Perbincangan publik mengenai struktur kepemilikan saham di sektor pertambangan kembali mencuat seiring terungkapnya kepemilikan sekitar 2 persen saham PT Bayan Resources Tbk senilai Rp6,1 triliun oleh perusahaan yang terafiliasi dengan kelompok usaha Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Kepemilikan ini melengkapi peta kepemilikan sebelumnya, di mana pengusaha asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad (Haji Isam), melalui PT Jhonlin Baratama memegang sekitar 30,25 persen saham di emiten tambang batubara raksasa tersebut.
Fenomena ini bukan sekadar urusan transaksi pasar modal biasa, melainkan cermin tebal yang mempertegas bahwa dinamika pemerintahan saat ini semakin menyatu dalam jejaring rent-seeking regime (rezim pemburu rente) dan kapitalisme kroni (crony capitalism).
Dalam konteks ekonomi politik, bertemunya kekuatan politik formil (pejabat negara) dengan akses kapital di sektor sumber daya alam terkonsentrasi merupakan indikator klasik dari crony capitalism. Anne O. Krueger (1974) dalam karya monumentalnya The Political Economy of the Rent-Seeking Society menjelaskan bahwa perburuan rente terjadi ketika aktivitas ekonomi tidak berorientasi pada penciptaan nilai tambah (creation of wealth), melainkan pada perebutan alokasi sumber daya yang dikontrol oleh otoritas politik. Ketika elit politik atau figur yang terkoneksi erat dengan lingkar kekuasaan memegang kontrol signifikan atas komoditas ekstraktif yang sangat bergantung pada lisensi dan regulasi negara, batas antara keputusan publik dan kepentingan privat menjadi kabur.
Keterikatan ini makin transparan jika dibaca melalui kacamata Gordon Tullock (1967) dan Jagdish Bhagwati (1982) tentang Directly Unproductive Profit-seeking (DUP) activities. Aktivitas perburuan rente memanfaatkan akses informasi, regulasi, dan lisensi khusus untuk mengamankan keuntungan ekonomi (economic rent). Sektor pertambangan seperti batubara—yang sangat bergantung pada izin konsesi, kuota produksi (RKAB), hingga alokasi ekspor—merupakan lahan paling subur bagi bertumbuhnya relasi patron-klien. Ketika elit yang berada di dalam atau dekat dengan pusat kekuasaan menguasai porsi saham jumbo di korporasi pertambangan utama, insentif kebijakan publik berisiko tinggi terdistorsi hanya untuk melindungi atau memperbesar nilai rente tersebut.
Lebih jauh lagi, teori State Capture yang dikembangkan oleh Joel Hellman, Geraint Jones, dan Daniel Kaufmann (2000) memberikan kerangka analisis yang pas untuk melihat fenomena ini. State capture merujuk pada kondisi di mana para aktor ekonomi mampu mendikte pembentukan undang-undang, kebijakan, dan regulasi negara demi keuntungan finansial kelompok tertentu. Dalam struktur pemerintahan yang diwarnai kehadiran konglomerat dan elit pejabat di dalam ekosistem pertambangan nasional, risiko state capture bukan lagi sekadar kekhawatiran teoretis, melainkan realitas struktural yang membayangi tata kelola ekonomi nasional.
Implikasi dari menguatnya pola kapitalisme kroni ini sangat berbahaya bagi demokrasi dan keadilan ekonomi:
Pertama, terjadi ketimpangan distribusi kesejahteraan (inequality), di mana kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak terkonsentrasi pada segelintir oligarki yang terhubung secara politik.
Kedua, terjadi misallocation of resources, di mana inovasi dan kompetisi pasar yang sehat terdesak oleh kedekatan politik sebagai penentu utama keberhasilan bisnis.
Jika konsolidasi antara pemegang kekuasaan politik dan pemilik modal ekstraktif terus dibiarkan tanpa sekat etika dan regulasi konflik kepentingan (conflict of interest) yang tegas, narasi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan rakyat hanya akan menjadi komoditas retoris.
Transparansi kepemilikan saham oleh pejabat maupun pilar-pilar pengusaha di lingkar kekuasaan harus menjadi alarm keras bagi publik: apakah kebijakan ekonomi nasional dirancang untuk kemakmuran rakyat banyak, atau sekadar mengamankan rente bagi segelintir elit di dalam lingkaran kekuasaan?
Redaksi Energi Juang News
