Oleh : Santri Agung Wardana
Energi Juang News, Jakarta– Koperasi merupakan salah satu bentuk usaha bersama yang tumbuh dari dan untuk rakyat, berlandaskan prinsip kebersamaan, keadilan, dan demokrasi ekonomi. Di Indonesia, sejarah koperasi telah dimulai sejak masa penjajahan, dengan tonggak pentingnya adalah berdirinya koperasi pertama oleh R. Aria Wiriatmadja pada tahun 1896 di Purwokerto.
Gerakan koperasi kemudian semakin kuat setelah kemerdekaan, ketika Bung Hatta — Bapak Koperasi Indonesia — menekankan pentingnya koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional dalam upaya menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi.
Kehadiran pasal 33 dalam Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ini menjadi dasar konstitusional bagi keberadaan koperasi di Indonesia. Membaca narasi Undang Undang Dasar 1945 serta Bung Hatta yang menjadi symbol dari gagasan ini seharusnya cukup meyakinkan para penerus bangsa kedepan, bahwa gagasan ini lah jawaban dari kemajuan ekonomi bangsa.
Melihat perkembangan ekonomi Indonesia hari ini ditengah Krisis global dunia membuat masyarakat berpikir kemana arah kebijakan negara ini berjalan? Keputusan keputusan politik telah dijalankan oleh negara hingga melahirkan sosok presiden ke 8 bagi negara ini.
Sebuah negara tentu tidak boleh vacuum of power dalam perjalananya dengan kondisi yang ada, beberapa catatan dalam proses perjalanan kepemimpinan presiden Prabowo Subianto yang belum genap 1 tahun, dimulai dengan implementasi janji politik makan Gratis, lalu berjalan pula efisiensi Anggaran belanja disetiap tingkatan, hingga sampai penindakan pelaku kejahatan korupsi yang paling “gong”nya dengan terungkapnya dugaan di PT. Pertamina Patra Niaga cukup meyakinkan masyarakat.
Terbaru Presiden Prabowo melalui Instruksi Presiden no. 9 tahun 2025 mengeluarkan kebijakan pendirian Koperasi Merah Putih dimana dalam Instruksi nya memerintahkan seluruh kementrian dan Lembaga baik di tingkat nasional maupun tingkat porvinsi dan kota/kabupaten untuk menyukseskan pendirian 80 ribu Koperasi Merah Putih se Indonesia. Melihat program ini tampaknya ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji apakah betul program ini mampu dilaksanakan atau ini hanya gincu belaka untuk mengalihkan pandangan masyarakat saja.
Setidaknya 2 bulan sudah sejak diterbitkanya instruksi presiden tersebut pemerintah dan media nasional disibukan dengan pelaksanaan pendirian Koperasi Merah Putih “gimik” kementerian dalam memompa semangat daerah untuk mendirikan ini adalah dengan adanya permodalan 5 M per koperasi cukup membangkitkan semangat desa desa untuk bergerak membentuk koperasi ini, namun bila kita telaah Bersama ada beberapa catatan yang penulis anggap bahwa program ini hanya gincu nasionalis untuk menutup agenda lain. Tanpa mengurangi apresiasi yang luar biasa akhirnya adalagi presiden yang berbicara dan mendukung koperasi di Indonesia.
Pertama penulis coba mencari Kembali berita lama janji kampanye politik yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, dan penulis tidak menemukan narasi pembentukan koperasi itu sendiri, bahkan yang paling banyak beredar di media adalah Privatisasi BUMN, namun apabila janji presiden berkaitan dengan kenaikan ekonomi 8% melalui metode yang dilakukan saat ini penulis coba berpikir positif bisa saja iya.
Kedua Instruksi presiden hadir ditengah perjalanan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis dimana polemic anggaran serta pelaksanaannya masih belum dapat ditinggalkan menjadi autopilot setidaknya Kompas memberitakan kebutuhana MBG ini mencapai 71 trilliun rupiah dan adanya polemic dalam proses pelaksanaan baik siapa pelaksananya, berita vendor yang belum dibayar dan terbaru bulan mei Tempo memberitakan adanya siswa yang keracunan akibat makan Bergizi gratis ini.
Ketiga minggu lalu Komisi VI DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kementrian Koperasi menanyakan grand desain dari Koperasi Merah Putih ini seperti apa? Bahkan dalam kesempatan itu Rieke dyah Pitaloka menyampaikan bahwa gagasan ini bagus dan mendukung karena gagasan koperasi ini sudah ada pada roadmap program pembangunan semesta berencana, tapi kementrian diminta focus karena program ini bila gagal kementrian seluruhnya harus bertanggung jawab dunia akhirat. Narasi ini bagi penulis diartikan sebagai peringatan besar bahwa program ini bisa jadi program serius pemerintah atau Kembali menjadi gincu pemerintah saja.
Keempat dalam pelaksanaan Koperasi Merah putih tidak melibatkan Institusi akademis yang berkaitan dengan koperasi dalam hal ini kehadiran Universitas IKOPIN, padahal jika melihat perguruan tinggi ini hadir dari kongres koperasi dan cukup memiliki usia hingga saat ini seharusnya cukup melegitimasi bahwa lulusan perguruan tinggi tersebut memanglah lulusan yang kredibel untuk membantu negara dalam mewujudkan dan mengawal program ini. Hal ini juga bisa jadi jawaban atas kebutuhan SDM ditengah besarnya badai PHK dan pengangguran di Negara ini.
Kelima aspek pembiayaan yang tertuang dalam instruksi presiden memuat semua sector anggaran dari Nasional, Daerah Hingga Desa namun dalam implementasinya 5 milliyar yang digaungkan oleh pemerintah justru lahir dari Lembaga Pinjaman Dana Bergulir dimana pinjaman ini sudah tersedia dari periode sebelum Presiden Prabowo memimpin.
Setidaknya 5 catatan diatas yang membuat penulis menyimpulkan bahwa Program Koperasi Merah Putih ini adalah Gincu Nasionalis di era Pemerintahan Presiden Prabowo. Tentu sebelum menutup tulisan ini penulis juga ingin menyampaikan bahwa ide koperasi adalah ide tentang sejahtera Bersama, ide tentang menjawab kesejahteraan desa di aceh akan sama majunya dengan desa di papua, ide tentang semangat dasar Pancasila yaitu “Gotong Royong”, ide tentang Imperialisme yang perlu dilawan sedari founding father kita bung Karno dan bung Hatta mendirikan bangsa ini.
Redaksi Energi Juang News
