Energi Juang News, Jakarta- Pemerintah Indonesia berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk menangani Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tanah air. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyambut baik inisiatif ini dan menyoroti berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari pembentukan Satgas tersebut.
Andi Gani menjelaskan bahwa Satgas PHK akan berperan penting dalam meminimalisir dampak PHK terhadap para pekerja dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi dengan baik. Ia menyatakan, “Satgas PHK yang bertugas nantinya meminimalisir dampak PHK dan memastikan hak-hak buruh dipenuhi. Selain itu, Satgas ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan serta solusi kepada Pemerintah.”
Lebih lanjut, Andi Gani menekankan urgensi pembentukan Satgas PHK, terutama dalam menghadapi kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia. Kebijakan tersebut diperkirakan akan berdampak signifikan pada sektor industri sepatu dan tekstil di Indonesia. Ia menjelaskan, “Dampaknya akan sangat besar dan ancaman PHK di depan mata. Dengan bea masuk begitu besar sangat menyulitkan pasar dalam negeri, ekspor kita juga sangat signifikan ke AS.”
Sebelumnya, dalam agenda Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (18/4/2025), Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pemerintah untuk segera membentuk Satgas PHK. Ia menekankan bahwa Satgas ini akan memetakan semua peluang lapangan kerja yang ada dan membantu para korban PHK agar dapat kembali bekerja serta mengembangkan diri. Prabowo menyatakan, “Dipetakan semua peluang lapangan kerja oleh Satgas PHK. Kita akan link and match dan pemerintah akan bantu. Misalnya, Mentan juga akan rencanakan kita akan lakukan investasi besar di sektor pertanian yang serap 8 juta pekerja.
Redaksi Energi Juang News
