Dinamika penegakan hukum di Indonesia kembali mencatatkan babak baru yang mengejutkan sekaligus sarat makna politik. Langkah Mabes Polri yang menetapkan sejumlah nama—termasuk petinggi dan mantan petinggi kepolisian seperti Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan Ahrie Sonta—sebagai tersangka atas dugaan aktivitas penyadapan ilegal terhadap pejabat tinggi negara, bukan sekadar urusan teknis yudisial.
Lebih dari itu, peristiwa ini merupakan sebuah penanda struktural: babak penentuan dalam konsolidasi kekuasaan Presiden Prabowo Subianto untuk mereduksi dan menertibkan faksi kuat yang selama ini mengakar di tubuh birokrasi keamanan, yang populer disebut sebagai “Geng Solo”.
Dalam diskursus ilmu politik dan sosiologi negara, fenomena penertiban faksi ini dapat dibaca secara terang melalui teori State Capture (penangkapan negara) oleh Joel Hellman dan fungsionalisme faksi birokratik. Ketika sebuah jaringan informal di dalam institusi strategis negara memiliki kapasitas untuk melakukan penetrasi informasi, termasuk menyadap lingkaran inti kekuasaan eksekutif (yakni Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya), maka institusi tersebut tidak lagi bekerja untuk melayani publik atau negara. Ia telah bermutasi menjadi parallel state—negara di dalam negara—yang mengancam supremasi otoritas yang sah.
Secara teoretis, Max Weber memandang birokrasi modern idealnya bersifat rasional-legal, impersonal, dan tunduk sepenuhnya pada otoritas politik tertinggi yang sah. Namun, dalam realitas politik transisional, faksionalisme kerap menjadi duri dalam daging. Jaringan loyalitas primordial atau patronase sering kali mengalahkan loyalitas institusional.
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden dan Seskab menunjukkan gejala akut dari apa yang disebut Francis Fukuyama sebagai “dekai” atau kemunduran kelembagaan akibat dominasi jaringan patronase personal. Ketika aparat penegak hukum—yang seharusnya menjadi pilar utama perlindungan konstitusional—malah diduga menggunakan instrumen intelijen untuk memetakan, mengawasi, dan menekan pusat kekuasaan tertinggi, maka resistensi politik menjadi sebuah keniscayaan.
Penetapan tersangka ini, dengan demikian, harus dilihat sebagai tindakan korektif yang sangat fundamental. Prabowo sedang melakukan langkah bersih-bersih (political purging) yang terukur untuk memastikan bahwa rantai komando pertahanan dan keamanan nasional kembali ke jalur konstitusional, steril dari intervensi faksi-faksi non-negara yang bermain di zona abu-abu.
Dalam perspektif teori kekuasaan modern, keberadaan faksi yang otonom dan sulit dikendalikan oleh presiden terpilih sering diidentifikasikan sebagai deep state—jaringan kekuasaan tersembunyi yang mengendalikan kebijakan di balik layar. Jika dibiarkan, deep state ini akan melumpuhkan efektivitas pemerintahan yang sah (elected government), menciptakan ketakutan psikologis di kalangan pengambil kebijakan, dan mendistorsi arah kebijakan strategis negara.
Tindakan tegas Mabes Polri di bawah kepemimpinan saat ini mengirimkan pesan politik yang sangat jelas: tidak ada faksi yang lebih besar dari negara, dan tidak ada loyalitas ganda yang ditoleransi dalam sistem presidensial Republik Indonesia. Langkah ini sekaligus menguji soliditas institusi Polri itu sendiri.
Apakah Polri mampu melakukan swakoreksi secara total dengan memutus benang merah masa lalu, ataukah resistensi internal akan terus berlanjut?
Respons institusional Polri dalam mengusut tuntas kasus penyadapan ini akan menjadi batu ujian bagi profesionalisme kepolisian ke depan.
Bagi sebagian pengamat, langkah ini kerap dibaca secara simplistik sebagai pertikaian elite semata. Namun, jika ditarik dalam kerangka teoretis yang lebih luas, langkah Presiden Prabowo membiarkan proses hukum ini berjalan tanpa intervensi adalah bentuk penguatan supremasi sipil (civilian supremacy).
Sebuah pemerintahan yang efektif tidak akan bisa berjalan di atas fondasi yang rapuh, di mana para penyelenggara negaranya hidup dalam bayang-bayang pengawasan ilegal oleh faksi tertentu. Pembersihan terhadap anasir-anasir yang mencoba mendistorsi kedaulatan negara adalah prasyarat mutlak bagi stabilitas politik jangka panjang.
Pada akhirnya, apa yang terjadi di Mabes Polri saat ini bukan sekadar proses pidana biasa. Ini adalah pertarungan antara kedaulatan negara yang berlandaskan konstitusi melawan hegemoni faksionalisme informal. Prabowo sedang menunjukkan ketegasan politik yang nyata: meruntuhkan pilar-pilar “Geng Solo” bukan demi dendam politik, melainkan demi mengembalikan muruah negara, melindungi pusat-pusat komando eksekutif, dan memastikan bahwa Republik ini dikelola oleh hukum, bukan oleh bisikan para penyadap bayangan.
Redaksi Energi Juang News
