Oleh Hiski Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Adanya dana sebesar Rp234 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak terserap dan mengendap di bank menuai sorotan tajam dari publik.
Meskipun pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran, realisasi belanja di sejumlah daerah ternyata sangat lambat. Akibatnya, uang rakyat yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi dan pembangunan di daerah, justru tak bergerak.
Dana Pemda yang mengendap membuahkan ironi yang mendalam. Di satu sisi, banyak daerah mengeluhkan keterbatasan anggaran untuk membiayai proyek infrastruktur, layanan publik, dan program kesejahteraan.
Namun di sisi lain, ratusan triliun rupiah “tidur” di rekening bank, seolah tak berguna menghadapi masalah riil di masyarakat. Kondisi ini tentu menghambat menghambat pembangunan serta menunda terwujudnya kesejahteraan rakyat.
Mengendapnya dana pemda ini sejatinya mencerminkan dua hal: pengabaian rakyat dan ketidakbecusan Pemerintah Daerah dalam mengelola anggaran.
Ketika dana pemda sengaja ditempatkan di bank, maka fungsi Pemda tidak akan optimal dalam pelayanan masyarakat. Inilah perwujudan dari pengabaian rakyat oleh Pemda.
Temuan dana mengendap ini juga menunjukkan bahwa Pemda tidak produktif. Dan produktivitas yang nihil itu, merupakan cerminan dari ketidakbecusan dalam pemanfaatan anggaran.
Pemda juga bisa dikatakan, tidak memiliki kreativitas dan kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Dana Pemda yang mengendap adalah cerminan dari persoalan tata kelola anggaran yang perlu segera dibenahi.
Kritik keras dari berbagai pihak menjadi pengingat bahwa uang rakyat tidak boleh “tidur” di bank.
Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan anggaran dapat terserap dengan efektif, demi mewujudkan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi seluruh rakyat.
Redaksi Energi Juang News
