Penahanan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan suap tata kelola pertambangan nikel periode 2013–2025 bukan sekadar perkara hukum biasa. Kasus ini membuka tabir yang lebih dalam: menguatnya korporatokrasi di Indonesia, sebuah kondisi ketika kekuatan korporasi besar mampu mempengaruhi bahkan mengendalikan kebijakan publik, regulasi, hingga penegakan hukum.
Menurut informasi yang beredar, Hery Susanto diduga menerima suap sebesar Rp1,5 miliar dari direktur PT TSHI, perusahaan yang bergerak di sektor nikel. Jika dugaan ini terbukti di pengadilan, maka yang terjadi bukan hanya pelanggaran etik individu, melainkan kegagalan sistemik dalam menjaga independensi lembaga negara dari intervensi kepentingan modal.
Korporatokrasi dan Pembajakan Kebijakan Publik
Dalam kajian politik ekonomi, konsep korporatokrasi merujuk pada dominasi perusahaan besar dalam proses pengambilan keputusan negara. Pemikir seperti C. Wright Mills melalui teori power elite menjelaskan bagaimana kekuasaan terkonsentrasi pada segelintir aktor yang memiliki kontrol atas ekonomi, politik, dan militer. Dalam konteks Indonesia, korporasi ekstraktif seperti sektor pertambangan sering kali menjadi bagian dari “elit kekuasaan” ini.
Kasus suap yang menyeret pimpinan Ombudsman memperlihatkan bagaimana lembaga yang seharusnya menjadi pengawas pelayanan publik justru diduga terkooptasi oleh kepentingan industri. Ini adalah bentuk nyata dari regulatory capture, yakni kondisi ketika regulator atau pengawas justru bekerja untuk kepentingan pihak yang seharusnya diawasi.
Industri Nikel dan Konflik Kepentingan
Indonesia merupakan salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Lonjakan permintaan global terhadap nikel—terutama untuk baterai kendaraan listrik—menjadikan sektor ini ladang bisnis bernilai tinggi.
Namun, di balik potensi ekonomi tersebut, tersimpan risiko besar berupa konflik kepentingan, korupsi, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berpihak pada rakyat.
Dalam banyak kasus, perusahaan tambang memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk “membeli pengaruh”, baik melalui jalur formal seperti lobi kebijakan maupun jalur ilegal seperti suap. Dugaan suap terhadap Ketua Ombudsman menunjukkan bahwa tidak ada institusi yang benar-benar kebal dari penetrasi kepentingan korporasi.
Lemahnya Benteng Institusi Negara
Secara normatif, Ombudsman RI memiliki mandat untuk mengawasi pelayanan publik dan memastikan tidak terjadi maladministrasi. Namun, ketika pucuk pimpinannya justru terseret dalam pusaran korupsi, kepercayaan publik terhadap institusi ini tentu akan tergerus.
Teori kelembagaan menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam menjaga legitimasi lembaga negara. Tanpa itu, institusi akan kehilangan fungsi dasarnya dan berubah menjadi alat kekuasaan bagi kelompok tertentu.
Dalam konteks ini, kasus Hery Susanto menjadi alarm keras bahwa reformasi kelembagaan belum sepenuhnya berhasil.
Dampak bagi Demokrasi dan Keadilan Sosial
Korporatokrasi bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga ancaman serius bagi demokrasi. Ketika kebijakan publik ditentukan oleh kepentingan korporasi, maka prinsip kedaulatan rakyat menjadi tereduksi.
Rakyat tidak lagi menjadi subjek utama dalam pembangunan, melainkan sekadar objek yang terdampak.
Lebih jauh, dalam sektor pertambangan, dampaknya bisa sangat konkret: kerusakan lingkungan, konflik lahan dengan masyarakat adat, hingga ketimpangan ekonomi. Keuntungan besar dinikmati oleh segelintir elite, sementara masyarakat sekitar tambang justru menanggung beban sosial dan ekologis.
Momentum Reformasi Total
Kasus ini seharusnya menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh, bukan hanya penegakan hukum terhadap individu. Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan transparansi dalam sektor pertambangan, serta memastikan bahwa lembaga negara benar-benar independen dari tekanan korporasi.
Selain itu, partisipasi publik harus diperluas. Masyarakat sipil, akademisi, dan media memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan mengungkap praktik-praktik korupsi yang melibatkan kekuatan besar.
Dugaan keterlibatan Ketua Ombudsman RI dalam kasus suap nikel adalah cermin buram dari realitas korporatokrasi di Indonesia. Ini bukan sekadar skandal individu, melainkan indikasi bahwa sistem demokrasi dan hukum kita masih rentan dibajak oleh kepentingan modal.
Jika tidak ada langkah serius untuk memutus mata rantai ini, maka kasus serupa akan terus berulang—dan rakyat akan selalu menjadi pihak yang dirugikan. Reformasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Redaksi Energi Juang News
