Esteria Tamba
(Penulis, aktivis)
Data terbaru mengungkapkan konsekuensi paling brutal dari krisis iklim: kematian yang diakibatkan oleh paparan suhu tinggi, polusi udara beracun, dan penyebaran penyakit seperti demam berdarah yang dipicu oleh cuaca ekstrem. Laporan komprehensif tersebut menunjukkan bahwa kegagalan mengatasi pemanasan global kini membunuh jutaan orang setiap tahunnya.
Kenaikan suhu tidak hanya menyebabkan penyakit akibat panas (seperti heatstroke), tetapi juga mengakibatkan hilangnya ratusan miliar jam kerja, yang di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dapat menghilangkan sekitar 6% PDB nasional karena individu tidak mampu bekerja di sektor pertanian atau konstruksi.
Angka satu kematian per menit adalah pengingat keras bahwa krisis iklim adalah krisis kesehatan yang mendesak. Setiap kenaikan sepersekian derajat dalam suhu global kini secara langsung diterjemahkan menjadi hilangnya nyawa dan mata pencaharian, menegaskan bahwa tidak ada waktu lagi untuk mitigasi yang setengah-setengah.
Memperpanjang Nafas Fosil dengan Jaminan “Nol Emisi“
Di saat dunia seharusnya secara radikal meninggalkan bahan bakar fosil, Indonesia, melalui penandatanganan sejumlah kesepakatan dalam kerangka AZEC, justru menunjukkan arah yang kontradiktif. Meskipun menyandang nama “Zero Emission,” inisiatif yang dipimpin Jepang ini dikritik keras oleh masyarakat sipil sebagai “solusi palsu” yang berfokus pada teknologi yang memungkinkan perpanjangan penggunaan energi fosil.
Dari total kesepakatan yang ditandatangani, mayoritas diklaim masih berkutat pada proyek-proyek yang melibatkan sumber energi fosil. Kritik menyoroti bahwa alih-alih mendorong pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara, AZEC malah mendukung teknologi seperti Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS), co-firing biomassa, dan LNG. Para ahli dan aktivis lingkungan menilai teknologi ini hanyalah pengalihan perhatian (distraction) yang memungkinkan perusahaan energi fosil melanjutkan bisnis seperti biasa, sambil mempromosikan citra “rendah karbon” (greenwashing).
Bahkan, Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti bahwa hanya sekitar 11% dari nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani di bawah inisiatif ini yang benar-benar menggunakan energi bersih yang sesungguhnya (seperti surya dan angin) (sumber: Ruang Kota, mengkritisi data dari Kontan dan Betahita).
Jebakan Utang dan Kolonialisme Energi Baru
Perspektif baru yang harus dipertimbangkan pembaca adalah bahwa AZEC berpotensi menjadi wajah baru kolonialisme energi ekstraktif. Kesepakatan di bawah AZEC berisiko menciptakan jebakan utang (debt distress) bagi negara berkembang seperti Indonesia, sementara pada saat yang sama menjamin pasar dan investasi bagi negara-negara industri.
Investasi berlabel “rendah karbon” ini yang mendukung ekstraksi mineral kritis untuk baterai atau teknologi hidrogen dan amonia yang terkait dengan gas bukan hanya merusak lingkungan dan berpotensi memicu deforestasi lebih lanjut, tetapi juga meningkatkan utang sosial-ekologis yang harus ditanggung oleh masyarakat setempat dan generasi mendatang.
Intinya, AZEC tidak menyediakan transisi energi yang demokratis dan berkeadilan. Ia justru mengabadikan ketidaksetaraan dan kerusakan ekologis dengan menyamarkan kepentingan korporasi dan negara industri sebagai upaya dekarbonisasi.
Transisi Energi Berbasis Keadilan
Mengatasi krisis iklim yang membunuh satu orang per menit membutuhkan keberanian politik untuk mengakhiri subsidi dan investasi pada energi fosil, serta menolak solusi palsu seperti AZEC. Transisi yang benar harus didorong oleh energi terbarukan yang benar-benar bersih dan berkelanjutan, seperti tenaga surya dan angin, yang dibangun berdasarkan prinsip keadilan iklim.
Ini berarti transisi yang melibatkan partisipasi penuh masyarakat lokal dan tidak mengabaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia atau perampasan lahan. Negara harus berpihak pada keselamatan warganya, bukan kepentingan pemodal yang bersembunyi di balik janji “nol emisi” yang ambigu.
Redaksi Energi Juang News
