Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Membanjirnya impor truk asal China mengancam industri kendaraan niaga dan karoseri dalam negeri. Asosiasi Karoseri Indonesia (ASKARINDO) mencatat, sepanjang 2025 lalu sekitar 14.000 unit truk impor China masuk ke pasar domestik.
Celakanya, sebagian besar truk itu sudah lengkap dengan karoseri.
Sedangkan pada tahun 2024, General Administration of Customs of The People’s Republic of China (GACC) mencatat volume impor truk utuh dari China mencapai 13.669 unit. Nilai importasi nya pun fantastis: US$647 juta.
Sejatinya, serbuan truk impor asal China ke pasar domestik bukan sekadar fenomena perdagangan biasa. Ia adalah sinyal serius tentang rapuhnya kedaulatan industri nasional, khususnya sektor kendaraan komersial.
Yang terpenting, hal itu merupakan bentuk pengingkaran terhadap Trisakti yang digagas Bung Karno: berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Untuk diketahui, dalam beberapa tahun terakhir, pasar truk nasional dibanjiri produk impor China dengan harga jauh lebih murah dibandingkan produksi dalam negeri. Truk-truk ini masuk melalui skema impor utuh (CBU) maupun semi-knock down, memanfaatkan celah regulasi perdagangan dan lemahnya proteksi industri nasional.
Harga murah yang ditawarkan memang tampak menguntungkan konsumen dalam jangka pendek, namun menyimpan bom waktu bagi keberlangsungan industri kendaraan komersial nasional.
Industri truk nasional sejatinya memiliki peran strategis. Ia bukan hanya sektor manufaktur, tetapi juga penopang ekosistem industri baja, komponen otomotif, logistik, hingga penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar.
Ketika pasar domestik dikuasai produk impor, maka rantai industri nasional terancam runtuh. Pabrik lokal kehilangan pesanan, kapasitas produksi menurun, dan pada akhirnya berujung pada pemutusan hubungan kerja.
Lebih jauh, membanjirnya truk impor China mencerminkan kegagalan negara menjalankan mandat Trisakti, khususnya prinsip berdikari di bidang ekonomi. Bung Karno menegaskan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang berdiri di atas kaki sendiri (berdikari), bukan bangsa yang menggantungkan kebutuhan strategisnya pada negara lain.
Kendaraan komersial—yang menjadi tulang punggung distribusi pangan, energi, dan logistik nasional—jelas merupakan sektor strategis. Ketergantungan pada impor untuk sektor ini sama artinya dengan menyerahkan urat nadi ekonomi nasional pada kekuatan asing.
Dari perspektif politik ekonomi, dominasi truk impor China juga tidak bisa dilepaskan dari praktik kapitalisme global yang timpang. Negara-negara industri besar, termasuk China, kerap mensubsidi industri mereka secara masif, baik melalui pembiayaan murah, insentif ekspor, maupun dukungan negara dalam riset dan pengembangan.
Ketika produk bersubsidi ini masuk ke pasar Indonesia tanpa perlindungan memadai, industri lokal dipaksa bersaing secara tidak adil. Ini bukan kompetisi bebas, melainkan bentuk economic dumping yang merugikan produsen nasional.
Selain itu, fenomena ini juga mencederai prinsip kedaulatan politik. Negara yang tidak mampu melindungi industrinya sendiri akan kehilangan daya tawar dalam percaturan global. Ketergantungan pada impor kendaraan komersial membuka ruang tekanan politik dan ekonomi dari negara asal produk, terutama dalam situasi krisis global atau konflik geopolitik.
Ironisnya, kebijakan negara justru cenderung permisif. Alih-alih memperkuat tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), mendorong alih teknologi, dan memberikan proteksi strategis bagi industri nasional, pemerintah kerap berlindung di balik dalih pasar bebas dan efisiensi harga.
Padahal, Bung Karno sejak awal telah mengingatkan bahwa pasar bebas tanpa kedaulatan hanya akan melahirkan penjajahan gaya baru—penjajahan ekonomi.
Karena itu, membanjirnya truk impor China harus dibaca sebagai alarm keras bagi negara. Pemerintah perlu segera menata ulang kebijakan industri kendaraan komersial nasional: memperketat impor, meningkatkan insentif bagi produsen lokal, mewajibkan alih teknologi, serta menjadikan pengadaan truk untuk proyek-proyek strategis negara sebagai pasar bagi industri dalam negeri.
Tanpa langkah tegas, Indonesia bukan hanya kehilangan industri kendaraan komersialnya, tetapi juga kehilangan ruh Trisakti sebagai fondasi bernegara. Sebab, bangsa yang membiarkan industrinya mati oleh serbuan impor, sejatinya sedang menggali kubur bagi kemandirian dan kedaulatannya sendiri.
Redaksi Energi Juang News
