Energi Juang News, Jakarta– Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyoroti perbedaan data kemiskinan antara Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Dalam rapat pleno Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di Istana Wakil Presiden, Ma’ruf Amin menyatakan, “Menurut Bank Dunia katanya Maret 2022 telah 1,5 persen. Walaupun berbeda ini dengan hasil Susenas dari BPS yang pada Maret 2022, sebesar 2,04 persen. Ini yang nanti kami crosscheck ya.”
Rapat tersebut juga bertujuan mengevaluasi kemajuan pengentasan kemiskinan ekstrem. Ma’ruf Amin menekankan bahwa Presiden Joko Widodo telah menargetkan nol persen pada 2024. “Upaya ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat penurunan kemiskinan ekstrem merupakan hasil akhir dari seluruh proses pembangunan nasional yang sangat luas,” katanya.
Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa keberhasilan penurunan tingkat kemiskinan didukung oleh penajaman sasaran melalui pemanfaatan Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Ia menginstruksikan agar data P3KE dipertajam dalam meningkatkan akurasi pensasaran program pengentasan kemiskinan.
“Data P3KE ini memiliki informasi by name-by address-by NIK bahkan, juga karakteristik sosial-ekonomi keluarga yang relatif baru, dan juga peringkat kesejahteraan keluarga,” katanya.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Halim Iskandar, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Staf Presiden Moeldoko, dan Staf Khusus Presiden Arif Budimanta.
Pemerintah berkomitmen untuk terus memverifikasi dan menyelaraskan data kemiskinan guna memastikan efektivitas program pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Redaksi Energi Juang News
