Energi Juang News, Jakarta- Polemik mengenai posisi politik PDI Perjuangan kembali mencuat setelah sejumlah pihak menyoroti sikap partai tersebut di luar pemerintahan. Perdebatan semakin menghangat setelah muncul saling tanggapan antara elite PDIP dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menegaskan partainya memiliki hak menentukan sikap politik tanpa harus mendapat tekanan dari pihak lain. Ia juga meminta semua pihak menghormati pilihan yang diambil PDIP.
AHY Soroti Peran Partai di Luar Pemerintahan
AHY sebelumnya menyampaikan pandangannya terkait posisi PDIP saat berada di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/6). Menurut dia, setiap partai politik memiliki agenda dan kepentingannya masing-masing, baik saat berada di dalam maupun di luar pemerintahan.
AHY mengatakan kepentingan nasional harus ditempatkan di atas kepentingan partisan. Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman Demokrat sebagai partai pemerintah maupun oposisi menjadi pelajaran penting dalam menjalankan peran politik.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu, partai yang berada dalam koalisi memiliki tanggung jawab mendukung jalannya program pemerintah. Sementara itu, partai di luar pemerintahan tetap dapat memberikan kritik, tetapi harus disertai solusi.
AHY menilai kritik yang disampaikan oposisi sebaiknya bersifat konstruktif dan tidak memicu perpecahan. Ia juga menekankan pentingnya mekanisme checks and balances dalam sistem demokrasi.
Deddy Sitorus Balas Kritik AHY
Menanggapi pernyataan tersebut, Deddy meminta AHY tidak melontarkan pernyataan yang dinilai dapat menggiring opini publik terhadap PDIP.
Ia menyinggung tudingan yang kerap diarahkan kepada partainya sebagai pihak yang berada di balik berbagai aksi demonstrasi. Menurut Deddy, tuduhan serupa juga muncul pada 2025, namun tidak pernah terbukti secara hukum.
“Pada 2025 kami juga dituding sebagai dalang demonstrasi. Faktanya tidak ada satu pun kader atau pihak terkait PDIP yang diproses hukum,” ujar Deddy di Kompleks Parlemen, Selasa (23/6).
Deddy mengatakan situasi serupa kembali terjadi pada 2026. Salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, disebut-sebut terlibat dalam pengorganisasian aksi demonstrasi. Namun, ia menilai tudingan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.
Menurut Deddy, tuduhan yang diarahkan kepada PDIP lebih banyak didasarkan pada asumsi daripada fakta yang dapat dibuktikan.
PDIP Minta Aspirasi Mahasiswa Didengar
Deddy juga menilai sejumlah partai politik terlalu sibuk memperdebatkan posisi PDIP dibanding merespons tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam berbagai aksi belakangan ini.
Ia menegaskan demonstrasi yang terjadi merupakan gerakan murni mahasiswa dan bukan hasil rekayasa pihak tertentu. Menurutnya, hampir mustahil mengorkestrasi aksi besar yang berlangsung secara serentak di berbagai daerah hanya melalui dorongan kelompok tertentu.
Deddy meminta pemerintah dan partai-partai koalisi lebih fokus mendengarkan aspirasi publik daripada mencari pihak yang dapat dijadikan kambing hitam.
Ia menilai substansi tuntutan mahasiswa seharusnya menjadi perhatian utama. Karena itu, polemik mengenai siapa yang berada di balik aksi demonstrasi dinilai tidak menyelesaikan persoalan yang sedang disuarakan masyarakat.
Redaksi Energi Juang News
