Dalam panggung politik, komunikasi bukan sekadar pelengkap; ia adalah cerminan dari kedalaman berpikir, empati, dan integritas seorang pemimpin. Namun, belakangan ini, panggung publik Indonesia seolah menjadi arena pamer “asbun” atau asal bunyi.
Prabowo Subianto dan jajaran menterinya, yang seharusnya menjadi teladan dalam tutur kata dan kebijakan, justru kerap mempertontonkan gaya komunikasi yang jauh dari standar kenegarawanan. Ketika pejabat publik berbicara tanpa filter, yang tersisa bukanlah wibawa, melainkan ketidakpekaan yang akut.
Mari kita bedah beberapa “prestasi” retorika mereka. Bahlil Lahadalia, misalnya, sempat melontarkan analogi “mematikan kompor saat masakan matang” terkait isu ekonomi.
Analogi yang seharusnya terdengar bijak itu justru terasa sangat tidak relevan dan meremehkan kompleksitas masalah ekonomi yang sedang menghimpit rakyat kecil. Rakyat tidak butuh perumpamaan dapur; mereka butuh solusi konkret dan bahasa yang menunjukkan empati terhadap sulitnya mencari sesuap nasi.
Begitu pula dengan Prabowo Subianto sendiri. Pernyataannya yang menyinggung soal masyarakat agar tidak menggunakan dolar terasa ahistoris dan abai terhadap realitas ekonomi global yang saling ketergantungan.
Sebagai seorang Presiden, menuntut masyarakat meninggalkan mata uang asing tanpa memberikan alternatif kebijakan moneter yang kuat adalah bentuk retorika populis yang kosong. Rakyat bukannya tidak cinta rupiah, tetapi mereka terjepit oleh daya beli yang melemah.
Belum lagi manuver komunikasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA). Saat seharusnya fokus pada perlindungan kelompok rentan, mereka justru pernah melontarkan narasi yang menyederhanakan isu keselamatan perempuan di transportasi publik, seperti saran memisahkan gerbong laki-laki dan perempuan.
Ini bukan solusi sistemik; ini adalah bentuk victim blaming yang dibungkus kebijakan. Alih-alih memperbaiki sistem keamanan bagi semua, mereka justru melanggengkan stigma bahwa ruang publik adalah tempat yang “berbahaya” jika gender tidak dipisahkan.
Pola komunikasi yang serampangan ini bukan sekadar blunder teknis; ini adalah indikator krisis kualitas kepemimpinan. Seorang negarawan seharusnya memiliki standar bahasa yang terukur, didasarkan pada data, dan penuh dengan martabat.
Jika para menteri merasa cukup dengan hanya “pintar” secara teknis namun tumpul dalam mencerna konteks permasalahan, maka kita sedang menuju jurang krisis meritokrasi. Kita tidak hanya membutuhkan orang-orang pintar, kita membutuhkan orang-orang yang terdidik jiwa dan pikirannya.
Jika gaya komunikasi yang toxic dan bare minimum ini terus dinormalisasi bahkan dijadikan bahan guyon di media sosial maka standar literasi publik kita sedang ditarik ke titik terendah. Ketika pejabat merasa sah-sah saja berbicara tanpa riset, maka masyarakat pun akan kehilangan orientasi akan apa itu komunikasi yang santun dan berbobot.
Negara ini bukan panggung komedi. Jabatan publik adalah amanah yang menuntut ketajaman akal dan kehalusan budi. Jika komunikasi politik kita terus dihiasi dengan narasi asbun yang merendahkan logika rakyat, jangan heran jika kepercayaan publik akan luntur.
Kita pantas mendapatkan pemimpin yang lebih dari sekadar “pandai bicara,” melainkan mereka yang paham bahwa setiap kata yang keluar dari mulut seorang pejabat adalah cermin dari masa depan bangsa yang ingin kita tuju.
Oleh: Esteria Tamba
(Mahasiswa, Penulis)
