Senin, Mei 25, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 810

Pertamina Ungkap Rencana Pembatasan Konsumen Pertalite Dan LPG 3 Kilogram

Energi Juang News, Jakarta- PT Pertamina (Persero) buka suara terkait rencana pemerintah membatasi konsumen BBM bersubsidi Pertalite dan penyaluran LPG 3 kg secara tertutup mulai Juni 2024.

Konsumen dan volume pembelian Pertalite akan dibatasi melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Pemerintah juga sudah mengajukan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007. Peraturan tersebut mengatur tentang konsumen yang berhak mendapatkan LPG 3 kg.

Pendataan Konsumen Pertalite dan LPG 3 Kg lewat KTP dan QR Code

Sementara itu, pendaftaran KTP dan KK di Pangkalan atau Subpenyalur LPG 3 kg sudah dimulai 1 Januari 2024 dan akan ditutup 31 Mei 2024. Setelahnya, pembelian LPG 3 kg menggunakan KTP akan efektif dimulai.

Manager Media dan Stakeholder Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, mengatakan persiapan perusahaan menjelang kebijakan berlaku adalah pendataan pengguna Pertalite maupun LPG 3 kg.

“Pendataan Pertalite sama dengan Solar subsidi, yaitu penggunaan QR code. Saat ini sudah ada 41 kota/kabupaten yang menerapkan penggunaan QR code dan akan roll-out hingga seluruh wilayah,” ujarnya, Senin (22/4).

Heppy melanjutkan, khusus untuk LPG 3 kg, Pertamina mencatat pendaftar KTP sudah mencapai 40,8 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) per 31 Maret 2024.

Baca juga : LPG 3 Kg, KTP, dan Ancaman Baru atas Akses Rakyat

Angka yang sudah tercatat tersebut masih jauh dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang menjadi basis data penerima subsidi LPG sebesar 189 juta NIK.

Mekanisme pembelian LPG 3 kg menggunakan KTP di subpenyalur atau pangkalan resmi Pertamina sebenarnya sudah berlaku 1 Januari 2024. Meski demikian, pendaftaran KTP masih dibuka sampai 31 Mei 2024.

“Untuk LPG 3 kg, pendataan sudah mencapai 40.8 juta NIK per 31 Maret,” pungkas Heppy.

Alasan Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kg: Konflik Iran-Israel dan Beban Subsidi

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif bakal membatasi pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan LPG 3 kilogram (kg). Hal itu disebabkan oleh memanasnya konflik Iran vs Israel.

Arifin menjelaskan aturan itu untuk mengantisipasi beban subsidi energi karena kenaikan minyak mentah dunia. Beleid tersebut akan menambahkan rincian pembatasan konsumen dan volume pembelian BBM bersubsidi Pertalite.

“Kalau ini tidak berkesudahan konflik harus ada langkah yang pas. Sebetulnya kan Perpres 191 itu memang untuk mengalokasikan kepada yang berhak subsidi, itu dulu yang perlu diterapkan,” ujar Arifin saat Halal bi Halal bersama media, Jumat (19/4).

Arifin memastikan penyelesaian revisi Perpres No 191 Tahun 2014 ini akan rampung setidaknya Juni 2024, sambil memantau perkembangan eskalasi konflik di Timur Tengah dan pelemahan kurs rupiah.

“Juni kita akan evaluasi sebelum itu, ya kita bahas dulu lihat perkembangannya. sebelum Juni harusnya ada bahasan kalau memang lihat perkembangan situasi makin tidak favorable,” tutur Arifin.

Sementara itu, pemerintah juga sudah mengajukan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram (kg).

“Iya kan sekalian sama itu saja, sama BBM. Tapi kan intinya kita harus prihatin dengan situasi seperti ini, eksternal kejadian di luar,” ujar Arifin.

Redaksi Energi Juang News

Soal Pengembalian Aset BPMA, Ini Kata SKK Migas

Energi Juang News, Jakarta- Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi Suryodipuro menuturkan rencana pengembalian sebagian aset Pertamina EP ke Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) telah memasuki tahap konsolidasi bersama dengan Pemerintah Provinsi Aceh. 

