Energi Juang News, Jakarta-Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid buka suara mengenai reformasi Polri yang akhir-akhir ini ramai menjadi tuntutan publik.
Usman menilai, yang harus menjadi objek reformasi Polri adalah penghukuman bagi anggota Polri yang melakukan penyimpangan.
Menurut Usman, Polri harus bisa melakukan pertanggungjawaban atas penghukuman kepada anggotanya yang bermasalah. Karena penghukuman ini berkaitan dengan masalah keadilan.
Terkadang masih saja ada pihak yang merasa belum mendapat keadilan atas hukuman yang diberikan kepada anggota Polri yang bermasalah, terutama yang terjerat tindak pidana.
“Tapi yang paling utama sebenarnya ketika ada penyimpangan adalah penghukuman. Pertanggungjawaban penghukuman.”
“Kalau enggak ada penghukuman akan berat. Bahkan kalau ada penghukuman saja, kalau satu orang saja dihukum, orang tetap merasa ada yang tidak adil,” kata Usman, Jumat (26/9/2025).
Mengapa ketidakadilan atas penghukuman anggota Polri terus dirasakan, Usman menilai hal itu karena Polri tak belajar dari kesalahan.
Penghukuman kepada anggota bermasalah memang diberikan, tapi kasusnya terus berulang.
Kasus-kasus serupa pun terjadi lagi dari satu daerah ke daerah yang lain.
Sehingga penghukuman ini dinilai belum cukup adil karena tidak ada efek jera.
Penghukuman kepada anggota Polri dinilai harus dilakukan dengan tanggung jawab penuh, agar tak muncul lagi kasus serupa dan bisa memberikan rasa keadilan untuk korban.
“Karena polisi terus mengulangi. Hari ini misalnya ada kematian seorang pelajar ditembak lalu kemudian polisinya diadili.”
“Sepertinya sudah ada keadilan, tapi masyarakat belum puas. Karena tiba-tiba terjadi lagi di provinsi lain, besoknya terjadi lagi di provinsi lain, besoknya terjadi lagi. Itu jadi ada problem struktural,” tegas Usman.
Redaksi Energi Juang News
