NU belajar di bidang pertambangan.

“Dan ini menurut saya juga bagus karena memberikan kesempatan kepada ormas-ormas keagamaan untuk belajar. Karena bagaimanapun ini kan butuh belajar juga. Pemain-pemain besar itu kan dulunya juga tidak ujug-ujug besar juga. Mereka kan mulai dari kecil, belajar kemudian jadi besar,” ungkapnya.

Redaksi Gerak News

Ditugaskan Partai Maju Pilgub NTT, Ansy Lema Berterima Kasih

Gerak News, Jakarta- Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Yohanis Fransiskus Lema alias Ansy Lema mengomentari penugasan partai untuk maju di Pilkada NTT (Nusa Tenggara Timur).

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan telah menyerahkan Surat Tugas sebagai Calon Gubernur NTT kepada Ansy Lema.

Dengan adanya Surat Tugas tersebut, Ansy Lema akan bertarung dalam Pilgub NTT 2024

Sebagai kader, saya menyikapi penugasan tersebut dengan mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas kepercayaan yang diberikan partai kepada saya,” ucap Ansy Lema, Rabu 26 Juni 2024 malam.

Saya mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Pak Sekjen Hasto Kristiyanto dan seluruh jajaran pimpinan Partai yang telah memberikan kepercayaan besar ini kepada saya,” tambahnya.

Sebagai kader, lanjut Ansy Lema, penugasan ini akan diterima dan jalankan dengan tanggung jawab optimal dan kerja nyata yang serius untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan secara terukur dalam program kerja serta visi-misi dan segala hal yang akan dilakukan untuk NTT.

Dia menjelaskan, Surat Tugas yang dipercayakan kepadanya tentu sudah melalui proses kajian panjang dan mendalam oleh internal partai yang mencakup sejumlah aspek.

Penugasan dimaksud lazimnya telah melalui mekanisme pengukuran metodologis seperti survey elektoral dan kajian lapangan atas kader-kader terbaik partai.

Penugasan partai juga sudah melalui proses penilaian rekam jejak (track record) serta integritas dan kapasitas personal. Pemilihan figur kandidat oleh partai pun diambil setelah menyerap berbagai aspirasi masyarakat, selain tentu saja berbasiskan hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan secara internal.

Ansy Lema menjelaskan, penugasan partainya selaras dengan panggilan hatinya,untuk mengabdikan diri bagi NTT, sebagaimana terungkap dalam beberapa wawancara media tentang NTT.

Cinta itu yang menggerakkan hati saya untuk kembali ke NTT, mendorong diri saya untuk mengabdikan diri secara langsung dalam pelayanan kepada masyarakat NTT dengan meninggalkan jabatan saat ini sebagai anggota DPR RI,” ujar mantan Juru Bicara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pilgub DKI 2017.

Menurut Ansy Lema, jika tujuan pengabdiannya adalah pada kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat maka posisi sebagai seorang eksekutif, secara khusus sebagai kepala daerah, akan lebih memberikan dampak langsung dibandingkan posisi sebagai legislator.

Apalagi sejak dimulainya penerapan otonomi daerah pada 2004, kewenangan kepala daerah dalam menjabarkan orientasi pembangunan daerah menjadi semakin luas. Alhasil, visi-misi, program, Kebijakan maupun keputusan kepala daerah akan sangat menentukan kualitas pembangunan suatu daerah.

“Untuk itulah saya telah memutuskan untuk mundur dari posisi saya sebagai anggota DPR RI untuk fokus pada tugas dan kepercayaan yang telah diberikan partai kepada saya. Itulah cara saya membuktikan keseriusan pilihan dan sikap saya kepada partai dan masyarakat NTT,” tegas aktivis ’98 ini.

Pasca penerimaan Surat Tugas dan mundur dari kursi DPR RI, Ansy Lema menyatakan akan fokus pada persiapan diri dan penyiapan visi-misi dan program yang terukur.

Selanjutnya dia akan terjun langsung ke masyarakat dalam rangka penyerapan aspirasi dan sosialisi program kerjanya.

Redaksi Gerak News

DPP PDI Perjuangan Tugaskan Ansy Lema Sebagai Calon Gubernur NTT

Gerak News, Jakarta- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan  menugaskan Yohanis Fransiskus Lema alias Ansy Lema sebagai Bakal Calon Gubernur NTT (Nusa Tenggara Timur ).

Surat tugas dalam bentuk surat keputusan (SK) DPP PDI Perjuangan untuk Ansy Lema telah diterima Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi NTT.

Ketua Bappilu DPD PDI Perjuangan NTT, Cen Abubakar mengatakan, surat tugas itu diberikan untuk melakukan konsolidasi struktural dari tingkat DPD hingga anak ranting.

“Iya. SK-nya masih di tangan saya,” kata Cen Abubakar, Rabu 26 Juni 2024.

Selain konsolidasi internal, Ansy Lema juga ditugaskan untuk membangun komunikasi dengan partai politik lainnya untuk membentuk koalisi.

Menurut Cen Abubakar, surat tugas mengatur tiga hal, salah satu mengenai penyiapan koalisi.

“Melaksanakan konsolidasi pemenangan Pilkada dengan DPD, DPC, PAC, Ranting dan Anak Ranting di seluruh elemen PDI Perjuangan se-NTT. Dan mencari partai koalisi, dicari oleh bersangkutan,” kata Cen Abubakar.

Surat tugas, lanjut Cen Abubakar, berlaku 14 hari dan akan dilakukan evaluasi. Evaluasi dimaksudkan untuk melihat kerja yang dilakukan penerima surat tugas.

