Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa masyarakat desa tidak menggunakan dolar Amerika Serikat dalam transaksi sehari-hari mungkin dimaksudkan untuk menenangkan publik di tengah pelemahan rupiah.
Secara kasat mata, pernyataan itu memang tampak logis. Warga desa membeli beras dengan rupiah, membayar ongkos ojek dengan rupiah, dan berbelanja di warung pun menggunakan rupiah.
Namun dalam perspektif ekonomi politik modern, pandangan tersebut terlalu menyederhanakan persoalan. Ketika nilai tukar dolar AS menembus Rp17.600—jauh di atas asumsi APBN 2026 sebesar Rp16.500—dampaknya tidak berhenti di ruang-ruang perdagangan internasional atau pusat-pusat bisnis perkotaan. Pelemahan rupiah pada akhirnya akan menjalar hingga ke desa-desa, karena ekonomi Indonesia telah semakin terintegrasi dengan sistem global.
Desa memang tidak memakai dolar secara langsung, tetapi desa mengonsumsi efek dari dolar setiap hari. Dalam teori ekonomi terbuka, nilai tukar memiliki efek transmisi terhadap harga barang domestik melalui mekanisme imported inflation atau inflasi impor. Ekonom Rudiger Dornbusch menjelaskan bahwa depresiasi mata uang akan meningkatkan harga barang impor, lalu mendorong kenaikan biaya produksi dan harga konsumsi di dalam negeri.
Indonesia yang masih bergantung pada impor bahan baku, energi, pangan tertentu, hingga produk teknologi, otomatis rentan terhadap gejolak kurs.
Masalahnya, ketergantungan itu tidak hanya dirasakan masyarakat kota.
Desa hari ini bukan lagi entitas ekonomi tertutup seperti beberapa dekade lalu. Modernisasi ekonomi telah membuat kehidupan desa terhubung dengan rantai pasok nasional dan global.
Pupuk, pestisida, pakan ternak, alat pertanian, telepon genggam, onderdil kendaraan, hingga bahan bakar yang digunakan masyarakat desa memiliki keterkaitan dengan komponen impor atau harga global. Ketika rupiah melemah, biaya impor meningkat. Kenaikan itu lalu diteruskan ke distributor, pedagang, dan akhirnya konsumen akhir di desa.
Petani mungkin tidak membeli dolar, tetapi harga pupuk yang mereka beli bisa naik akibat dolar. Nelayan mungkin tak pernah memegang valuta asing, tetapi harga solar dan suku cadang mesin perahu tetap dipengaruhi kurs internasional. Bahkan pedagang kecil di pasar desa akan terdampak karena harga barang kebutuhan harian ikut meningkat.
Dalam perspektif teori ketergantungan (dependency theory) yang dikembangkan Andre Gunder Frank dan Fernando Henrique Cardoso, negara berkembang sering berada dalam posisi rentan terhadap dinamika ekonomi global karena struktur ekonominya masih bergantung pada pusat-pusat kapital internasional. Indonesia belum sepenuhnya mandiri dalam sektor industri strategis dan pangan.
Akibatnya, fluktuasi dolar memiliki daya tekan besar terhadap stabilitas ekonomi domestik, termasuk ekonomi rakyat kecil.
Karena itu, pernyataan bahwa masyarakat desa tidak menggunakan dolar berpotensi menyesatkan bila dipahami secara literal.
Pernyataan tersebut seolah membangun kesan bahwa pelemahan rupiah hanyalah persoalan elite ekonomi atau pelaku pasar. Padahal, dampak kurs justru paling berat sering kali dirasakan kelompok berpendapatan rendah yang daya belinya terbatas.
Dalam teori ekonomi kesejahteraan, inflasi merupakan “pajak tidak terlihat” bagi rakyat kecil. Kelompok miskin paling rentan karena sebagian besar pendapatannya habis untuk konsumsi dasar.
Ketika harga pangan, transportasi, dan kebutuhan produksi naik akibat depresiasi rupiah, masyarakat desa memiliki ruang adaptasi yang lebih sempit dibanding kelompok menengah atas.
Lebih jauh, pelemahan rupiah juga bisa berdampak pada anggaran negara. Pemerintah harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk pembayaran utang luar negeri, subsidi energi, dan impor strategis.
Bila tekanan fiskal meningkat, bukan tidak mungkin belanja sosial atau pembangunan desa ikut terpengaruh. Artinya, desa terkena dampak secara langsung maupun tidak langsung.
Pemerintah tentu perlu menjaga optimisme publik agar kepanikan pasar tidak semakin membesar. Namun optimisme harus dibangun di atas komunikasi ekonomi yang jujur dan realistis.
Publik perlu diberi pemahaman bahwa stabilitas nilai tukar bukan sekadar urusan pasar uang, melainkan berkaitan erat dengan harga kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari.
Alih-alih meremehkan dampak dolar terhadap desa, pemerintah seharusnya menjadikan momentum pelemahan rupiah sebagai alarm untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
Ketergantungan impor harus dikurangi melalui penguatan industri domestik, hilirisasi yang nyata, serta pembangunan sektor pangan dan energi yang berdaulat. Desa juga perlu diperkuat sebagai basis produksi nasional, bukan sekadar pasar konsumsi.
Di era globalisasi ekonomi, batas antara desa dan pasar internasional semakin tipis. Masyarakat desa mungkin tidak menyimpan dolar di dompet mereka. Tetapi ketika rupiah melemah, merekalah yang sering kali pertama merasakan mahalnya kebutuhan hidup.
Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Redaksi Energi Juang News
