Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mengajarkan bahasa Prancis kepada peserta didik patut dikritisi secara rasional. Sebelumnya, Presiden juga sempat mewacanakan pengajaran bahasa Portugis di sekolah-sekolah.
Di tengah berbagai tantangan pendidikan nasional, mulai dari ketimpangan mutu sekolah, rendahnya literasi, hingga kebutuhan peningkatan daya saing tenaga kerja, gagasan tersebut tampak tidak berangkat dari kebutuhan strategis bangsa Indonesia saat ini.
Bahasa asing memang penting dalam dunia yang semakin global. Namun, kebijakan bahasa tidak boleh didasarkan pada romantisme diplomatik atau kedekatan historis dengan negara tertentu.
Dalam perspektif perencanaan pendidikan, pengajaran bahasa asing harus mengikuti prinsip national interest atau kepentingan nasional. Bahasa yang diajarkan secara luas di sekolah seharusnya merupakan bahasa yang memberikan manfaat ekonomi, teknologi, perdagangan, dan geopolitik yang paling besar bagi masyarakat Indonesia.
Sosiolog Pierre Bourdieu melalui konsep linguistic capital menjelaskan bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan modal sosial dan ekonomi yang dapat meningkatkan peluang seseorang dalam pasar kerja maupun mobilitas sosial. Karena itu, negara harus memastikan bahwa bahasa yang diajarkan dalam sistem pendidikan memberikan nilai kapital yang tinggi bagi generasi muda.
Dalam konteks tersebut, bahasa Prancis maupun Portugis sulit dikategorikan sebagai kebutuhan mendesak bagi mayoritas warga Indonesia. Memang kedua bahasa tersebut memiliki nilai budaya dan diplomatik yang penting. Namun secara ekonomi dan bisnis, pengaruhnya jauh lebih terbatas dibandingkan bahasa Inggris maupun Mandarin.
Bahasa Inggris tetap harus menjadi prioritas utama karena merupakan lingua franca global yang digunakan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, perdagangan internasional, dan diplomasi dunia.
Akan tetapi, setelah bahasa Inggris, justru bahasa Mandarin yang semakin relevan untuk dikuasai oleh generasi muda Indonesia. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan alasan yang sangat jelas. Pada kuartal I tahun 2026, negara dan wilayah yang menjadi sumber penanaman modal asing terbesar di Indonesia adalah Singapura dengan investasi sekitar 4,6 miliar dolar AS, disusul Hong Kong sebesar 2,7 miliar dolar AS, dan China sebesar 2,2 miliar dolar AS. Ketiga wilayah tersebut merupakan pusat ekonomi yang sangat erat dengan penggunaan bahasa Mandarin dalam aktivitas bisnis dan investasi.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa pusat gravitasi ekonomi Indonesia saat ini semakin terhubung dengan kawasan berbahasa Mandarin. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, investasi China terus menjadi salah satu motor utama pembangunan sektor hilirisasi, pertambangan, manufaktur, hingga kendaraan listrik di Indonesia.
Teori human capital yang dikembangkan Gary Becker menjelaskan bahwa pendidikan harus dipandang sebagai investasi yang menghasilkan keuntungan ekonomi di masa depan. Dalam kerangka ini, penguasaan bahasa asing harus diarahkan pada bahasa yang memiliki nilai ekonomi tinggi bagi peserta didik.
Ketika peluang kerja, investasi, perdagangan, dan transfer teknologi semakin banyak datang dari kawasan China, maka penguasaan bahasa Mandarin menjadi bentuk investasi sumber daya manusia yang lebih rasional dibandingkan memperluas pengajaran bahasa Prancis atau Portugis secara nasional.
Selain itu, perkembangan ekonomi global juga menunjukkan meningkatnya pengaruh China dalam perdagangan dunia, teknologi, manufaktur, dan investasi internasional. Banyak perusahaan Indonesia kini menjalin kerja sama dengan mitra bisnis dari China, Hong Kong, maupun Singapura. Penguasaan bahasa Mandarin tidak hanya membuka akses komunikasi, tetapi juga memperkuat kemampuan negosiasi, pemahaman budaya bisnis, dan peluang karier bagi generasi muda Indonesia.
Tentu argumentasi ini bukan berarti memandang bahasa Prancis atau Portugis tidak memiliki nilai. Kedua bahasa tersebut tetap penting dipelajari dalam konteks akademik, diplomatik, sastra, maupun hubungan internasional tertentu. Namun pengajarannya lebih tepat ditempatkan sebagai pilihan khusus di sekolah-sekolah tertentu atau pada jenjang pendidikan tinggi, bukan sebagai prioritas nasional yang memerlukan alokasi sumber daya besar dari negara.
Kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan arah pembangunan ekonomi nasional. Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar berupa kekurangan guru, rendahnya kemampuan literasi dan numerasi peserta didik, serta ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah. Dalam situasi demikian, pemerintah seharusnya lebih fokus memperkuat kompetensi yang benar-benar dibutuhkan generasi muda untuk menghadapi persaingan global.
Karena itu, jika pemerintah ingin memperluas pengajaran bahasa asing di sekolah, prioritas seharusnya diberikan pada penguatan bahasa Inggris dan perluasan akses pembelajaran bahasa Mandarin. Kebijakan tersebut jauh lebih selaras dengan realitas ekonomi Indonesia saat ini, sekaligus lebih mampu meningkatkan daya saing sumber daya manusia nasional di tengah pergeseran pusat pertumbuhan ekonomi dunia ke kawasan Asia Timur.
Pendidikan bukan ruang untuk mengejar simbolisme diplomatik. Pendidikan adalah instrumen strategis untuk menyiapkan masa depan bangsa. Karena itu, setiap kebijakan bahasa harus berpijak pada kebutuhan nasional, bukan sekadar preferensi politik sesaat. Dengan demikian, sekolah dapat benar-benar menjadi sarana membekali generasi muda Indonesia dengan kemampuan yang relevan, produktif, dan bermanfaat bagi kemajuan negara.
Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Redaksi Energi Juang News
