Dalam panggung politik kekuasaan, tidak ada yang benar-benar abadi selain kepentingan itu sendiri. Namun, di balik kalkulasi dingin angka-angka elektoral dan manuver taktis, terdapat satu hukum alam yang kerap diabaikan para aktor kekuasaan: hukum retribution politik—bahwa pengkhianatan yang ditanam hari ini, hampir selalu memanen pengkhianatan serupa di kemudian hari.
Penetapan status hukum terhadap figur-figur kunci yang diasosiasikan dengan dinamika politik belakangan ini menjadi titik balik penting dalam lanskap politik nasional. Langkah tegas Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) yang menyasar lingkaran pengaruh tertentu—termasuk nama-nama besar yang pernah melingkupi pucuk kekuasaan masa lalu—atas dugaan keterlibatan dalam aktivitas penyadapan ilegal terhadap pejabat tinggi dan tokoh politik, menegaskan satu hal: masa simetri kekuasaan telah bergeser secara permanen.
Dalam pemikiran politik klasik Machiavellian, pengkhianatan kerap dipandang sebagai alat pragmatis untuk mempertahankan atau merebut kekuasaan (The Prince, 1513). Namun, Machiavelli sendiri memberi peringatan implisit: penguasa yang naik atau bertahan dengan memanfaatkan pengkhianatan atas loyalitas awal akan selalu diintai oleh instabilitas yang sama.
Sosiolog kenamaan Lewis A. Coser dalam karyanya The Functions of Social Conflict (1956) menggarisbawahi bagaimana konflik internal dan pengkhianatan kelompok (renegadeism) menciptakan ketidakpercayaan sistemik. Ketika sebuah kelompok politik didirikan di atas fondasi keretakan loyalitas—sebagaimana memori publik merekam dinamika Pemilu 2024 ketika komitmen politis masa lalu ditinggalkan demi kalkulasi dinasti dan insentif kekuasaan jangka pendek—maka konsensus baru yang terbentuk di atasnya berdiri di atas fondasi tanah liat.
Publik mencatat betul bagaimana lanskap politik 2024 diwarnai oleh keretakan mendasar antara eksponen kekuasaan dan partai pemenang yang membesarkannya. Ketika kesetiaan Jokowi pada kelembagaan partai (PDI Perjuangan) dikorbankan demi bangunan persekutuan pragmatis baru, norma dasar loyalitas politik secara fundamental telah runtuh.
Dalam teori sosiologi kekuasaan Max Weber mengenai Herrschaft (dominasi), sebuah rezim baru yang ingin mengonsolidasikan otoritas legitimnya secara alamiah akan melakukan penataan ulang (realignment) atas elemen-elemen kekuasaan bersenjata dan birokrasi. Rezim baru tidak akan pernah merasa aman selama instrumen strategis negara masih dikuasai oleh faksi-faksi milik pimpinan terdahulu.
Langkah konsolidasi pemerintahan Prabowo Subianto yang secara konsisten melakukan penertiban dan pembersihan terhadap faksi-faksi kekuasaan lama atau Geng Solo—baik di tubuh birokrasi maupun institusi penegak hukum—bukanlah fenomena asing dalam kajian politik transition. Secara teoretis, ini adalah manifestasi dari state capacity building dan sterilisasi anomali kekuasaan.
Ironi sejarah bekerja secara presisi di sini. Pihak yang dahulu dibantu dan dijadikan sekutu pragmatis demi menumbangkan rekan sejawat masa lalu, kini menjadi aktor utama yang menyingkirkan elemen-elemen loyalis lama tersebut demi keamanan rezimnya sendiri. Peta politik hari ini mempertontonkan adegan di mana ‘aliansi taktis’ masa lalu dengan cepat meluruh begitu kepentingan strategis berubah.
Penetapan tersangka atas dugaan penyadapan ilegal terhadap pejabat negara bukan sekadar masalah teknis hukum pidana; ini adalah simbol demitologisasi kekuasaan. Ini mematahkan ilusi bahwa faksi informal atau geng politik tertentu berada di atas hukum (above the law) atau dapat terus menyandera dinamika bernegara secara permanen dari balik layar.
Pengkhianatan terhadap etika bernegara, prinsip demokrasi, dan loyalitas politik pada akhirnya menemui takdirnya sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh filsuf politik Hannah Arendt dalam The Human Condition, tindakan politik memiliki efek berantai yang tidak dapat ditarik kembali (irreversibility of action). Ketika standar etika dihancurkan demi ambisi singkat, hancurnya standar itu pula yang kelak menimpa para pelakunya.
Langkah ketegasan penegakan hukum hari ini mengirimi sinyal terang benderang kepada seluruh elit politik nasional: tidak ada imperium politik yang abadi, dan para pengkhianat atas nilai-nilai etika bernegara serta kesetiaan politik pada akhirnya akan menerima balasan yang setimpal dari mekanisme hukum dan sejarah itu sendiri.
Redaksi Energi Juang News
