Dunia perpolitikan global dalam beberapa waktu terakhir dihadapkan pada turbulensi ideologis yang menarik. Kemenangan Partai Demokrat dalam mengamankan kendali atas Kongres Amerika Serikat pada pemilu sela memberikan sinyal kuat bahwa gelombang besar populisme kanan global sedang menemui hambatan serius.
Kemenangan ini tidak berdiri sendiri. Sebelumnya, tren serupa terlihat di belahan bumi lain—seperti kekalahan kekuatan politik sayap kanan di Brasil maupun dinamika politik di Serbia. Rangkaian peristiwa ini menegaskan tesis bahwa puncak kejayaan populisme kanan mulai surut. Lebih dari itu, dinamika global ini memancarkan alarm penting bagi para elite dan kelompok politik populis kanan di Indonesia yang selama ini gemar meramu komoditas politik identitas dengan sentimen “anti-asing”.
Secara teoretis, populisme kanan (right-wing populism) kerap dibedah melalui kerangka konseptual yang diperkenalkan oleh sosiolog dan ilmuwan politik seperti Cas Mudde dan Cristóbal Rovira Kaltwasser. Mereka mendefinisikan populisme sebagai ideologi tipis yang membagi masyarakat secara moral ke dalam dua kubu yang saling bertarung: “rakyat murni” (the pure people) melawan “elite korup” (the corrupt elite).
Dalam perkembangannya, ketika populisme ini bersenyawa dengan sayap kanan, ia menambahkan elemen eksklusi kultural, etnosentrisme, serta nasionalisme ekonomi yang sempit. Teori identitas sosial (social identity theory) menjelaskan bagaimana para politisi populis sengaja memelihara dikotomi in-group (kita, pribumi, atau kelompok mayoritas) versus out-group (pihak asing, imigran, atau kekuatan global). Sentimen “anti-asing” dikapitalisasi sedemikian rupa untuk membangkitkan ketakutan kolektif bahwa kedaulatan budaya dan ekonomi sedang dirampas oleh kekuatan eksternal.
Namun, teori pilihan rasional (rational choice theory) dan siklus kejenuhan politik menunjukkan bahwa pendekatan berbasis ketakutan ini memiliki batas kedaluwarsa. Ketika pemilih dihadapkan pada realitas tata kelola pemerintahan yang kompleks—mulai dari inflasi, masalah pasokan rantai pasok global, hingga kebutuhan lapangan kerja—narasi xenofobia dan retorika kosong gagal menawarkan solusi material yang konkrit. Kekalahan kekuatan populis di AS, Brasil, dan Serbia memperlihatkan bahwa publik mulai lelah dengan politik perpecahan dan menuntut pragmatisme kebijakan publik yang inklusif.
Hasil pemilu legislatif di Amerika Serikat, di mana Partai Demokrat berhasil membalikkan keadaan dan menguasai Kongres, menunjukkan bahwa pemilih AS memberikan koreksi tajam terhadap polarisasi ekstrem.
Pola ini merefleksikan tren penolakan global terhadap gaya kepemimpinan otoritarian populis. Di Brasil, dinamika elektoral juga menunjukkan resistensi kuat publik terhadap dominasi sayap kanan radikal. Hal serupa tampak di Serbia, di mana ketidakpuasan publik terhadap retorika nasionalisme sempit mulai terakumulasi menjadi kekuatan oposisi yang membendung dominasi populis.
Benang merah dari ketiga kawasan ini adalah pergeseran kesadaran pemilih global. Publik global mulai menyadari bahwa retorika “menyelamatkan bangsa dari ancaman asing” seringkali sekadar topeng retoris untuk menutupi kelemahan tata kelola pemerintahan dan kegagalan ekonomi domestik.
Lantas, apa implikasi dari gelombang balik global ini bagi Indonesia?
Bagi kelompok atau elite politik berkarakter populis di tanah air yang kerap menjadikan isu “anti-asing” sebagai menu sarapan politik demi mendulang elektabilitas, hasil pemilu AS dan dinamika global ini harus dibaca sebagai sebuah alarm peringatan.
Selama ini, komoditas sentimen anti-asing di Indonesia sering kali diwujudkan dalam bentuk narasi politik kekuasaan yang sempit, dengan menuduh setiap kritik terhadap pemerintahan maupun demonstrasi sebagai manifestasi beroperasinya “antek-antek asing”.
Pendekatan semacam ini mungkin efektif secara jangka pendek untuk memobilisasi massa berbasis emosi purba. Namun, mengacu pada pengalaman empiris di Amerika Serikat dan belahan dunia lain, strategi ini rapuh ketika berhadapan dengan pemilih rasional yang kian kritis maupun kondisi objektif ekonomi.
Generasi pemilih muda Indonesia hari ini lebih menghargai gagasan inovasi, kolaborasi global yang adil, serta pemecahan masalah konkret ketimbang retorika nasionalisme chauvinistik yang usang.
Pada akhirnya, kekalahan beruntun kekuatan populis kanan di panggung global membuktikan bahwa politik ketakutan dan xenofobia memiliki batas artikulasi. Masyarakat modern, baik di Barat maupun di negara berkembang seperti Indonesia, pada akhirnya merindukan kepemimpinan yang menawarkan solusi struktural, kolaborasi internasional yang saling menguntungkan, serta keadilan sosial yang nyata.
Sudah saatnya para elite politik di Indonesia meninggalkan cara-cara instan dalam meraup simpati publik melalui komoditas sentimen anti-asing. Jika mereka gagal membaca tanda-tanda zaman dari pergeseran politik global ini, bukan tidak mungkin panggung elektoral domestik di masa depan akan menghukum mereka dengan cara yang sama: ditinggalkan oleh pemilih yang semakin cerdas dan rasional.
Redaksi Energi Juang News
