Oleh : Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)
Ketika nama Soeharto kembali diusulkan sebagai pahlawan nasional oleh sebagian kalangan di pemerintahan, kita tidak sedang berbicara soal penghormatan sejarah melainkan pengkhianatan terhadap amanat Reformasi 1998.
Amnesty International Indonesia menegaskan bahwa usulan ini “mencederai amanat Reformasi” karena negara belum juga menuntaskan janji untuk mengusut pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi selama tiga dekade kekuasaan Orde Baru.
Soeharto memang sering dipuji atas pembangunan ekonomi dan stabilitas politiknya, namun sisi gelap kekuasaannya tak bisa dihapus dari sejarah. Ia memimpin dengan tangan besi selama 31 tahun, menciptakan sistem yang sarat pelanggaran HAM, pembredelan pers, kolusi dan korupsi yang merajalela, serta penindasan terhadap oposisi politik dan masyarakat sipil.
Mengusulkan dia sebagai pahlawan nasional tanpa menyelesaikan warisan luka itu sama saja menutup mata terhadap keadilan bagi korban dan menyuburkan budaya impunitas.
Usulan ini juga mencerminkan upaya untuk “merehabilitasi” citra Orde Baru, sementara proses hukum dan tanggung jawab terhadap korban masih mandek. Amnesty mengingatkan bahwa hingga kini, keluarga korban pelanggaran HAM berat mulai dari korban 1965, Talangsari, Petrus, hingga Mei 1998 masih menanti keadilan yang tak kunjung datang.
Menurut ketentuan negara, gelar pahlawan nasional hanya layak diberikan kepada mereka yang menunjukkan perjuangan nyata, moral tinggi, dan keadilan yang dijalankan.
Maka, bagaimana mungkin seseorang yang memimpin rezim dengan pelanggaran sistemik dapat disebut pahlawan, sementara ribuan korban masih hidup dalam bayang-bayang trauma dan kehilangan?
Dari perspektif aktivis, penghormatan terhadap sejarah sejati harus disertai keberanian menghadapi kebenaran.
Pahlawan nasional seharusnya menjadi simbol keadilan, pembebasan, dan keberanian menatap masa depan bukan nostalgia akan stabilitas semu di bawah represi. Mengangkat Soeharto sebagai pahlawan tanpa rekonsiliasi historis sama artinya dengan menghormati penguasa, bukan rakyat.
Reformasi 1998 bukan sekadar pergantian rezim; ia adalah gerakan moral dan politik untuk menegakkan supremasi hukum, menghormati HAM, serta menghapus dwifungsi militer dan oligarki kekuasaan.
Maka, mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan nasional bukan hanya revisi sejarah, tetapi upaya menghapus nilai-nilai reformasi itu sendiri.
Masyarakat sipil harus menolak upaya melupakan masa lalu dengan dalih stabilitas atau nostalgia. Solusi bukan memberi gelar tanpa tanggung jawab, melainkan membuka ruang publik untuk kebenaran, mengusut kejahatan negara, mengakui korban, dan menegakkan akuntabilitas.
Agenda bangsa seharusnya adalah keadilan bagi korban, transparansi sejarah, dan penghormatan terhadap keberanian rakyat yang menumbangkan tirani.
Kita butuh pahlawan yang lahir dari keberanian kolektif, bukan dari sandiwara politik penghormatan retroaktif.
Karena jika negara berani memberi gelar pahlawan tanpa pertanggungjawaban, maka Reformasi hanya akan menjadi kata kosong, dan masa lalu yang kelam akan terus menagih keadilan yang tertunda. Reformasi bukan soal siapa yang dipuji tetapi siapa yang akhirnya diperhitungkan.
