Energi Juang News, Jakarta- Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) sepakat dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti terkait kebijakan tidak naik kelas. Rencananya, kebijakan itu akan mulai berlaku pada tahun ajaran 2027/2028.
Ketum PGRI Unifah Rosyidi pun menyinggung kompetensi siswa.
“Saya setuju, pada hakikatnya, pendidikan bukan sekadar menyelesaikan kurikulum atau menghabiskan waktu untuk belajar selama satu tahun,” kata Unifah, Sabtu (17/10/2026).
Dia mengatakan pendidikan bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan hingga kemampuan berpikir yang dibutuhkan siswa dalam kehidupan.
“Karena itu, kenaikan kelas seharusnya mencerminkan perkembangan kompetensi yang nyata. Siswa yang naik kelas idealnya telah menguasai kemampuan dasar sebagai bekal mempelajari materi yang lebih kompleks,” imbuhnya.
Dia lantas mengambil contoh siswa kelas 3 SD yang belum paham operasi perkalian. Menurutnya, siswa tersebut akan mendapat kesulitan ketika mempelajari pembagian, pecahan, dan perbandingan di kelas berikutnya.
“Kesulitan itu dapat semakin menumpuk sehingga siswa kehilangan kepercayaan diri dan motivasi belajar,” ucap dia. Dia menegaskan kesulitan tersebut perlu diamati sejak awal melalui asesmen diagnostik, yaitu penilaian untuk mengobservasi kemampuan dan kebutuhan belajar siswa. Prinsip ini sejalan dengan panduan pembelajaran dan asesmen Kemendikdasmen.
“Perlu dipahami, mengembalikan ujian kenaikan kelas bukan berarti harus kembali pada sistem pendidikan yang menekankan angka rapor dan kelulusan. Kebijakan ini justru harus menjadi pintu masuk untuk memperbaiki cara guru mengajar dan menilai kemampuan siswa,” tutur dia.
Sebelumnya, Abdul Mu’ti mengatakan kebijakan tidak naik kelas secara otomatis mulai diterapkan pada tahun ajaran 2027/2028. Dia menyebut kebijakan itu kini telah proses pengkajian dan sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Redaksi Energi Juang News
