Rencana pemberian izin bagi pesawat militer Amerika Serikat (AS) untuk melintasi wilayah udara Indonesia bukan sekadar isu teknis pertahanan, melainkan persoalan fundamental tentang kedaulatan negara. Usulan tersebut, yang muncul melalui komunikasi resmi pemerintah Amerika Serikat dan kini tengah dibahas oleh pemerintah Indonesia, harus dibaca secara kritis dalam kerangka hukum internasional, politik kawasan, dan prinsip dasar kedaulatan.
Kesepakatan Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) antara Indonesia dan Amerika Serikat memang menandai babak baru dalam hubungan bilateral di bidang pertahanan. Tiga pilar utama—modernisasi militer, peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, serta kerja sama operasional—secara sepintas tampak menguntungkan.
Namun, di balik narasi penguatan kapasitas tersebut, terdapat potensi ketergantungan strategis yang berisiko mengikis otonomi kebijakan pertahanan Indonesia.
Dalam perspektif teori hubungan internasional, khususnya realisme struktural ala Kenneth Waltz, negara besar seperti Amerika Serikat cenderung memaksimalkan pengaruhnya melalui kerja sama militer yang asimetris. Negara mitra, dalam hal ini Indonesia, berisiko terjebak dalam orbit kepentingan strategis kekuatan besar.
Izin lintas pesawat militer bukanlah tindakan netral; ia merupakan bentuk strategic access yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan geopolitik yang lebih luas, termasuk proyeksi kekuatan di kawasan Indo-Pasifik.
Lebih jauh, dari sudut pandang hukum internasional, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa secara tegas melarang penggunaan atau ancaman kekuatan terhadap negara lain tanpa dasar hukum yang sah. Memberikan akses wilayah udara kepada pesawat militer asing—terutama dalam konteks operasi yang tidak sepenuhnya transparan—dapat menempatkan Indonesia dalam posisi ambigu secara hukum.
Jika pesawat tersebut terlibat dalam operasi militer yang melanggar hukum internasional, Indonesia berpotensi dianggap turut memfasilitasi tindakan tersebut.
Di tingkat kawasan, komitmen terhadap prinsip non-kekerasan sebagaimana diatur dalam Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia menjadi fondasi stabilitas Asia Tenggara. Prinsip ini menekankan penyelesaian damai atas konflik dan penolakan terhadap penggunaan kekuatan.
Dengan memberikan izin lintas kepada pesawat militer negara adidaya, Indonesia berisiko mengirimkan sinyal yang kontradiktif terhadap komitmen regional tersebut.
Secara teoretis, konsep kedaulatan yang dikemukakan oleh Stephen D. Krasner menegaskan bahwa kedaulatan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga praktik (organized hypocrisy). Negara sering kali mengklaim kedaulatan, namun dalam praktiknya justru membuka ruang intervensi eksternal.
Dalam konteks ini, izin lintas pesawat militer asing dapat dilihat sebagai bentuk kompromi yang melemahkan kontrol penuh negara atas wilayahnya sendiri.
Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menjaga prinsip bebas aktif dalam politik luar negeri. Prinsip ini bukan sekadar slogan, melainkan strategi untuk menghindari keterjebakan dalam rivalitas kekuatan besar.
Memberikan akses militer kepada salah satu kekuatan global berpotensi mengganggu keseimbangan tersebut dan memicu kecurigaan dari negara lain, termasuk di kawasan.
Kedaulatan udara bukanlah ruang kosong yang bisa dinegosiasikan tanpa konsekuensi. Ia adalah simbol dan instrumen kekuasaan negara. Ketika langit Indonesia dibuka untuk kepentingan militer asing, yang dipertaruhkan bukan hanya keamanan, tetapi juga integritas kebijakan luar negeri dan posisi Indonesia di mata dunia.
Karena itu, pemerintah perlu berhati-hati dan transparan dalam membahas usulan ini. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan tidak hanya manfaat jangka pendek, tetapi juga implikasi jangka panjang terhadap kedaulatan, hukum internasional, dan stabilitas kawasan.
Tanpa kehati-hatian tersebut, Indonesia berisiko menggadaikan langitnya sendiri.
Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Redaksi Energi Juang News