Hudi mengatakan pembahasan pengembalian sebagian aset perusahaan pelat merah yang masuk teritori Pemerintah Provinsi Aceh itu relatif berlangsung cepat. kendati, kata Hudi, kompleksitas pengembalian aset itu relatif rumit. 

“Mudah-mudahan akan selesai dalam waktu yang telah ditetapkan bersama,” kata Hudi, Senin (22/4/2024). 

Sejumlah aset perusahaan pelat merah yang dikembalikan ke pemerintah daerah itu di antaranya Lapangan Rantau, Perlak, Kuala Simpang Barat dan Kuala Simpang Timur. Nantinya, pengelolaan lapangan bakal dilakukan lebih lanjut oleh PHE Aceh Darussalam selaku afiliasi Pertamina EP. 

Hudi menuturkan pengembalian pengelolaan aset minyak eks Pertamina EP itu merupakan tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh.

Lewat beleid itu, kata Hudi, manajemen operasi wilayah kerja yang berada di Wilayah Aceh sepenuhnya dilakukan oleh BPMA. 

Semua Wilayah Kerja yang sekarang dikelola oleh BPMA adalah produk implementasi dari peraturan pemerintah dimaksud,” tuturnya. 

Sementara itu, BPMA tengah menantikan proposal Pertamina EP ihwal pengembalian sebagian blok minyak mereka ke Pemerintah Provinsi Aceh. 

“Mekanismenya tetap curve-out dan selanjutnya akan dijalani selama masa sisa kontrak production sharing contract (PSC) sampai 2035 oleh PHE Aceh Darussalam,” kata Kepala BPMA Teuku Mohamad Faisal kepada Bisnis, Senin (22/4/2024). 

Secara paralel, kata Faisal, lembagannya turut menunggu persetujuan term and condition (T&C) dari Pemerintah Provinsi Aceh untuk pengajuan pengembalian sejumlah aset itu ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif untuk penetapannya. 

Adapun, ketentuan pengembalian aset itu sebagai tindaklanjut dari surat yang diteken Arifin perihal Pengalihan Pengelolaan Sebagian WK Pertamina EP di wilayah Aceh kepada BPMA. 

Surat yang diteken Arifin pada 26 Mei 2023 itu memberikan persetujuan untuk mengalihkan pengelolaan area tertentu dari WK Pertamina EP yang berlokasi di wilayah Aceh melalui mekanisme carvedout

Dengan demikian, kata Faisal, Pertamina EP dapat lebih fokus untuk mengembangkan aset-aset mereka lainnya yang membentang dari Aceh hingga Papua saat ini. 

“Pertamina EP dapat bekerja lebih fokus karena ditangani secara khussu oleh afiliasinya yaitu PHE Aceh Darussalam,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah meminta agar potensi sumur-sumur migas yang tidak bisa dioptimalkan PT Pertamina (Persero) untuk diserahkan kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) swasta, domestik dan luar negeri.  

Selain itu, pemerintah juga menyoroti konsesi yang saat ini dipegang perusahaan migas pelat merah yang terlalu luas, sementara lifting migas terus mengalami penurunan signifikan setiap tahunnya.  Keputusan itu merupakan hasil arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam sebuah rapat terbatas (Ratas) ihwal industri hulu migas pertengahan tahun lalu. 

Redaksi Energi Juang News

Impor Migas Selama Q1 2024 Sebesar Ini

Energi Juang News, Jakarta- Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan, realisasi impor minyak dan gas bumi (migas) RI selama Januari-Maret 2024 mencapai US$ 9 miliar atau sekitar Rp 145,8 triliun (asumsi kurs Rp 16.200 per US$), naik 8,13% dibandingkan periode yang sama pada 2023 yang sebesar US$ 8,33 miliar.

Impor migas pada kuartal I 2024 tersebut terdiri dari:
– Impor minyak mentah sebesar US$ 2,4 miliar.
– Impor hasil minyak sebesar US$ 6,6 miliar.

Berdasarkan data BPS yang diumumkan hari ini, Senin (22/4/2024), impor migas ini mencapai 16,4% dari total impor RI selama Januari-Maret 2024 yang mencapai US$ 54,89 miliar atau sekitar Rp 889 triliun. Sementara selebihnya atau US$ 45,89 miliar merupakan impor non migas.

