Langkah PT AKR Corporindo Tbk melalui dua anak usahanya yang mengakuisisi 49,9 persen saham PT Aneka Petroindo Raya (APR) milik BP Global Investments Limited kembali menegaskan satu tren mengkhawatirkan dalam lanskap politik-ekonomi domestik. Di permukaan, akuisisi saham pengelola SPBU BP-AKR ini kerap dinarasikan sebagai manuver bisnis biasa, respons terhadap ekspansi pasar, atau konsolidasi bisnis hilir migas.
Namun, jika dibaca dengan kacamata ekonomi-politik, transaksi ini menjadi preseden dan bukti baru bagaimana rezim kekuasaan saat ini terus membuka ruang lebar bagi kaum kapitalis untuk berburu rente (rent-seeking) dengan memanfaatkan kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.
Untuk memahami dinamika ini, posisi kunci Presiden Direktur AKR, Haryanto Adikoesoemo, tidak bisa diabaikan. Haryanto bukan sekadar pengusaha yang beroperasi di pasar bebas. Ia adalah anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN)—lembaga nonstruktural yang berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 160 Tahun 2024 berada langsung di bawah koordinasi Presiden. Penunjukan ini secara gamblang menempatkan figur oligarki bisnis tepat di jantung perumusan arah kebijakan ekonomi nasional.
Dalam literatur ekonomi politik klasik hingga modern, fenomena ini berkelindan erat dengan konsep rent-seeking behavior yang dicetuskan oleh Anne Krueger (1974) dan Gordon Tullock. Berburu rente terjadi ketika pelaku usaha meraih keuntungan ekonomi bukan melalui efisiensi pasar atau inovasi persaingan, melainkan melalui manipulasi lingkungan politik, kebijakan, dan manipulasi regulasi. Ketika pembatas antara pembuat kebijakan (state actors) dan pelaku bisnis (market actors) melebur, aktivitas berburu rente mencapai bentuknya yang paling sistematis.
Secara teoretis, Jeffrey Winters dalam karya monumental Oligarchy (2011) menjelaskan bahwa oligarki di negara berkembang kerap menggunakan power resources—termasuk posisi formal di pemerintahan—untuk mempertahankan dan mengamalkan kekayaan mereka (wealth defense). Dalam kasus penataan pasar hilir migas, akses informasi asimetris serta pengaruh potensial terhadap regulasi dan distribusi kuota energi menjadi aset yang sangat bernilai. Kedudukan seorang konglomerat di dalam badan penasihat strategis Presiden membuka ruang terjadinya pertautan kepentingan (conflict of interest) yang masif.
Teori State Capture yang dipopulerkan oleh Joel Hellman dan Daniel Kaufmann (2000) juga memberi kerangka analisis yang tajam. State capture mengacu pada kondisi di mana sektor swasta mampu membentuk undang-undang, perpres, hingga regulasi teknis demi kepentingan kelompok tertentu melalui pembentukan jejaring pengaruh informal maupun formal dengan pejabat negara. Masuknya pemodal besar ke lembaga penasihat tertinggi Presiden memfasilitasi terjadinya pemusatan modal yang terlindungi oleh benteng kekuasaan.
Akuisisi saham milik asing oleh korporasi yang dipimpin oleh “orang dalam” kekuasaan ini mengindikasikan bahwa rezim justru memfasilitasi penguasaan aset-aset strategis oleh segelintir elit yang terhubung secara politik.
Dampak dari relasi patronase ini sangat merugikan struktur ekonomi nasional:
Pertama, pasar bebas yang adil (fair market competition) mengalami distorsi fatal. Pelaku bisnis lain yang tidak memiliki akses langsung ke Istana harus bertarung dalam medan tempur yang tidak setara.
Kedua, kebijakan publik di sektor vital seperti migas berisiko tinggi diarsiteki bukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, melainkan untuk mengamankan margin keuntungan dan ekspansi bisnis kelompok oligarki pendukung rezim.
Akuisisi 49,9 persen saham APR oleh AKR di tengah posisi strategis pimpinannya di DEN tidak boleh hanya dilihat dari kacamata lembar saham dan profitabilitas korporasi semata. Ini adalah cermin retak demokrasi ekonomi kita.
Rezim hari ini tampak makin nyaman mempraktikkan kapitalisme kroni (crony capitalism), di mana kekuasaan negara dieksploitasi sebagai karpet merah bagi para pemburu rente untuk memperkuat basis modal mereka di sektor-sektor strategis nasional.
Redaksi Energi Juang News
