Panggung politik nasional kembali diguncang oleh pusaran konflik berisiko tinggi. Penetapan mantan Kapolri yang juga Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, dan tokoh publik lainnya menjadi skandal intelijen terbesar di era reformasi. Di tengah panasnya pengusutan kasus ini, tiba-tiba bertiup kencang wacana politik baru: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad diisukan bakal masuk bursa menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.
Secara psikologi politik dan komunikasi massa, munculnya isu pergantian cawapres/wapres di saat skandal penyadapan berada di puncaknya bukanlah sebuah kebetulan belaka. Wacana tersebut mengindikasikan adanya manuver sistematik dari kelompok kekuatan lama—yang sering diidentifikasi sebagai kelompok loyalis penguasa lama atau “Geng Solo”—untuk membelokkan perhatian publik demi mengamankan posisi politik mereka.
Hal ini bisa dipahami, mengingat Listyo Sigit termasuk dalam Geng Solo.
Untuk memahami fenomena ini, kita dapat membedah dinamika yang terjadi melalui Agenda-Setting Theory yang dirumuskan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw (1972). Teori ini menjelaskan bahwa media dan agen politik memiliki kemampuan untuk mengarahkan apa yang dianggap penting oleh publik melalui penekanan isu tertentu.
Ketika penetapan tersangka kasus penyadapan ilegal mengancam akan membongkar seluruh jaringan patronase internal dan jejak pemesan (intellectual actor) di balik peretasan sistem keamanan negara, fokus publik harus dialihkan. Jika skandal penyadapan terus menjadi headline, ruang gerak dan legitimasi politik kekuatan pembina skandal tersebut akan hancur runtuh.
Di sinilah teknik Agenda-Setting bekerja melalui diversionary tactic (taktik pengalihan). Melempar wacana bahwa Sufmi Dasco—sosok kunci di internal Gerindra dan ring satu Presiden—akan menggantikan Gibran, menciptakan kejutan spekulatif baru. Publik dan media massa ditarik secara paksa dari isu substansial hukum (kasus kejahatan penyadapan ilegal) menuju isu prosedural-spekulatif (perselisihan suksesi kepemimpinan).
Mengapa “Geng Solo” menjadi pihak yang paling berkepentingan dalam manuver pengalihan ini?
Berdasarkan Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory) dari James S. Coleman, setiap aktor politik akan mengambil keputusan rasional yang meminimalkan risiko (loss minimization) dan memaksimalkan keberlangsungan kekuasaan mereka.
Bagi kelompok yang berkelindan dengan poros Solo, pembongkaran tuntas kasus penyadapan ilegal adalah ancaman eksistensial. Kasus ini bukan sekadar pelanggaran UU ITE atau KUHP biasa, melainkan mengarah pada tuduhan tindakan merobohkan privasi dan kedaulatan institusi kepresidenan. Jika pengusutan Bareskrim Polri terus melaju tanpa hambatan, tabir keterlibatan aktor elite yang memberi perintah penyadapan akan terkuak ke publik.
Oleh karena itu, melempar isu bahwa Gibran akan digantikan oleh Sufmi Dasco berfungsi sebagai “tabir asap”.
Strategi ini menghasilkan dua keuntungan rasional sekaligus bagi Geng Solo:
Pertama, Mengubah Kanal Narasi Media: Narasi publik bergeser dari kecaman atas penyadapan ilegal yang melibatkan tokoh Geng Solo, menjadi perebutan kursi Wapres dan spekulasi perpecahan koalisi. Tekanan publik terhadap aparat hukum untuk membongkar dalang penyadapan pun mengendur.
Kedua, Uji Ombak dan Framing Pembangkangan: Dengan menghembuskan nama Sufmi Dasco, Geng Solo secara tidak langsung mencoba membenturkan internal Gerindra dengan Wapres, sekaligus menciptakan framing seolah-olah ada gerakan dari Istana/Gerindra untuk “menyingkirkan” Gibran. Ini adalah taktik bertahan berbasis deviasi isu.
Perspektif Public Choice mengingatkan kita bahwa ketika hukum berbenturan dengan kepentingan elit, rumor dan disinformasi akan diproduksi secara masif untuk menciptakan ketidakpastian. Menghembuskan wacana kocok ulang posisi Wapres di tengah penyidikan kasus hukum berskala nasional adalah contoh gamblang bagaimana isu politik marjinal sengaja dijadikan konsumsi massa demi menyelamatkan aktor utama skandal penyadapan.
Masyarakat dan media massa tidak boleh terjebak dalam perangkap red herring politik ini. Kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden dan pejabat negara adalah skandal hukum murni yang mengancam keamanan nasional.
Fokus publik harus tetap tertuju pada penegakan hukum di Bareskrim Polri: membongkar motif sesungguhnya, menyisir jejak perintah, dan menyeret semua aktor intelektual di balik aksi kejahatan intelijen tersebut ke meja hijau. Jangan biarkan tabir pengalihan isu membiarkan para pemesan penyadapan melenggang bebas tanpa pertanggungjawaban.
Redaksi Energi Juang News
