Energi Juang News, Jakarta– Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa lembaganya telah merampungkan proses pemutakhiran dan verifikasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN). Hasilnya, terdapat 1,9 juta keluarga yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial (bansos) dan telah resmi dihapus dari daftar.
“Pemutakhiran DTSN telah kami lakukan sejak data terintegrasi per 3 Februari. Kami menggabungkan berbagai sumber data serta melakukan pengecekan silang dengan Kementerian Sosial,” ujar Amalia dalam konferensi pers di lingkungan Istana Kepresidenan, Senin (2/6/2025).
Amalia menyebut hasil verifikasi terbaru menunjukkan dari 20,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang tercatat, hanya 16,5 juta lolos validasi. Sebelumnya, 20,3 juta KPM terdaftar dalam database. Dari angka tersebut, 14,3 juta berada dalam kategori desil 1, yakni kelompok masyarakat paling miskin dan prioritas utama penerima bansos.
“Verifikasi ini kami lakukan bersama BPKP untuk memastikan akurasi dan integritas data. Penyaluran bantuan oleh Kementerian Sosial pun telah mulai dilakukan sejak 31 Mei,” jelas Amalia.
BPS juga mengidentifikasi adanya inclusion error, yaitu individu atau keluarga yang tercatat sebagai penerima meskipun tidak layak. “Dari total 6,9 juta data yang kami lakukan ground check, ditemukan 1,9 juta keluarga tak layak terima bansos, dan mereka telah kami keluarkan dari data DTSN,” ungkap Amalia.
Pemerintah berkomitmen meningkatkan ketepatan sasaran distribusi bantuan sosial. Langkah ini memastikan dana publik disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Redaksi Energi Juang News
