Oleh : Hiski Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan hal menarik terkait penyebab aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan pada akhir Agustus lalu.
Menurut sang Menteri, huru hara itu diakibatkan tekanan berkepanjangan dalam perekonomian akibat kesalahan kebijakan fiskal dan moneter dari pemerintah.
Kesalahan kebijakan itu menyebabkan ekonomi rakyat terpuruk karena pemerintah lambat membelanjakan anggaran. Hal itu karena pemerintah lebih memilih menaruh uangnya di Bank Indonesia (BI).
Walhasil, pertumbuhan uang di sistem perekonomian menjadi negatif. Menteri Keuangan mengungkapkan, hal itu terjadi sejak pertengahan 2023. Ekonomi pun melambat yang membuat sektor riil tercekik.
Pernyataan Menteri Keuangan itu sejatinya merupakan pengakuan, bahwa gejolak sosial berupa demonstrasi besar maupun kerusuhan baru-baru ini, disebabkan oleh kebijakan ekonomi Pemerintah Prabowo-Gibran.
Kebijakan ekonomi yang membuat sektor-sektor ekonomi rakyat terpukul, hingga menyebabkan krisis kesejahteraan meluas. Dan krisis kesejahteraan bisa dengan mudah bertransformasi menjadi krisis politik bahkan revolusi sosial.
Ratusan tahun lalu, Karl Marx telah mengungkapkan bahwa penderitaan kaum miskin atau proletar akibat sistem ekonomi yang eksploitatif, dapat memicu revolusi sosial.
Dan hal itu telah terbukti kebenarannya berkali-kali dalam sejarah. Revolusi Gen Z di Nepal, adalah bukti faktual dari teori Marx.
Dalam konteks Indonesia, sebagaimana dinyatakan Menteri Keuangan, langkah-langkah ekonomi rezim Prabowo-Gibran telah memunculkan potensi revolusi sosial. Pergolakan akhir Agustus lalu, terlepas dari indikasi intervensi ‘tangan-tangan gaib’, adalah potensi nyata dari revolusi sosial tersebut.
Hanya, ada yang kurang lengkap dari pernyataan Menteri Keuangan. Dia tak menyinggung secara gamblang penyebab utama keterpurukan ekonomi negeri ini, yakni efisiensi anggaran yang dilakukan rezim Prabowo-Gibran.
Efisiensi jilid pertama dilakukan Prabowo pada 2025 dengan memangkas anggaran Rp306,69 triliun. Efisiensi itu kemungkinan berlanjut di 2026.
Salah satu dampak buruk pemotongan anggaran ini adalah pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai 24,8%. Anggaran TKD yang semula diproyeksikan Rp864,1 triliun pada 2025, ditetapkan hanya Rp650 triliun untuk tahun 2026.
Bukan tak mungkin, hal ini bisa memantik revolusi sosial di daerah-daerah akibat memburuknya perekonomian pasca dipangkasnya TKD. Potensi revolusi sosial telah muncul di Pati beberapa waktu lalu, sebagai akibat dari pemangkasan TKD di tahun ini.
Maka, kita tinggal menunggu, apakah pernyataan Menteri Keuangan itu akan menjadi dasar dari perubahan besar dalam kebijakan ekonomi rezim ini?
Ataukah pernyataan sang Menteri hanya sebatas retorika belaka di ruang publik?
Redaksi Energi Juang News