“Pasti lah dievaluasi lah. Dievaluasi bukan diganti, bisa juga ditanya, kau kerja sampai mana. Atau mempertimbangkan ulang untuk penugasan yang telah dikeluarkan. Itu kan biasa tanpa kita baca juga orang hukum pasti dia tahu. Surat tugas ada masa waktu,” katanya.

Menurut Cen Abubakar, surat tugas hanya diberikan kepada Ansy Lema. 

Dia menjelaskan, konteks surat tugas diberikan ke penerima surat tugas untuk melakukan penghimpunan kekuatan internal maupun membangun komunikasi dengan partai lainnya.

Rekomendasi akan diberikan kepada penerima dan akan dilakukan kerja bersama partai. Penyerahan rekomendasi juga dilakukan oleh DPP. Berbeda dengan surat tugas yang boleh diberikan oleh DPD atau tingkat Provinsi.

“Surat tugas dia wajib melaksanakan konsolidasi di tingkat struktural. Kalau sudah menerima rekomendasi, baru konsolidasi itu dilakukan partai dan penerima rekomendasi,” kata Cen Abubakar.

Redaksi Gerak News

Pilgub Jateng, Bambang Pacul Tegaskan PDI Perjuangan Belum Tentukan Calon

Gerak News, Jakarta- Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto mengungkap partainya belum menentukan sosok yang akan diusung sebagai bakal calon gubernur di Pemilihan Gubernur Jawa Tengah atau Pilgub Jateng. 

Politikus senior PDI Perjuangan yang akrab disapa Bambang Pacul itu menegaskan partai masih menimbang soal sosok yang berpotensi diusung. Dia juga menyebut PDI Perjuangan juga masih menunggu hasil survei internal yang baru terbit pada 28 Juni mendatang. 

“Itu masih berada dalam proses penggodokan. Hasil survei terbaru juga baru keluar tanggal 28 sesok (besok),” kata Bambang saat ditemui di Gedung Nusantara II DPR, Rabu, 26 Juni 2024.

Bambang menegaskan PDI Perjuangan dapat mengusung sendiri calon. Kemungkinan itu dapat terjadi mengingat PDI Perjuangan memperoleh sebanyak 33 kursi di Jawa Tengah atau sudah melampaui ambang batas 20 persen.

“PDI Perjuangan di Jawa Tengah punya 33 kursi iya toh, jadi bisa mengusung sendiri,” ujarnya. 

Lebih lanjut, meski bisa mengusung calon sendiri, Ketua Komisi III DPR itu belum bisa menentukan siapa sosok yang akan maju di Pilgub Jawa Tengah. 

Tak sampai di situ, Bambang juga menyebut peluang partainya mengusung sosok selain kader PDI Perjuangan. Namun, dia menekankan, potensi itu merupakan kewenangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk memutuskan.

“Saya ini petugas yang membawa semua hasil evaluasi di dalam persiapan menuju calon untuk diputuskan di pimpinan pusat. Kalau untuk Jawa Tengah, pasti ketua umum lah,” tuturnya. 

Redaksi Gerak News

Tiga Raksasa Migas Temukan Cadangan Di Namibia

Gerak News, Jakarta- Namibia telah menjadi pusat eksplorasi minyak dan gas bumi dengan temuan besar dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah raksasa energi seperti TotalEnergies, Shell hingga Chevron menjadi perusahaan yang menemukan cadangan.

Dilansir dari Reuters, Selasa (25/6/2024), Shell dan TotalEnergies menemukan cadangan 2,6 miliar barel minyak di selatan Benua Afrika ini. Rencananya produksi baru dilakukan tahun 2030.

Adapun cadangan migas tersebut berasal dari Orange Basin serta wilayah prospektif lainnya, termasuk Luderitz, Kavango dan Walvis Basin. Berikut rinciannya.

1. Chevron
Perusahaan minyak AS diperkirakan akan memulai eksplorasi akhir tahun ini. Kesepakatan telah ditandatangani April lalu atas 80% hak operasi di blok lepas pantai di Walvis Basin.

Chevron Namibia Exploration Ltd juga merupakan operator PEL (Petroleum Exploration Licence) 90, sebuah blok perairan dalam lepas pantai di Orange Basin.

2. Shell
Shell dan mitranya mengumumkan temuan besar sumur migas di lepas pantai Namibia pada Februari 2022 lalu. Shell sedang mengeksplorasi minyak dan gas lepas pantai di PEL 39, di Orange Basin dengan mitra JV QatarEnergy dan Namcor.

PEL 39 mencakup area seluas 12.000 kilometer persegi dan mencakup tujuh sumur yang telah dilakukan pengeboran. Sumur Graff dapat menampung 2,38 miliar barel minyak, dan sumur Jonker-1X menampung 2,5 miliar barel minyak.

3. TotalEnergies
Januari lalu, raksasa migas asal Prancis ini setuju mengakuisisi tambahan 10,5% kepemilikannya di Blok 2913B dan 9,39% kepemilikan di Blok 2912. Perusahaan akan merogoh kocek sekitar 30% dari anggaran eksplorasi dan penilaian senilai US$ 1 miliar di Namibia pada tahun 2024.

Perusahaan ini memulai aktivitasnya di Namibia pada tahun 1964 dan saat ini mengoperasikan dua blok eksplorasi lepas pantai yang dalam. Total memiliki 40% hak partisipasi, sementara QatarEnergy, Impact Oil and Gas, dan Namcor masing-masing memiliki saham sebesar 30%, 20%, dan 10%.

Namibia berencana memproduksi minyak pertama dari sumur Venus, yang diperkirakan menampung sekitar 5,1 miliar barel minyak, yang produksinya dilakukan antara tahun 2029 dan 2030.

Redaksi Gerak News