Permasalahan di Papua tidak pernah sederhana. Ia adalah rajutan kompleks dari sejarah, ekonomi, hak asasi manusia, hingga geopolitik. Namun, di tengah kerumitan tersebut, ruang dialog kita justru semakin menyempit akibat polarisasi yang tajam. Sering kali, isu Papua hanya dilihat melalui lensa hitam-putih: pro-pemerintah atau anti-pemerintah. Padahal, esensi dari permasalahan ini menuntut kejernihan berpikir yang melampaui sekadar keberpihakan politik praktis.
Fenomena pembubaran pemutaran film dokumenter, seperti Pesta Babi, menjadi alarm keras mengenai bagaimana kebebasan berekspresi berbenturan dengan narasi negara. Ketika pemerintah memilih jalur pembubaran atau pelarangan ketimbang ruang debat yang terbuka, muncul kesan adanya ketidaksiapan dalam menghadapi perspektif alternatif. Padahal, jika negara merasa narasi yang dibangun oleh para aktivis atau penggiat film tidak akurat, negara memiliki instrumen kekuasaan dan sumber daya yang jauh lebih besar untuk menyajikan versi faktual dari sudut pandang pemerintah. Membubarkan diskusi tanpa argumen yang objektif justru sering kali kontraproduktif dan memicu simpati lebih luas terhadap apa yang berusaha disembunyikan.
Kekeliruan serupa terjadi dalam menyikapi isu-isu strategis, seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) lumbung pangan di Papua Selatan. Pernyataan Yasinta Moiwend, atau Mama Sinta, yang menegaskan kekecewaannya karena diseret dalam kepentingan kelompok tertentu baik yang mendukung maupun menolak adalah pengingat krusial. Sering kali, suara asli masyarakat adat Papua tersandera oleh agenda kepentingan luar.
Mereka dijadikan alat untuk melegitimasi posisi politik kelompok oposisi maupun koalisi, sementara aspirasi tulus mereka sering terabaikan. Ini bukan soal siapa yang mendukung atau siapa yang menjatuhkan pemerintah, melainkan tentang bagaimana setiap elemen masyarakat negara, NGO, dan masyarakat adat berperan sesuai tupoksinya.
NGO, misalnya, hadir dengan tupoksi untuk mengawal kebijakan dan memberikan suara bagi mereka yang terdampak. Mereka bekerja dengan kacamata masyarakat. Jika negara merasa narasi tersebut keliru, mengapa tidak dijawab dengan data dan narasi tandingan yang lebih kuat melalui karya serupa? Mengapa harus menggunakan kekuatan koersif untuk membungkam?
Lebih jauh lagi, kegagalan dalam menuntaskan konflik di Papua terus menyisakan pertanyaan besar tentang keseriusan negara. Isu mengenai intervensi asing yang kerap digaungkan sebagai penyebab kerusuhan atau gerakan Papua seharusnya menjadi tantangan bagi negara untuk membuktikan kedaulatannya.
Jika negara yakin ada tangan asing yang bermain, maka tugas negara adalah membuktikan hal tersebut secara hukum dan diplomatik, bukan malah menjadikan isu tersebut sebagai tameng untuk membatasi ruang sipil.
Pada akhirnya, kita perlu menarik napas sejenak. Memahami Papua bukan soal memenangkan debat antar-kelompok di media sosial, melainkan tentang bagaimana kita secara objektif menagih tanggung jawab negara dalam menyelesaikan akar konflik.
Dibutuhkan kedewasaan dari pemerintah untuk tidak anti-kritik, serta ketelitian dari masyarakat sipil untuk tidak sekadar menjadi instrumen politik kelompok tertentu. Jika kita terus terjebak dalam pembubaran film dan politisasi suara masyarakat adat, maka resolusi bagi Papua hanya akan menjadi impian yang semakin menjauh.
Oleh: Esteria Tamba
(Mahasiswa, Penulis)