Khusus untuk Maret 2024, impor migas RI tercatat sebesar US$ 3,33 miliar, naik 11,64% dibandingkan Februari 2024 yang sebesar US$ 2,98 miliar.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sempat menyebut, Indonesia mengimpor Bahan Bakar Minyak (BBM) mayoritas dari tiga negara, yaitu Singapura, Malaysia, dan India.

“Kita juga impor BBM dari tiga negara seperti Singapura, Malaysia, dan India. Ini kan harus diantisipasi sumber-sumber supply kilangnya yang ada di Kilang Singapura, Malaysia dan Kilang India. Kalau dulu kan Rusia di banned tetap aja mengambil. Jadi ini memang geopolitik ini serius,” kata Arifin di Kantor Ditjen Migas, Jumat (19/4/2024).

Sementara untuk impor minyak mentah, Arifin menyebut, RI mengimpor mayoritas dari Arab Saudi dan Nigeria. Sedangkan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) berasal dari Uni Emirat Arab (UEA) dan Amerika Serikat (AS).

Saat ini produksi minyak nasional rata-rata hanya berkisar di level 600 ribu barel per hari (bph). Untuk memenuhi kekurangan tersebut, Indonesia selama ini mengimpor minyak dari berbagai negara dengan total 840 ribu barel per hari, terdiri dari minyak mentah sebesar 240 ribu bph dan BBM sebesar 600 ribu bph.

Data BPS juga menyatakan hal yang sama. Berdasarkan data BPS pada 2022 lalu, impor minyak RI terbesar berasal dari Singapura, lalu diikuti dengan Malaysia. Kemudian, baru Arab Saudi di posisi ketiga.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat impor minyak bumi Indonesia pada 2022 secara nilai terbesarnya berasal dari Singapura mencapai US$ 10,3 miliar dengan berat bersih 10,9 juta ton.

Posisi ke-2 yaitu Malaysia mencapai US$ 6,2 miliar dengan berat bersih 6,7 ton. Posisi selanjutnya yaitu Arab Saudi dan disusul dengan Nigeria.

Secara jumlah keseluruhan, Indonesia mengimpor minyak bumi pada 2022 mencapai 47,74 juta ton atau US$ 40,41 miliar setara dengan Rp 656,76 triliun (asumsi kurs Rp 16.250 per US$).

Redaksi Energi Juang News

Ucapkan Selamat Pada Prabowo, Ganjar Terima Keputusan MK

Energi Juang News, Jakarta- Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku menerima keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatannya terkait sengketa Pilpres 2024. Ganjar pun mengucapkan selamat bekerja kepada Prabowo-Gibran selaku pemenang Pilpres.

“Saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja, akhir dari sebuah perjalanan, maka apapun keputusannya kami sepakati untuk menerima, kami terima, dan tentu kami ucapkan selamat bekerja untuk pemenang dan mudah-mudahan PR-PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan,” kata Ganjar di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).

Ganjar mengatakan proses di MK telah berjalan dengan sesuai. Ganjar pun menyampaikan terima kasih atas dukungan para relawan dan masyarakat kepadanya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga memberikan apresiasi kepada MK. Terlebih, kata dia, ada dissenting opinion di dalam putusan MK.

“Hakim Majelis saya apresiasi, yang pertama menerima proses ini dari awal, kemudian menyidangkan, sampai kemudian tadi diputuskan dan ada dissenting-nya,” jelasnya.

“Yang menarik dalam catatan kami adalah dissenting itu disampaikan bahwa eksepsi eksepsi yang ada ditolak,” sambungnya.

Cawapres nomor urut 3 Mahfud Md juga mengatakan pihaknya menerima putusan MK. Mahfud menuturkan saat ini sudah tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh.

“Kami menerima, demi keadaban hukum. Karena keadaban hukum itu ketika membuat hukum harus benar ketika menegakkan hukum harus benar ketika menerima putusan juga harus sportif,” ujarnya.

“Sehingga perselisihan itu ya, sudaj selesai, harus diakhiri,” lanjut dia.

Mahfud mengaku puas dengan putusan MK tersebut. Menurutnya, baru kali ini ada dissenting opinion dalam putusan sengketa Pilpres.

