Oleh : Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)
Indonesia sedang berjalan di atas jurang yang berbahaya. Angka-angka di atas kertas memang tampak aman, tapi di balik laporan resmi Bank Indonesia soal cadangan devisa sebesar US$150,7 miliar pada Agustus 2025, ada bom waktu yang siap meledak.
Penurunan cadangan sebesar US$1,3 miliar dari bulan sebelumnya bukan sekadar fluktuasi biasa, melainkan sinyal bahwa negeri ini sedang dipaksa membayar harga mahal dari utang luar negeri yang kian menjerat.
Bahaya Utang dan Terkurasnya Cadangan Devisa
Pemerintah mungkin berusaha menenangkan dengan jargon “posisi cadangan devisa masih aman, cukup untuk enam bulan impor”. Tapi narasi itu hanya menutupi fakta paling telanjang: devisa kita terkuras karena bayar utang. Dan utang itu bukan sekadar angka, melainkan ancaman nyata bagi kedaulatan.
Ekonom Faisal Basri sudah mengingatkan, jika Indonesia gagal bayar (default), skenario paling mungkin adalah kita kembali ke meja Dana Moneter Internasional (IMF), seperti 1998. Semua orang tahu apa artinya: kedaulatan negeri ini bisa digadaikan lewat syarat-syarat kejam yang merampas hak rakyat atas harga pangan, energi, dan layanan publik.
Sejarah mencatat bagaimana LoI (Letter of Intent) dengan IMF dulu justru memperburuk kondisi: harga BBM naik, subsidi dipangkas, rupiah terjun bebas, dan rakyat menanggung derita paling parah. Apakah kita mau mengulang sejarah kelam itu? Sayangnya, arah kebijakan hari ini justru menuju jurang yang sama.
Ancaman IMF dan Bayang-Bayang Krisis 1998
Data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempertegas bahayanya. Rasio utang terhadap penerimaan negara kini tembus 369% jauh melampaui rekomendasi IMF maupun International Debt Relief yang hanya 90–176 persen. Artinya, penerimaan negara tidak lagi cukup menopang kewajiban utang.
Alih-alih digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan subsidi rakyat, APBN justru habis dibakar untuk bayar bunga dan cicilan. Ironisnya, mayoritas utang (85%) berbasis pasar uang. Artinya, nasib ekonomi bangsa ini sepenuhnya digenggam investor asing yang bisa sewaktu-waktu menarik dananya, membuat rupiah anjlok dalam semalam.
Baca juga : Kerugian Whoosh Kian Menggerogoti KAI Karena Utang Raksasa dan Ancaman Kolaps Transportasi Publik
Kita sedang hidup di negara yang setiap napas ekonominya ditopang oleh hutang. Pemerintah terus menyebutnya “strategi pembiayaan pembangunan”, padahal faktanya: rakyatlah yang jadi korban. Saat utang menumpuk, rakyat dipaksa menanggung lewat pajak yang terus naik, harga-harga yang melambung, dan layanan publik yang makin mahal. Sementara itu, elite politik sibuk mempertahankan gaya hidup mewah dengan retorika pertumbuhan ekonomi.
Inilah wajah sesungguhnya dari politik utang: rakyat menjadi sandera, sementara penguasa menjual masa depan bangsa dengan mudahnya. Kalau tren ini tidak dihentikan, Indonesia tidak hanya berisiko kehilangan stabilitas ekonomi, tapi juga kedaulatan politik. Sebab setiap rupiah yang dipinjam, adalah potongan dari kedaulatan yang kita gadaikan ke pasar global.
Politik Utang dan Masa Depan Kedaulatan Indonesia
Hari ini kita dihadapkan pada pilihan keras: terus membiarkan negeri ini diseret ke dalam lingkaran setan utang, atau bangkit menuntut perubahan. Jangan tunggu sampai IMF kembali duduk di kursi penentu arah ekonomi kita.
Redaksi Energi Juang News
