Energi Juang News, Jakarta- Pemerintah Amerika Serikat melalui Departemen Luar Negeri mencabut lebih dari 6.000 visa mahasiswa internasional karena melanggar aturan imigrasi dan hukum yang berlaku. Pencabutan ini diumumkan dalam laporan resmi yang dibagikan kepada BBC.
Departemen menyebut sebagian besar pelanggaran terkait kasus penyerangan, mengemudi saat mabuk, perampokan, hingga tuduhan mendukung terorisme. Langkah ini menunjukkan konsistensi pemerintahan Donald Trump dalam menerapkan kebijakan imigrasi yang ketat terhadap mahasiswa asing.
Meski tidak dijelaskan detail, tuduhan “dukungan terhadap terorisme” juga dikaitkan dengan sejumlah mahasiswa yang ikut unjuk rasa pro-Palestina. Pemerintah menilai aksi mereka bernuansa antisemit.
Dari total 6.000 visa yang dibatalkan, sekitar 4.000 disebabkan oleh pelanggaran hukum, sementara 200-300 visa lainnya disebut terkait aturan “INA 3B” yang mengatur definisi aktivitas terorisme.
Awal tahun, AS sempat menghentikan sementara layanan visa bagi pelajar asing. Saat dibuka kembali, pemerintah mewajibkan calon mahasiswa menyerahkan akun media sosial guna memperketat pemeriksaan.
Kebijakan itu ditujukan untuk menelusuri indikasi permusuhan terhadap warga, budaya, maupun institusi AS. Petugas diminta ekstra waspada pada pemohon yang dianggap berpotensi mengancam keamanan nasional.
Pemerintah juga menekankan bahwa mereka tidak akan ragu mencabut izin bagi siapa pun yang dinilai merusak stabilitas kampus.
Sementara itu, Partai Demokrat menilai kebijakan ini sebagai bentuk serangan terhadap proses hukum dan menentang pencabutan visa secara besar-besaran.
Data Open Doors mencatat lebih dari 1,1 juta pelajar asing menempuh pendidikan tinggi di AS tahun ajaran 2023-2024. Dari jumlah tersebut, sekitar 8.348 mahasiswa berasal dari Indonesia.
Redaksi Energi Juang News