“Puas, kan saya sebelum ke MK, saya sudah bilang sidang di MK ini adalah teater hukim dunia. Ini disaksikan oleh seluruh dunia, dan harus diingat putusan sengketa pilpres, dalam sepanjang sejarah baru yang hari ini ada dissenting opinion,” tuturnya.

MK sebelumnya menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Ganjar-Mahfud. MK awalnya menyatakan berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Ganjar-Mahfud. Hakim MK tidak membacakan detail poin-poin dalam pertimbangan terhadap putusan ini.

MK mengatakan pertimbangan dalam putusan ini berkaitan dengan pertimbangan dalam putusan terhadap gugatan dari Anies-Muhaimin. MK menyebut pertimbangan dalam putusan Ganjar-Mahfud bakal banyak sama karena masih terkait dalam satu peristiwa, yakni Pilpres 2024.

MK mengatakan pertimbangan detail dapat dibaca dalam berkas lengkap putusan yang akan diserahkan usai sidang. MK menyatakan permohonan pemohon tidak beralasan hukum dan menolak seluruh permohonan Ganjar-Mahfud.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan di Gedung MK.

Redaksi Energi Juang News

Akhirnya MK Tolak Gugatan Pilpres 2024

Keputusan Tersebut Tidak Bulat, Ada Tiga hakim yang Menyatakan Pendapat Berbeda

Gerak News, Jakarta – Setelah melalui proses yang sangat panjang menangani perkara gugatan pemilihan Presiden tahun 2024 yang lalu, akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Pilpres) Tahun 2024 yang di ajukan oleh capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

“Mengadili, dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok pemohonan. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata  Ketua MK Suhartoyo, di kutip Senin (22/04).

Ia menjelaskan, alasan MK menolak gugatan pasangan nomor urut 1 lantaran tidak beralasan menurut hukum. Di lain sisi, MK juga menyampaikan bahwa eksepsi pihak termohon (KPU) dengan pokok permohonan juga tidak berlasan menurut hukum.

Kendati demikiaan, keputusan tersebut tidak bulat. Sebab,  dari delapan hakim MK, ada tiga hakim yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Antara lain, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat.Hakim Saldi misalnya, memiliki pendapat atas sejumlah poin, di antaranya tentang netralitas pejabat negara dan penyaluran bantuan sosial.

“Oleh karena itu, demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil maka seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk di lakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sebagaimana di sebut dalam pertimbangan hukum di atas,” kata Saldi.

Ia beranggapan, dalil Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar berkaitan dengan politisasi bantuan sosial bansos untuk pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming seharusnya tidak di tolak Mahkamah.

Perihal penyaluran bantuan sosial lainnya yang lebih masif di bagikan dalam rentang waktu yang berdekatan/berimpitan dengan pemilu.

“Praktik demikian merupakan salah satu pola yang jamak terjadi untuk mendapatkan keuntungan dalam pemilu (electoral incentive),” pungkasnya.

Seperti diketahui, capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengajukan permohonan kepada MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu 2024. 

Salah satu hasilnya, perolehan hasil pilpres 2024 yang mana Pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 02, Prabowo-Gibran, unggul dengan raihan 92.214.691 suara.

Redaksi Gerak News

Jumlah Penonton ‘Siksa Kubur’ Tembus Tiga Juta Orang

Energi Juang News, Jakarta- Antusiasme masyarakat atas film horor religi, Siksa Kubur, masih cukup tinggi. Pasalnya, penonton film ini sudah melampaui 3 juta penonton.

Dikutip dari akun instagram comeandseepictures, film buatan Joko Anwar ini mencatat 3.007.911 penonton hingga hari kesebelas penayangannya.

Bila dilihat, sejak pertama kali tayang pada 11 April, film ini mampu meraup penonton sebanyak 257.871 orang. Di hari ke-11 penayangannya, penonton yang dicapai sebesar 227.802 penonton.

Film yang dikembangkan dari film pendek Joko Anwar berjudul   Grave Torture ini bercerita tentang upaya Sita, yang ingin menunjukkan bahwa siksa kubur tidak ada dan agama tidak nyata.

