Oleh : Hiski Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Pergolakan kembali muncul dari tanah Rempang, Kepulauan Riau. Rakyat menolak
penetapan taman buru yang masuk dalam status hutan konservasi.
Berdasar data yang dihimpun Mongabay, organisasi media nirlaba internasional yang memperjuangkan isu lingkungan, luas taman buru mencapai 2.650,28 hektar. Hal itu selaras dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11216.
Luasan itu melingkupi Kampung Sungai Buluh dan sebagian Kampung Sungai Raya, yang merupakan bagian dari 16 kampung tua terdampak proyek Rempang Eco City (REC).
Persoalan serius dari penetapan ini adalah, pengabaian terhadap rakyat yang telah lama menetap di kawasan itu. Untuk diketahui, warga sudah lama tinggal dan beraktivitas di Kampung Sungai Buluh dan sebagian Kampung Sungai Raya, jauh sebelum status taman buru itu ada.
Ketika status taman buru yang berintikan konservasi itu ditetapkan, bisa dibayangkan nasib rakyat di kawasan tersebut. Bisa dikatakan, penetapan taman buru itu merupakan pengusiran warga dari kampung halaman.
Penetapan Taman Buru Rempang itu merupakan contoh nyata, perampasan ruang hidup rakyat atas nama konservasi. Dan hal itu sudah banyak terjadi di Indonesia.
Padahal, konservasi sejatinya harus berakar dari perspektif keadilan sosial, kesetaraan, dan hak asasi manusia (HAM).
Bila berbagai perspektif itu digunakan, masyarakat yang hidup sejak lama di kawasan hutan akan dilihat sebagai penjaga dan pelindung hutan. Bukan sebagai ‘hama’ yang harus diusir dari hutan atas nama konservasi.
Ketika negara mengabaikan rakyat yang telah menetap lama di kawasan hutan, maka negara telah melakukan politik pengabaian. Dan politik pengabaian, yang berujung pada perampasan ruang hidup rakyat, tak ubahnya kolonialisme yang berlumur penindasan.
Redaksi Energi Juang News
