Energi Juang News, Doha– Dunia kembali diguncang setelah Israel melancarkan serangan militer ke Doha, ibu kota Qatar. Tindakan ini langsung menuai kecaman keras dari Inggris dan Prancis.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan, aksi Israel itu melanggar kedaulatan Qatar. Ia mengingatkan serangan ini bisa memicu eskalasi konflik yang jauh lebih luas di kawasan Timur Tengah.
“Prioritasnya jelas, gencatan senjata segera, pembebasan sandera, serta peningkatan bantuan ke Gaza,” ujar Starmer dikutip dari Aljazeera, Rabu (10/9/2025).
Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut serangan Israel ke Qatar tidak bisa diterima. Ia menolak segala alasan yang dijadikan pembenaran oleh Israel.
“Tidak dapat diterima dalam kondisi apa pun,” tegas Macron saat memberikan pernyataan resmi.
Macron juga menyampaikan dukungan penuh kepada Qatar. Ia menegaskan perang antara Israel dan Hamas tidak boleh menyebar ke negara-negara lain di kawasan tersebut.
“Saya menyatakan solidaritas dengan Qatar dan Emir Sheikh Tamim Al Thani. Konflik ini tidak boleh meluas,” lanjut Macron.
Militer Israel mengklaim serangan ke Doha menargetkan pimpinan Hamas. Doha selama ini menjadi pusat aktivitas politik kelompok Palestina tersebut.
“IDF dan ISA melakukan serangan tepat sasaran ke pimpinan Hamas,” tulis pernyataan resmi militer Israel dikutip AFP, Selasa (9/9).
Israel beralasan langkah itu terkait aksi pembantaian Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu di wilayah Israel.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut operasi di Doha sepenuhnya merupakan inisiatif negaranya. Ia menegaskan Israel bertanggung jawab penuh.
“Tindakan ini murni operasi independen Israel,” tulis pernyataan kantor Netanyahu di media sosial.
“Israel yang memulai, melaksanakan, dan bertanggung jawab penuh,” tegas Netanyahu menambahkan.
Kecaman global pun makin deras, terutama dari Eropa. Inggris dan Prancis kini berada di garis depan mendesak gencatan senjata segera.
Serangan ke Qatar dikhawatirkan menjadi babak baru konflik yang tak terkendali. Dunia menunggu langkah internasional untuk menahan eskalasi lebih jauh.
Redaksi Energi Juang News