Sita ingin melakukan pembuktian dengan ikut dikubur bersama orang yang dianggap bersama orang paling berdosa

Film ini menghadirkan Faradina Mufti dan Reza Rahadian yang berperan sebagai Sita dan Adil. Sementara nama-nama lain yang meramaikan film ini ada Happy Salma, Fachri Albar, Putri Ayudya, para pemeran kawakan seperti Christine Hakim, Slamet Rahardjo, Arswendi Bening, Niniek L Karim, dan Jajang C Noer.

Ada juga bintang baru yakni  Runny Rudiyanti, Haydar Salishz, Muzakki Ramdhan, dan Widuri Puteri.

Energi Juang Gerak News

Kelola Blok Internasional, Pertamina Sepakati Sinergi Dengan ENI

Energi Juang News, Jakarta- PT Pertamina (Persero) membuka peluang untung dapat mengelola blok migas di luar negeri.

Perusahaan pelat merah itu melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memo of Understanding/MoU) dengan ENI S.p.A untuk menjajaki potensi proyek eksplorasi dan produksi migas di beberapa blok internasional.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, kesepakatan ini akan mendukung ketahanan energi nasional.

“MoU ini akan memperkuat sinergi yang telah terjalin sebelumnya antara Pertamina dan ENI, baik di operasional wilayah Indonesia maupun potensi kerja sama ke blok mancanegara seperti Afrika dan Timur Tengah,” ujar Nicke dalam keterangan tertulis, Sabtu, 20 April 2024.

Menurut Nicke, ENI merupakan salah satu perusahaan migas yang sukses melakukan eksplorasi. ENI juga melihat Indonesia sebagai salah satu fokus bisnis mancanegaranya.

“Pertemuan bisnis ini akan memperkuat kemitraan Pertamina dan ENI terutama di negara-negara, baik Pertamina maupun ENI telah menjejakkan kakinya dalam pengelolaan blok migas,” ujar Nicke.

Sementara itu, Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha PT Pertamina (Persero), Salyadi Dariah Saputra menambahkan, penguatan kerja sama ini juga akan memberikan peluang bagi Pertamina untuk berperan dalam pengelolaan migas di level internasional.

“Kemitraan dengan ENI diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Pertamina dalam meningkatkan reserve dan produksi migas baik di dalam maupun luar negeri sehingga dapat memperkuat ketahanan energi nasional,” jelas Salyadi.

Redaksi Energi Juang News

AS AKan Memberlakukan Sanksi Terhadap Unit Militer Israel

Partai Buruh Israel Menyerukan Pembubaran Unit militer Netzah Yehuda

Gerak News, Jakarta – PM Israel, Benjamin Netanyahu, telah mengatakan bahwa ia akan melawan segala sanksi yang di berlakukan pada unit militer Israel atas dugaan pelanggaran HAM, setelah media Amerika Serikat melaporkan bahwa Washington merencanakan langkah tersebut.

Situs berita Axios pada hari Sabtu 20/4/2024, melaporkan bahwa Washington berencana memberlakukan sanksi pada batalyon Netzah Yehuda Israel, yang beroperasi di Tepi Barat.

Pada hari Jumat, AS mengumumkan serangkaian sanksi baru terkait pemukim Israel di Tepi Barat, sebagai tanda terbaru dari frustrasi AS yang semakin meningkat dengan kebijakan Netanyahu dan koalisinya.

“Jika ada yang berpikir mereka dapat memberlakukan sanksi pada sebuah unit militer Kami – saya akan melawannya dengan segenap kekuatan saya,” kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu.

Menteri kabinet perang Israel, Benny Gantz, mengatakan bahwa dia berbicara dengan Menlu AS Antony Blinken dan meminta dia untuk mempertimbangkan kembali masalah tersebut.

Gantz mengatakan bahwa sanksi semacam itu akan menjadi kesalahan karena akan merugikan legitimasi Israel selama masa perang.

Blinken mengatakan pada hari Jumat 19/4/2024 bahwa dia membuat “keputusan” mengenai pelanggaran yang di lakukan Israel, yang tidak sejalan dengan undang-undang AS yang melarang memberikan bantuan militer kepada individu atau unit keamanan yang melakukan pelanggaran HAM.

Blinken, tanpa memberikan rincian, mengatakan bahwa departemennya sedang melakukan penyelidikan berdasarkan undang-undang yang melarang pengiriman bantuan militer kepada unit keamanan asing yang melanggar hak asasi manusia dengan impunitas.

