Esteria Tamba
(Aktivis, Penulis)
Menjelang puasa dan Lebaran, ritual tahunan pemerintah selalu sama: memastikan stok aman dan harga terkendali. Tahun ini bahkan lebih tegas Presiden menekankan harga bahan pokok tidak boleh naik, bahkan diharapkan turun. Secara politis, pernyataan itu kuat. Secara ekonomi, perintah tersebut terdengar lebih normatif daripada operasional. Pasar bukan tombol volume yang bisa diputar lewat konferensi pers.
Stok Pangan Cukup, Kenapa Harga Tetap Naik?
Pemerintah pusat melalui Kemenko Pangan menyatakan stok nasional cukup hingga Lebaran 2026 dan operasi pasar murah digelar harian. Instrumen ini memang penting sebagai shock absorber jangka pendek. Namun secara struktural, kenaikan harga menjelang puasa bukan sekadar soal stok, melainkan kombinasi musiman antara lonjakan permintaan, gangguan distribusi, ekspektasi pedagang, dan perilaku spekulatif. Dengan kata lain: cukup belum tentu murah.
Data daerah menunjukkan gambaran yang tidak sepenuhnya seragam. Sumatera Utara melaporkan surplus komoditas Utama beras, cabai, bawang, ayam, telur, minyak goreng bahkan telah menjalankan 11 aksi cepat pengendalian inflasi, termasuk bundling beras SPHP dengan cabai dan intervensi pasokan dari Jawa Timur saat panen terganggu. Ini contoh intervensi yang relatif teknokratis dan adaptif.
Baca juga : Waspada! Bikin Konten Anak Pakai AI Berbahaya
Namun kontras terlihat di Aceh Timur. Pascabanjir akhir 2025, harga ayam ras naik dari Rp28.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Cabai rawit hijau masih di kisaran Rp60.000/kg, telur Rp48.000–50.000 per papan, beras premium Rp235.000 per 15 kg. Inflasi Aceh tercatat 6,71% akibat bencana hidrometeorologi. Di sini terlihat jelas: ketika rantai pasok terganggu, retorika stabilitas kalah oleh ongkos logistik.
Sumatera Selatan sudah mengantisipasi risiko kenaikan pada komoditas sensitive cabai, daging, telur, bawang, ikan, beras melalui Gerakan Pasar Murah. Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, menyatakan stok aman hingga Idul Fitri lewat forum TPID, menekankan pesan psikologis “jangan panik.” Pesan ini penting, karena ekspektasi publik sendiri bisa menjadi pemicu inflasi jika kepanikan memicu panic buying.
Daerah Rawan Jelang Ramadan: Sumatera dan DKI Jakarta
DKI Jakarta relatif paling siap secara instrumen: early warning system harga, monitoring rutin, pangan murah keliling oleh BUMD, serta subsidi komoditas tertentu. Bahkan ada proyeksi kenaikan kebutuhan: telur ayam naik 7,5%, daging sapi/kerbau dan bawang putih masing-masing 3,57%. Jakarta diuntungkan oleh infrastruktur distribusi dan kapasitas fiskal. Tidak semua provinsi punya kemewahan itu.
Pertanyaannya: apakah realistis harga turun? Dalam teori ekonomi dasar, ketika permintaan naik musiman dan biaya distribusi tidak turun signifikan, harga cenderung naik atau minimal stagnan. Agar harga benar-benar turun, harus ada salah satu dari tiga hal: banjir pasokan, subsidi besar-besaran, atau pemotongan rantai distribusi secara drastis. Dari kebijakan yang terlihat pasar murah, operasi pasar, monitoring yang terjadi adalah penahan laju kenaikan, bukan pendorong penurunan harga umum.
Daerah rawan jelas wilayah terdampak bencana di Sumatera, terutama zona pascabanjir Aceh dan area distribusi terganggu. Pemerintah sudah membangun 5.500 hunian, 98 jembatan, dan memulihkan layanan publik progres penting. Tetapi tanpa subsidi logistik dan transportasi pangan yang spesifik wilayah bencana, tekanan harga lokal tetap mungkin terjadi meski stok nasional berlebih.
Stok Cukup tapi Harga Tak Turun, Apa yang Harus Dilakukan Negara?
Kesimpulannya: stok cukup itu perlu, tapi tidak identik dengan harga turun. Jika pemerintah ingin mengalahkan hukum pasar, yang dibutuhkan bukan hanya perintah, melainkan subsidi terarah, data distribusi real-time, dan intervensi logistik berbasis wilayah risiko. Tanpa itu, yang benar-benar berpuasa mungkin justru daya beli masyarakat.
Redaksi Energi Juang News
