Dinamika hukum pemilu kembali menyedot perhatian publik setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusannya terkait perkara gugatan hasil Pemilu/Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Meski MK menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima atau ditolak pada amar amar pertimbangannya, terdapat catan tebal pada pertimbangan hukum MK: Mahkamah tidak menemukan bukti pendukung valid yang menunjukkan kepemilikan ijazah tingkat SMA atau sederajat pada berkas pendaftaran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Meskipun secara ketatanegaraan putusan MK bersifat final and binding (final dan mengikat) sehingga status pimpinan nasional tetap sah, fakta fakta persidangan tersebut menyisakan persoalan mendasar di ranah penyelenggaraan pemilu: mengapa Komisi Pemilihan Umum (KPU) meloloskan berkas administratif tersebut di tahap awal?
Penyelenggaraan pemilu yang demokratis tidak hanya bersandar pada hasil akhir, melainkan pada keabsahan dan kepatuhan prosedur administratif sejak awal. Dalam teori administrasi publik dan hukum tata negara, terdapat prinsip procedural justice (keadilan prosedural). Keadilan prosedural menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap suatu lembaga negara ditentukan oleh sejauh mana tata cara resmi dan regulasi dijalankan secara konsisten dan transparan.
KPU sebagai penyelenggara pemilu diamanatkan oleh undang-undang untuk melakukan verifikasi administratif dan faktual terhadap seluruh persyaratan calon presiden dan wakil presiden. Ketika pertimbangan MK mengonfirmasi adanya kelemahan pembuktian atas dokumen kesetaraan pendidikan dasar yang krusial, KPU tidak bisa sekadar berlindung di balik amar akhir putusan hakim.
Dalam perspektif teori akuntabilitas (sebagaimana dirumuskan oleh Mark Bovens), lembaga publik memiliki kewajiban akuntabilitas publik. Bovens mendefinisikan akuntabilitas sebagai hubungan sosial di mana seorang aktor merasa wajib untuk menjelaskan dan membenarkan tindakannya kepada pihak lain (forum). Dalam konteks ini, masyarakat Indonesia adalah forum tertinggi tempat KPU harus memberikan pertanggungjawaban moral dan informasi.
Pertanyaan utama yang hinggap di benak masyarakat adalah bagaimana standar operasional verifikasi KPU bekerja saat memeriksa kelengkapan syarat pencalonan. Apakah terdapat kecerobohan administratif, perbedaan penafsiran regulasi, atau keterbatasan akses verifikasi lembaga asal sekolah luar negeri saat pencalonan berlangsung?
Penjelasan resmi KPU bukan bertujuan untuk menganulir kepemimpinan yang sudah terbentuk, melainkan untuk menjaga kepercayaan rakyat terhadap institusi demokrasi. Jika penyelenggara pemilu memilih bungkam dan menganggap persoalan ini selesai begitu saja karena gugatan ditolak, maka kecurigaan publik terhadap integritas prosedur administrasi di masa depan akan berlarut-larut.
Proses pemilu di masa mendatang menuntut perbaikan institusional yang fundamental. KPU wajib berdiri tegak memperjelas seluruh mekanisme verifikasi yang telah dilakukan.
Akuntabilitas KPU pasca-putusan MK ini akan menjadi cermin apakah demokrasi kita semakin matang atau justru membiarkan celah administratif menjadi norma baku. Penjelasan terbuka kepada publik adalah langkah minimal yang harus diambil KPU demi memenuhi integritas tata kelola pemilu yang bersih dan tepercaya.
Redaksi Energi Juang News