Dia kemudian menambahkan: “Saya pikir sudah adil untuk mengatakan bahwa Anda akan melihat hasilnya sangat segera. Saya telah membuat keputusan; Anda dapat melihatnya dalam beberapa hari ke depan.”

Secara terpisah, pada hari Minggu 21/4/2024, pemimpin Partai Buruh Israel, Merav Michaeli, menyerukan pembubaran unit militer Netzah Yehuda, dengan alasan bahwa unit tersebut membunuh warga Palestina “tanpa alasan yang nyata”.

“Sanksi ini merupakan pengakuan atas kenyataan dan pemahaman bahwa perilaku Israel di wilayah tersebut tidak dapat terus berlanjut,” kata Michaeli di platform X.

“Perilaku kekerasan dan korupsi dari batalyon Netzah Yehuda dan mereka yang berada di sekitarnya telah diketahui selama bertahun-tahun, tanpa ada yang mampu menghentikannya.”

Redaksi Gerak News

Hari Kartini, Puan Soroti Ketidakadilan Bagi Perempuan

Energi Juang News, Jakarta-  Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyoroti masih banyaknya perempuan Indonesia yang menjadi pejuang keadilan dalam peringatan Hari Kartini 2024. Ia pun mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk mengikuti teladan Raden Ajeng (RA) Kartini dengan terus berjuang memperoleh hak-haknya.

“Telah lebih dari satu abad perjuangan RA Kartini, namun masih kita temukan banyaknya ketidakadilan bagi kaum perempuan,” kata Puan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu 21 April 2024

Puan mengatakan, kesetaraan gender yang telah diperjuangkan RA Kartini pada abad ke-20 hingga kini masih juga menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama. Khususnya dalam hal keadilan bagi perempuan Indonesia karena masih banyaknya berbagai ruang ketimpangan.

“Walaupun Indonesia sudah memiliki banyak pedoman, regulasi dan aturan pendukung terhadap kesetaraan gender, realitanya hingga hari ini perempuan Indonesia masih banyak yang mengalami ketimpangan sosial dan budaya,” tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

“Kita masih terus menemukan perempuan-perempuan yang mengalami seperti Ibu kita Kartini dulu saat beliau berjuang melawan ketidakadilan karena peran sekunder perempuan dalam masyarakat,” imbuh Mantan Menko PMK ini.

Puan menyebut, tidak sedikit perempuan Indonesia yang belum bebas mendapatkan hak-haknya. Puan merinci, mulai dari hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan diskriminasi, hak menikmati standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai, hak terhadap akses pendidikan, hingga hak mendapatkan kerja dan upah yang setara.

“Tidak bisa kita pungkiri, masih cukup banyak perempuan yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan, akses kesehatan, dan akses teknologi yang hari ini menjadi salah satu modal menjalani kehidupan sehari-hari,” ucap Cucu Proklamator Bung Karno ini.

“Kita juga melihat masih kurangnya ruang aman dan nyaman bagi perempuan di berbagai fasilitas umum. Tentunya ini menjadi tugas Pemerintah untuk dapat meningkatkan layanan yang memadai,” lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan juga menyoroti masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, baik kekerasan fisik, mental, maupun kekerasan seksual.

“Dalam hal ini, menjadi tugas kita bersama para pemangku kebijakan dan stakeholder terkait untuk dapat memberikan hak bagi perempuan terbebas dari kekerasan dalam ranah apapun. Termasuk keadilan hukum bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Puan mendorong setiap pemangku kepentingan memastikan agar perempuan memiliki ruang dan kesempatan yang sama dalam pekerjaan. Terutama terkait dengan upah kerja yang seharusnya dapat setara dengan pekerja laki-laki.

“Dukungan bagi keadilan terhadap perempuan di lingkungan kerja harus semakin kita dorong. Misalnya untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam peningkatan karir. Karena banyak perempuan Indonesia yang memiliki kapasitas dan segudang prestasi,” ujar Puan.

Puan mengakui saat ini kesempatan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin sudah cukup terbuka.

“Tapi masih saja kita temukan ruang-ruang diskriminasi terhadap perempuan di berbagai bidang. Padahal banyak sekali perempuan Indonesia yang memiliki potensi dan kemampuan yang tidak kalah dengan laki-laki dalam hal kepemimpinan,” jelasnya.

