Energi Juang News, Jakarta- Proyek pembangunan Koperasi Desa Merah Putih memicu kontroversi akibat anggaran fantastis mencapai Rp 1,6 miliar untuk satu gerai. Banyak pihak, termasuk anggota DPR, menyoroti angka ini sebagai pemborosan dan tidak sesuai kebutuhan desa.
Dalam rapat bersama Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara, legislator Zulfikar Hamonangan menegaskan bahwa anggaran sebesar itu terlalu mewah. Ia menilai biaya lebih ideal ada di kisaran Rp 500 juta saja, dengan konsep yang sederhana tetapi tetap fungsional untuk masyarakat desa. Zulfikar berharap pengelolaan anggaran dilakukan secara efisien tanpa menurunkan kualitas pelayanan koperasi.
Direktor Utama PT Agrinas Pangan, Joao Angelo De Sousa, menjelaskan anggaran besar dialokasikan untuk menyiapkan bangunan multifungsi. Fasilitas di gerai meliputi toko kebutuhan pokok, klinik, hingga gudang pupuk dan elpiji bersubsidi. Ia menegaskan pembangunan melibatkan tenaga kerja lokal dan menggunakan material dari pemasok daerah.
PT Agrinas Pangan sebagai BUMN mengaku digandeng pemerintah, bersama TNI, sebagai pelaksana pembangunan. Semua ini dilakukan untuk memastikan percepatan dan ketepatan realisasi proyek. Perusahaan memastikan tidak memakai pemasok skala besar demi menggerakkan ekonomi desa.
Ketegasan pengawasan DPR pun menjadi perhatian agar dana rakyat benar-benar tersalur dan dipertanggungjawabkan. Dengan transparansi anggaran serta pelibatan masyarakat, koperasi diharapkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi desa tanpa pemborosan.
Wacana efisiensi biaya terus bergulir. Proses perencanaan diharapkan lebih realistis dan bermanfaat bagi warga serta ekonomi setempat. Langkah penggunaan dana secara bijak tidak hanya menghindari pemborosan, namun juga mendukung kemajuan koperasi yang berkelanjutan.
Redaksi Energi Juang News
