Rotasi dan mutasi besar-besaran di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto—hanya selang sehari setelah pelantikannya—menjadi diskursus publik yang menyita perhatian. Pencopotan hingga pergeseran terhadap 88 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) yang merupakan lingkaran dekat era mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak bisa sekadar dibaca sebagai pergantian administratif rutin.
Langkah ini adalah babak baru konsolidasi kekuasaan institusional, atau dalam bahasa sosiologi organisasi, sebuah tindakan pembersihan struktural (structural purging) demi menyelaraskan visi kepemimpinan baru.
Dukungan politik pun mengalir, salah satunya ditegaskan oleh Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru (Gus Falah). Menurutnya, langkah tegas Kapolri Jenderal Suyudi adalah hal yang wajar dan niscaya untuk membangun sinergi serta kekompakan di internal Polri, mengingat seorang pemimpin tertinggi memerlukan tim yang solid guna mengeksekusi visi strategisnya.
Dalam kacamata sosiologi birokrasi, institusi kepolisian bukan sekadar mesin administratif yang steril dari kepentingan politik dan faksionalisme, melainkan arena perebutan pengaruh. Vilfredo Pareto menyatakan bahwa sejarah adalah “kuburan para aristokrat”. Dalam konteks organisasi, pergantian pucuk pimpinan tertinggi menuntut adanya sirkulasi elite di lingkaran bawahnya. Pemimpin baru tidak mungkin dapat bekerja secara efektif apabila pos-pos strategis masih dikendalikan oleh loyalis rezim sebelumnya, yang berpotensi melahirkan resintensi birokratis (resistensi terselubung).
Organisasi yang sehat memerlukan alignment antara visi strategis pucuk pimpinan dengan para agen eksekutor di lini operasional. Ketika terjadi pergantian kepemimpinan puncak, ketidakselarasan visi (goal incongruence) dapat menghambat reformasi kultural maupun struktural. Oleh karena itu, rotasi besar-besaran adalah instrumen paling rasional untuk mereduksi friksi internal.
Langkah drastis Jenderal Suyudi Ario Seto seringkali dihadapkan pada dua kutub diskursus publik. Di satu sisi, publik kerap mencurigai langkah semacam ini sebagai bentuk balas dendam politik atau upaya membangun hegemoni kelompok baru.
Namun, jika ditarik pada argumen Gus Falah, tindakan tersebut justru merefleksikan kebutuhan mendesak akan soliditas. Polri memikul beban tugas yang maha berat—mulai dari penegakan hukum, pemeliharaan keamanan, hingga mengawal agenda-agenda strategis nasional. Tanpa adanya chemistry dan kesamaan frekuensi komando antara Kapolri dan para jajarannya di tingkat operasional, institusi kepolisian akan rentan mengalami kelumpuhan fungsional akibat konflik kepentingan internal.
Pembersihan terhadap 88 perwira di era sebelumnya harus dimaknai sebagai upaya de-faksionalisasi. Polarisasi internal akibat kubu-kubuan di dalam tubuh Polri adalah penyakit kronis yang dapat merusak meritokrasi. Dengan menyapu bersih simpul-simpul kekuasaan lama, Kapolri sedang berupaya mereset ulang standar loyalitas: dari loyalitas kepada figur personal menuju loyalitas tunggal kepada visi kepemimpinan yang sah saat ini.
Langkah berani Jenderal Suyudi Ario Seto tentu membawa risiko tersendiri, termasuk potensi munculnya gesekan di internal korps Bhayangkara. Namun, risiko ini adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah reformasi kultural yang bersih dari sisa-sisa faksionalisme masa lalu.
Jika rotasi ini diikuti oleh penguatan akuntabilitas, maka langkah pembersihan ini akan tercatat sebagai tonggak sejarah penting dalam mengembalikan kepercayaan publik (public trust) terhadap korps Bhayangkara yang profesional, modern, dan terpercaya.
Redaksi Energi Juang News