“Kartini-Kartini era sekarang harus mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk berkarya dan mengaplikasikan kemampuannya,” imbuh Puan.

Puan pun berbicara soal pengikisan hak-hak perempuan dalam demokrasi. Hal ini terkait dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat kaum perempuan yang sering sekali terabaikan di ruang publik.

“Di tengah alam demokrasi Indonesia, yang dalam beberapa waktu belakangan ini mengalami tantangan, perempuan Indonesia juga mengalami ketidakadilan di sejumlah lini,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Puan mendorong upaya peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang pelayanan publik untuk memastikan aspirasi perempuan semakin mudah terealisasi. Salah satunya lewat jalur politik yang dapat mengakomodir perjuangan perempuan.

“Pemberdayaan perempuan harus dilakukan pada berbagai tingkatan, termasuk di bidang politik. Dan kita bersyukur keterlibatan perempuan berkiprah di dunia politik dari waktu ke waktu terus bertambah. Terlihat dari tren peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif,” sebut Puan.

Puan lalu menyinggung pernyataan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri terkait demokrasi di Indonesia yang tengah mengalami ujian. Puan meminta semua perempuan Indonesia terus memperjuangkan fajar demokrasi sebagai cita-cita luhur bangsa.

“Karena dengan demokrasi yang sehat, hak-hak perempuan dapat terwujud dengan kesejatian. Mari kita berupaya menjadi Kartini modern yang tetap menjunjung tinggi emansipasi, menjadi perempuan tangguh dan berprinsip pada luhurnya demokrasi,” katanya.

Puan pun mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk meneruskan perjuangan RA Kartini demi generasi yang lebih baik.

“Jangan pernah patah arang terhadap berbagai tantangan dan ketidakadilan yang dihadapi kaum perempuan, sebab Habis Gelap Terbitlah Terang. Selamat memperingati Hari Kartini untuk seluruh perempuan hebat Indonesia,” tutup Puan.

Redaksi Energi Juang News

Akibat Sanksi, Pengiriman Batu Bara Rusia Ke China Turun

Energi Juang News, Jakarta-  Pengiriman batu bara Rusia ke China turun 21 persen pada Maret akibat adanya sanksi dan tarif impor baru, menurut data bea cukai pada Sabtu (20/4).

Pengiriman batu bara China dari Rusia turun menjadi 6,92 juta metrik ton pada Maret, menurut Administrasi Umum Bea Cukai.

Pengiriman batu bara dari Rusia ke China mulai naik sejak 2022, ketika negara-negara Barat menghentikan perdagangan dengan Moskow sebagai sanksi atas perang di Ukraina, terganggu oleh sanksi terbaru yang diberlakukan AS terhadap dua eksportir utama, yaitu Suek dan Michel. Selain itu, penerapan kembali tarif impor China sebesar 3-6 persen pada tahun ini mendorong eksportir untuk memangkas harga.

Impor batu bara secara keseluruhan ke China pada Maret tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya karena adanya kelebihan pasokan dan harga dalam negeri yang rendah. Banyak pembeli hanya mengambil batu bara impor yang telah mereka beli berdasarkan kontrak jangka panjang, menurut sumber pasar.

Indonesia, yang menjual sebagian besar batu baranya ke China berdasarkan kontrak pasokan tahunan, tetap menjadi pemasok terbesar ke China pada bulan tersebut. Pengiriman turun 9,9 persen menjadi 19,8 juta ton.

Impor dari Mongolia, yang sebagian besar berupa batu bara kokas yang digunakan untuk pembuatan baja, naik 11,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya, didukung oleh peningkatan logistik transportasi darat.

Pengurangan produksi di pusat produksi batu bara kokas di Shanxi, China, memberikan kesempatan bagi eksportir Mongolia untuk meningkatkan pangsa pasarnya, mengingat permintaan yang tetap tinggi di China.

Impor batu bara China dari Australia meningkat 130 persen pada bulan tersebut, didorong oleh status bebas tarif Australia dan efek dasar yang rendah.

Impor batu bara Australia ke China masih dalam tahap pemulihan pada Maret 2023 setelah berakhirnya larangan tidak resmi.

Redaksi Energi Juang News